Catatan Orang Biasa

Me-romantisasi-kan Gerakan mahasiswa (kita)[1]

2008-12-28T15:38:00.000+07:00

Bhakti Eko Nugroho[2]

Pada kami timbul keragu-raguan yang besar

Apakah masih ada gunanya belajar,

berdiskusi, dan lain-lain, sedang rakyat kelaparan dimana-mana

Padanya terdapat rangsangan yang kuat untuk bertindak, ‘to take action’[3]

Soe Hok Gie

Keresahan merupakan syarat mutlak yang mesti dimiliki oleh siapapun yang terlibat dalam gerakan mahasiswa, dahulu atau saat ini. Keresahan pulalah yang memantik gerakan besar mahasiswa tahun 1966, dimana Soe Hok Gie mengambil peran dalam gerakan fenomenal yang berhasil menumbangkan rezim Sukarno (1945-1966) tersebut. Keresahan disini bukanlah ilham atau wahyu yang datang dari goa. Ia merupakan konsekuensi dari proses panjang belajar, membaca, dan berdiskusi sebagai satu bentuk dari pergulatan pencarian pengetahuan. Singkatnya, keresahan merupakan konsekuensi dari intelektualitas. Banyak benarnya dari apa yang dikatakah bung Hatta, bahwa seorang intelektual pastilah orang yang selalu resah, karena ia saksikan kebenaran yang didapati dari teks-teks buku dan ceramah di ruang ilmu ternyata direndahkan diruang hidup yang sebenarnya. Kejujuran, keadilan, cinta mesti ditundukan oleh kuasa dan kesewenangan. Jadilah mayoritas rakyat semakin dipinggirkan dan miskin, sementara minoritas penguasa yang borjuistik terus menerus mengambil keuntungan dari situasi ini. Soe Hok Gie ketika masih berusia remaja, merekam situasi ini dalam catatan hariannya:

Siang tadi ketika aku momong kera, aku bertemu dengan seorang (bukan pengemis) yang tengah memakan kulit mangga. Rupanya ia kelaparan.....

Ya, dua kilometer dari pemakan kulit, ‘paduka’ kita mungkin lagi tertawa-tawa, makan-makan dengan isteri-isterinya yang cantik....

Dan rakyat makin lama makin menderita. Aku besertamu orang-orang malang[4].

Pada akhirnya keresahan-keresahan yang bersembunyi dalam setiap jiwa intelektual waktu itu menemukan jodohnya, yaitu momentum. Pemerintahan Soekarno yang lebih terfokus pada wacana revolusioner ternyata menyisakan persoalan ekonomi. Wacana revolusioner pemerintah seakan hal yang begitu utopis, dan rakyat menghadapi persoalan nyata: semakin sulit memperoleh barang-barang dasar karena naiknya harga-harga, dari mulai bahan pokok hingga tarif angkutan. Krisis ekonomi kemudian menciptakan kepanikan dan ketakutan rakyat. Saat itulah, pertautan antara intelektualitas dan realitas bertemu. Soe Hok Gie mengatakan bahwa harus ada balance antara tantangan-tantangan intelektualisme dan kemesraan emosional[5]. Sehingga saat itupulalah dituntut lahirnya keputusan yang cepat dan tepat dari kelompok intelektual ini untuk terlibat atau tidak dalam peristiwa sejarah yang tengah berlangsung itu. Soe Hok Gie-lah, yang kemudian mengambil alih jalan cerita dan menjadi sutradara perjuangan intelektual mahasiswa untuk terlibat saat itu. Dalam catatan hariannya ia katakan:

Aku adalah ‘arsitek’ dalam longmarch ini. Tujuanku sebenarnya tidak banyak. Aku ingin agar mahasiswa-mahasiswa ini menyadari betapa mereka adalah the happy selected few yang dapat kuliah dan karena itu mereka harus juga menyadari dan melibatkan diri dalam perjuangan bangsanya[6].

Soe Hok Gie dan angkatan 66 sangat cermat membaca persoalan yang ada dan mampu membahasakannya secara sederhana. Mereka berhasil mentransformasikan keresahan individu menjadi suatu keresahan massa. Saat inilah gerakan itu tengah dibangun, melalui slogan-slogan, membangun wacana umum dengan menduduki pompa-pompa bensin, memboikot angkutan kota, hingga rebahan di rel kereta api. Slogan-slogan mereka mudah dicerna dan dalam: Dekat Jauh Dua Ratus (bukan seribu), Turunkan Harga Bensin, DPR Banci, Ritul Menteri-menteri goblok, dll[7]. Gerakan pun kian membesar dan tiap gerakan yang dilakukan selalu diikuti oleh banyak mahasiswa. Yang paling penting, gerakan ini didukung oleh rakyat, dari mulai tumpangan hingga air dan makanan diberikan rakyat kepada mahasiswa. Prof. Nugroho Notosusanto yang pada saat itu menjabat sebagai asisten dekan mengatakan bahwa jika perlu UI di liburkan selama setahun agar mahasiswa bisa terlibat penuh dalam pergolakan ini. Bung Tomo sendiri sempat mengirim surat kepada mahasiswa saat itu dan mengatakan ia siap di tembak bersama mahasiswa[8].

Romantika mereka

Dan mahasiswa-mahasiswa yang kecapaian akhirnya pada pulang. Kantong kosong, badan lelah, dan bau keringat, muka hitam dan dekil. Tetapi mereka tetap semangat. Tomorrow is another day, the day struggle for a better life (soe hok gie)

Romantisasi merupakan hal kunci yang turut meledakan gerakan saat itu, disamping adanya momentum. Romantisasi saya artikan sebagai proses pemaknaan lebih mendalam atas setiap tindakan yang dilakukan. Langkah kaki, teriakan, nyanyian, dan ancaman peluru mereka maknai sebagai proses belajar yang sesungguhnya, yaitu perwujudan diri menjadi mahasiswa dan intelektual yang mampu memberikan sesuatu kepada rakyat bangsanya. Mereka menikmati perjuangan sebagai bagian tak terpisahkan dari hidup, menyenangkan dan untuk dikenang. Mereka temukan hal-hal yang mengharukan disela-sela letih mereka. Soe Hok Gie sendiri menuliskan keharuannya pada mahasiswa yang tetap terlibat dalam unjuk rasa mesti mereka tengah berpuasa:

Waktu itu adalah bulan puasa. Betapa mengharukannya. Mereka bersujud padaNya ditengah matahari, mereka berpuasa, mereka menyembah tuhan, dan mereka berjuang untuk rakyat yang melarat[9].

Disinipulalah mistifikasi terjadi, bahwa mereka yang terlibat dalam pergolakan dan perjuangan ini tengah melakukan hal yang suci, terhormat, dan heroik. Mereka yang datang dan terlibat dalam gerakan seolah manusia-manusia suci yang memperjuangkan kesucian dan siap mati secara suci pula untuk ibu-pertiwinya. Romantisasi inilah yang turut menjadikan gerakan 66 tetap menjadi romantika dan inspirasi hingga saat ini.

Me-romantisasi-kan gerakan kita

Tidak ada alasan untuk tidak memiliki keresahan hari ini. Jika dulu angkatan 66 menemukan pemakan kulit, hari inipun keadaan tak banyak berbeda. Lumpur Lapindo yang akan menenggelamkan Jawa, mahalnya biaya pendidikan, semakin terbatasnya akses ke Perguruan Tinggi bagi mereka yang miskin, semakin banyaknya penganggur, dan lain-lain, sudah lebih dari cukup untuk mewajibkan keresahan hadir di setiap kita. Dan saya yakin setiap kita yang membaca ini telah memiliki keresahan ini. Kita hanya kalah romantis dengan angkatan 66 dan sebelumnya. Kita lebih senang mencaci dan meratapi jumlah kita yang sedikit dalam setiap unjuk rasa, teriakan yang tak pernah didengar, dan orasi yang membosankan, ketimbang memaknai lebih dalam tentang ‘kesucian’ yang kita tengah lakukan. Kini kita perlu lebih puitis dan lebih pandai menyemangati setiap kita. Karena dari sinilah muncul heroisme. Dari romantisasi ini pula, intelektualitas kita tidak sekedar angka-angka yang berbaris dalam transkip nilai, melainkan sumbangsih yang akan menyeka air mata rakyat bangsa negeri ini. Seperti kata Soe Hok Gie, biarkanlah rakyat tahu bahwa mereka dapat mengharapkan perbaikan-perbaikan dari keadaan dengan menyatukan diri dibawah pimpinan patriot-patriot universitas[10].

[1] Ditulis sebagai bahan diskusi tokoh dan pemutaran film dokumenter Soe Hok Gie yang diselenggarakan oleh Dept. Kajian Strategis BEM FISIP UI tanggal 1 Desember 2008, di seminar room MBRC lt 2.

[2] Mahasiswa Kriminologi FISIP UI angkatan 2006, aktivis BEM FISIP UI

[3] Catatan Harian Soe Hok Gie, 16 Maret 1964

[4] Ibid, 10 Desember 1959

[5] Ibid, 17 Agustus 1969

[6] Ibid.

[7] Ibid

[8] Ibid

[9] Ibid

[10]Ibid

Kejahatan Kemiskinan

2008-12-28T15:37:00.001+07:00

Bhakti Eko Nugroho
Mahasiswa Kriminologi Universitas Indonesia

kejahatan dan Kemiskinan merupakan wujud nyata permasalahan negeri ini. Realitas tersebut demikian tampak manakala ‘layar kaca’, pada pekan-pekan terakhir, menyuguhkan kita situasi paradoks; yaitu kenyataan masyarakat yang terpaksa miskin diatas tanah dan air yang maha kaya. Di Makasar kita temui seorang ibu dan anaknya mati kelaparan. Bayi-bayi di Jember, NTT, NTB, Semarang, Sulawesi, bahkan Jakarta, tengah mengalami kekurangan gizi dan hampir mati pula karenanya. Ibu-ibu dari keluarga miskin di Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, Depok, Bogor, dan kota-kota lain di negeri ini tengah merasakan kenaikan harga minyak yang membumbung. Berbagai kenyataan pahit tersebut merupakan bukti yang cukup kuat untuk mengatakan bahwa kemiskinan merupakan musibah besar dan mimpi buruk kita sebagai anak dari bangsa yang besar.

kemiskinan merupakan dua diksi yang menjadi isu utama dalam esai ini. Penjelasannya bukan pemaparan relasional dan kausalitas antara keduanya; yaitu kemisikinan menimbulkan kejahatan, meski bentuk relasi semacam itu akan banyak ditemui pada fakta dilapangan. Setidaknya hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Mustafa (2007) bahwa secara individual seseorang melakukan kejahatan dapat berhubungan dengan tidak dinikmatinya kesejahteraan sosial dalam berbagai aspek, dan kemudian tindakan kejahatan yang dilakukannya merugikan pihak lain. Bahkan di penghujung abad 19, ilmuwan sosial seperti Rosseau telah mengatakan bahwa kesengsaraan merupakan induk dari kejahatan.

Akan tetapi, esai ini mencoba menegaskan bahwa kejahatan adalah kemisikinan itu sendiri. Konstruksi yang hidup dimasyarakat tentang definisi kejahatan telah mengaburkan seriusitas masyarakat dalam reaksi terhadap kejahatan tersebut. Quinney menjelaskan bahwa realitas kejahatan dikonstruk oleh kepentingan dominan dengan berbagai kekuatan (hukum, politik, dan ekonomi) dan instrumen (media massa) yang dimiliki. Perilaku yang dianggap bertentangan dengan kepentingan kelompok dominan akan didefinisikan sebagai kejahatan. Sementara, berbagai perilaku yang akan mengokohkan kekuasaan kelompok dominan, meski berimplikasi pada kerugian kelompok lain masyarakat dengan jumlah yang lebih masif, amat jauh dari kemungkinan didefinisikannya perilaku tersebut sebagai kejahatan.

Kemiskinan merupakan situasi dimana masyarakat tidak memiliki aksesibilitas dalam mendapatkan hak-hak dan kebutuhan dasar karena terdapat hambatan-hambatan struktural. Hemat penulis, hambatan struktural tersebutlah yang merupakan awal hadirnya kemiskinan sebagai kejahatan. Sementara, hambatan struktural merupakan keadaan yang menciptakan masyarakat senantiasa terjerat dalam kemiskinan. Terdapat satu hambatan struktural yang sangat berpotensi dalam melahirkan kemiskinan, yaitu kebijakan negara atau state yang inkosisten dengan upaya anti kemiskinan. Bentuk dari kebijakan state yang anti upaya pemiskinan dapat berupa pembiaran dan penanggalan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasar masyarakat. Dengan demikian, pelaku dalam kejahatan kemiskinan adalah negara bilamana ia mengabaikan pemenuhan hak masyarakat.

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar masyarakat Indonesia dan pencerdasan kehidupan bangsa juga merupakan tujuan didirikannya Republik ini. Pada akhir tahun 2007 lalu, melalui pengesahan RUU BHP, pemerintah memutuskan untuk melepas sokongan finansial terhadap penyelenggaraan pendidikan. Implikasi dari kebijakan tersebut adalah instansi pendidikan harus mendanai secara mandiri penyelenggaraan pendidikannya. Instansi pendidikan pada akhirnya membebankan pembiayaan pendidikan kepada masyarakat. Hal ini akan berdampak pada terbatasnya akses masyarakat dalam mendapatkan pendidikan. Dari sinilah awal perubahan sifat dan fungsi pendidikan, yaitu dari hak menjadi komoditas, karena hanya bagi mereka yang memiliki kemampuan pembiayaan tersebutlah yang akan memperoleh pendidikan. Data Balitbang Depdknas pada 2003 (dimana negara masih memberikian sokongan finansial) menunjukan bahwa terdapat 15 juta (dari total 25 juta) siswa di Indonesia putus Sekolah. Tiga Juta siswa SMP (dari total sepuluh juta) tidak dapat melanjutkan ke SMA. Dan total masyarakat yang mengenyam pendidikan tinggi hanya lima juta penduduk di seluruh Indonesia.

Terbatasnya akses masyarakat dalam memperoleh pendidikan merupakan ilustrasi dimana masyarakat tidak memiliki akses dalam memperoleh hak pendidikannya. Pendidikan yang pada awalnya dianggap sebagai instrumen yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat kini hanya dapat di akses oleh kelompok tertentu dalam masyarakat. Alih-alih melakukan mobilitas vertikal, masyarakat miskinpun hanya terjerat dalam lingkar kemiskinanya. Ketidakmampuan masyarakat dalam mendapatkan pendidikan merupakan contoh dari bentuk kemiskinan itu sendiri. Ilustrasi tersebut sekaligus menjelaskan betapa kebijakan negara yang inkonsisten, dapat melahirkan kemiskinan. Dan disinilah situasi dimana kejahatan kemiskinan tengah berlangsung.

RUU BHP merupakan satu contoh dari kebijakan negara yang rentan kemiskinan dan merupakan bentuk dari kejahatan kemiskinan. Pencabutan subsidi bahan bakar pada tahun 2004, kelambananan pemerintah dalam pemenuhan tuntutan hak masyarakat Sidoarjo yang tenggelam lumpur Lapindo, hingga pembiaran kelangkaan minyak saat ini, merupakan bentuk-bentuk lain dari kejahatan kemiskinan.

Kebijakan negara menanggalkan campur tangannya dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat pada dasarnya merupakan upaya negara keluar dari permasalahan kemiskinan. Berawal dari basis pemikiran Adam Smith, dalam mewujudkan kemakmuran, negara harus seminimal mungkin perannya dalam perekonomian. Melalui minimnya peran negara dalam pembangunan ekonomi diharapkan akan tercipta kompetisi pasar dimana terdapat motivasi besar masyarakat dan senantiasa mengembangkan diri dan potensinya. Akan tetapi, dalam perwujudannya pasar yang diharapkan dapat menciptakan situasi ideal dan kemakmuran malah menjadi monopoli kelompok tertentu. Kekuatan perekonomian didominasi oleh segelintir elit dan masyarakat dalam tataran alit mengalami kekalahan dalam kompetisi. Lebih dari itu, “persekongkolan” pasar dan negara dalam membungkam alit dan mengokohkan kedudukannya berujung pada pemiskinan struktural.

Sebagai reaksi terhadap kebijakan kemiskinan sekaligus menghindari keberlangsungan situasi tersebut, solusi harus muncul political will dari pengelola negara sendiri. Negara diharapkan tidak lagi menanggalkan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakatnya, sebagaimana telah banyak tercantum dalam konstitusi. Negara harus kembali menunjukan keberpihakannya kepada masyarakat dan ini akan terwujud manakala negara terlibat langsung dalam upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan murah berkualitas dan subsidi bahan pokok. Bukan melanggengkan kemiskinan dengan menggadaikan hak rakyat kepada pasar.

Sabtu Malam di Maret akhir

2008-12-28T15:33:00.000+07:00

Bhakti Eko Nugroho

Pada mulanya, aku termasuk manusia yang tidak percaya akan adanya teman sejati.

Setiap kawan,

Semua orang,

Selalu saja memiliki cela di hadapanku...

Tak sekali aku merasakan kehampaan dalam hidup

Tak sekali aku merasa sendiri, berjalan menuju arah yang tak ku kenal

Tak sekali aku harus berbalik arah, karena jalan yang kutempuh bukan menuju tempat yang harus

Tapi tak sekali pula

Udara yang berhembus mengusir kehampaan adalah kau

Jarum kompas penunjuk arah adalah nasihatmu

Air pelepas dahaga adalah dari botol minum yang kau punya

Bukan salahmu kini, yang kusesali,

Bukan kurangmu kini, yang kubenci

Sabtu malam di Maret Akhir ini

Aku merasakan betapa pahitnya ternyata, kenangan manis

Sabtu malam ini,

Aku rindu canda dan salah kita

Aku ingin lelah dan tawa kita

Aku damba sombong cemas kita

Aku ingin ulangi kesalahan kita, dan kita pun berkata bak anak muda bijak, ambil hikmahnya saja kawan....

Aku malu padamu kawan,

Ini aku dengan kesombongan dan kehinaan

Ini aku dengan sebanyak-banyaknya kesalahan

Berharap yang terbaik untuk kita

Jika berjalan bersama dapat menjadikan kita manusia pilihan Allah, maka kuharap kita kan bersama,

sebagaimana kebersamaan kita di puncak Lawu, di lembah Surya Kencana, di teras rumahku....

Jika melangkah bersama dapat membuat kita menjadi bagian dari kafilah penegak haq, maka kuharap kita kan kuat,

Sekuat tekad kita saat menyisihkan uang saku untuk membuat propaganda perlawanan, sekuat ketegaran kita saat bangkit kembali dari kealpaan dan kebodohan yang kita-lah arsiteknya...

Terkadang kemanusiaanlah yang tidak memanusiakan kita, sehingga ke-saya-an mengalahkan ke-kita-an...

Ambisi diri membunuh konsensus

Dan cinta palsu mengkhianati kebersamaan

Kini aku paham, bahwa ada kesejatian seorang kawan...

Setidaknya aku yang akan mencoba

Ya allah...kuatkanlah pertalian hati diantara kami, dan berikan kami cahayamu yang mematikan kesombongan kami.

Depok-ku, 29 Maret 2008

Aku Ingin Mendaki

2008-12-28T15:23:00.000+07:00

Bhakti Eko Nugroho

Aku ingin mendaki

Tak mengapa menanjak

Biarkan hutan lebat, dingin, licin kulewati

Biarkan hujan membasahi

Aku ingin mendaki

Agar menyaksikan kesempurnaan hidup dan keindahan kebenaran

Aku ingin mendaki untuk mengekang keangkuhan diri

Sebab dengan menyaksikan kedaulatan pencipta, aku akan menemukan kerapuhan dan keroposnya seorang diri ini

Aku ingin mendaki

Tak mengapa letih dan badai berbaur untuk memadamkan semangat

Aku ingin mendaki

Agar memahami bahwa setiap helai daun yang jatuh,

setangkai edelweis di 3000 dpl, dan seorang hamba di rimba hutan

tak akan pernah lepas dari awas dan cinta-Mu

meski ada pula abdiMu yang mencoba melampaui

Aku ingin mendaki

Agar mengenal betapa sukarnya

berjalan di tengah hutan meski dengan kompas

sehingga peluang tersesat dapat ditemui

dan semakin besar peluang itu

jika badai atau kabut datangmenghalangi pandang

sehingga Pencnta Alam yang berkali-kali diklat-pun dapat tersesat

dan pada akhirnya tim SAR akan memahaminya sebagai kelalaian

kemudian memaafkan

Aku ingin mendaki untuk menempa diri

Untuk mengenal kehidupan lain, menerima jiwa lain, dan yang pasti memahami orang lain

Sehingga pada akhirnya Aku memiliki keberanian untuk memaafkan

Dan mampu berkata seperti orang Alim

“Dia benar, saya keliru”

Benarkah Penggunaan Drugs adalah Kejahatan?:

2008-12-28T15:22:00.000+07:00

Bhakti Eko Nugroho,

mahasiswa Kriminologi UI

Penggunaan drugs seringkali dikaitkan dengan kejahatan, baik drugs dianggap memiliki pengaruh negatif dan menyebabkan penggunanya melakukan kejahatan maupun penggunaan drugs dianggap kejahatan itu sendiri. Kejahatan itu sendiri pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi. Mustafa (2007) mengatakan bahwa yang disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, bukan merupakan tindakan yang merupakan kelaianan biologis maupun kelaianan psikologis. Yang merupakan ciri utama pengertian diatas adalah bahwa tindakan-tindakan tersebut merupakan tindakan yang merugikan dan melanggar sentimen masyarakat[1]. Jika kita mengacu pada rumusan kejahatan sebagaimana yang dijelaskan oleh Mustafa, maka yang menjadi titik tekan dari penentuan apakah suatu perilaku dianggap kejahatan atau tidak bukanlah menjadikan aturan formal sebagai acuan.

Dalam konteks Indonesia, apakah penggunaan drugs sebagai bentuk kejahatan atau bukan, tidaklah menjadi perdebatan masyarakat. Penggunaan drugs dalam masyarakat Indonesia telah terkonstruksi sebagai suatu perilaku kejahatan. Indikasi dari adanya pendefinisian penggunaan drugs sebagai kejahatan setidaknya dapat kita lihat dari banyaknya regulasi yang muncul mengenai drugs[2]. Namun pertanyaan yang kemudian muncul adalah benarkah kehadiran berbagai regulasi atau kriminalisasi terhadap perilaku penggunaan drugs merupakan kebijakan yang diambil akibat adanya masyarakat yang terganggu. Karena bisa saja masyarakat Indonesia, dengan pluralitasnya, pada dsarnya tidak mempersoalkan penggunaan drugs sebagai kejahatan. Permasalahan yang kemudian coba dipahami dan dijawab dalam esai ini kemudian adalah tepatkah pendefinisian dan konstruksi masyarakat kita mengenai penggunaan drugs sebagai salah satu bentuk kejahatan.

Dasar Teoritik

Penulis menggunakan teori kritis dalam melihat persoalan yang diajukan dalam esai ini. Teori kritis sendiri sebagian besar terdiri dari kritik terhadap berbagai aspek kehidupan sosial dan intelektual, namun tujuan utamanya adalah mengungkapkan sifat masyarakat secara lebih akurat[3]. Lebih jauh Ritzer (2004) mengatakan bahwa teoritisi kritis melontarkan kritik pedas terhadap apa yang mereka sebut sebagai “industri kultur”.[4] Industri kultur menghasilkan apa yang secara konvensional disebut “kultur massa” yang didefinisikan sebagai kultur yang diatur, tak spontan, dimaterialkan, dan palsu, bukan ketimbang suatu yang nyata[5]. Teori-teori kritis memahami kehidupan sosial dan segala fenomena yang ada sebagai produk dari berbagai konstruksi, diproduksi, dan tidak muncul dengan sendirinya. Secara eksplisit teori-teori kritis menyampaikan pesan bahwa terdapat kekuatan hegemoni yang membentuk realitas dan kehidupan sosial kita. Fenomena pembentukan realitas dan kehidupan sosial kita –yang dalam bahasa Ritzer disebut dengan industri kultur- oleh para teoritisi kritis dianggap memiliki pengaruh yang menentramkan, menindas, dan membiuis rakyat[6].

Kejahatan merupakan satu sisi dari kehidupan sosial kita. Salah satu paradigma yang berkembang dalam kriminologi adalah kriminologi kritis. Sama halnya dengan teori-teori sosial kritis yang menjadi induknya, kriminologi kritis menilai bahwa kejahatan merupakan hasil dari konstruksi dari kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan. Richard Quinney, seorang tokoh kriminologi kritis, membuat beberapa proposisi seputar definisi kejahatan. Proposisi pertamanya menjelaskan bahwa kejahatan adalah suatu definisi tingkah laku manusia yang diciptakan oleh agen-agen panguasa dalam suatu masyarakat yang terorganisasi secara politik[7]. Pendefinisian tingkah laku sebagai kejahatan berkaiatan dengan konstruksi “kepanikan moral” masyarakat. Sehingga kepanikan moral bukanlah sesuatu yang murni meresahkan masyarakat, namun perilaku tertentu sengaja dikonstruksi menjadi suatu yang akan mengakibatkan “kepanikan moral”. Howard Becker mengatakan bahwa penegakan nilai moral (moral crusaders) dihasilkan oleh kelompok yang memiliki kekuasaan untuk membuat aturan (rule creator) dan ‘moral enterpreanur’[8]. Sebuah realitas sosial datau perilaku tertentu, oleh ‘rule ceator’ dan ‘moral enterpreanur’ ini kemudian didefinisikan sebagai kejahatan. Goode (1994) mengatakan bahwa yang merupakan agen dari ‘rule creator’ dan ‘moral enterpreanur’ adalah asosiasi profesional, kepolisian, media, agama, dan pendidikan[9].

Drugs: benarkah bermanfaat?

Kelompok kritis menilai bahwa penggunaan narkotika merupakan perilaku yang sengaja di konstruksikan oleh kepentingan kelompok yang berkuasa sebagai perilaku yang mengancam kepanikan moral. Penggunaan drugs kemudian dibentuk dan didefinisikan sebagai perilaku yang menyimpang dan jahat. Argumen dari para ‘rule creator’ dan ‘moral enterpreanur’ yang mengkonstruksikan drugs sebagai perilaku yang mengancam kepanikan moral adalah drugs merupakan kejahatan itu sendiri dan menyebabkan kejahatan lainnya. Namun apakah benar penggunaan drugs merupakan persoalan yang benar-benar meresahkan masyarakat Indonesia. Thombs mengatakan bahwa pada dasarnya penggunaan drugs memiliki manfaat tersendiri bagi kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam bahasa Thombs, drugs memiliki empat fungsi sosial, yaitu memfasilitisai keterikatan sosial, membawa pengguna “time out” dari beban dan kewajiban sosialnya dan penguatan solidaritas kelompok[10].

Di Indonesia, penggunaan drugs pada dasarnya telah memiliki fungsi sosiologis tersendiri bagi masyarakatnya, bahkan telah berlangsung sejak abad 19. James Rush (1990) mengatakan bahwa opium (drugs) merupakan teman yang jahat bagi masyarakat di Jawa pada masa itu. Hal ini menunjukan betapa dekatnya masyarakat Indonesia dengan penggunaan drugs pada waktu itu. Menurut Rush, pada waktu itu mengisap opium adalah ciri umum dari kehidupan kota dan desa Jawa abad kesembilan belas[11]. Bahkan jumlah perdagangan drugs di Jawa pada masa itu mencapai 56.000 kg setiap tahunnya[12]. Dalam konteks kekinian, fungsi sosiologis drugs sebagaimana yang disampaikan oleh Thombs kiranya masih relevan. Masyarakat Batak misalnya, meminum arak atau tuak jenis tertetntu dianggap merupakan simbol yang akan menguatkan solidaritas kelompok[13]. Kelompok-kelompok remaja atau pemuda juga seringkali menganggap penggunaan drugs, alkohol, dan lainnya lebih merupakan sarana penguatan solidaritas kelompok mereka.

Mengapa drugs di kriminalisasikan?

Mengapa penggunaan drugs dikriminalisasikan dan seolah mengakibatkan keresahan dan kepanikan moral dalam masyarakat, padahal setelah dianalisa, penggunan drugs tidaklah sepenuhnya bertentangan dengan keinginan masyarakat. Meskipun pada kenyataannya, penggunaan drugs memang menimbulkan dampak yang tidak baik. Husak dan Marneffe (2005) mengatakan bahwa penggunaan drugs pertama dapat membahayakan orang lain dan penggunanya sendiri. Kedua, menciptakan resiko bahaya yang lebih besar yang melanggar peraturan[14]. Dengan adanya regulasi mengenai penggunaan drugs diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari drugs, baik dampak-dampaknya pada kesehatan masyarakat seperti kematian dini, mengurangnya daya tahan tubuh, maupun dampak sosialnya seperti kekerasan, vandalisme, kerusakan pernikahan, penelantaran anak, dan kegagalan dalam pendidikan dan pekerjaan[15].

Renairman (2000) memiliki analisa tersendiri mengapa muncul fenomena regulasi dan kriminalisasi atas perilaku penggunaan drugs. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya regulasi mengenai penggunaan drugs[16], yaitu (1) terdapat satu kenyataan yang menjelskan baik atau buruknya drugs secara mendasar (kenel of truth), (2) pengaruh media (media magnification), (3) konstruksi moral melalui politik (politico-moral enterpreanur), (4) perhatian kelompok profesional (professional interest group), (5) konteks sejarah, (6) merelasikan antara penggunaan drugs dengan kelompok berbahaya, dan (7) mengkambinghitamkan penggunaan drugs sebagai sumber dari masalah sosial.

Fenomena Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan satu dari sekian banyak permasalahan sosial di Indonesia. Penyalahgunaan nerkotika di Indonesia dilakukan oleh hampir seluruh lapisan dan kelompok masyarakat, dari mulai kelompok pekerja, pelajar, mahasiswa, bahkan rumah tangga. Survei nasional yang dilakukan BNN pada tahun 2003 mengenai penyalahgunaan narkotika dikalangan pekerja baik disektor formal maupun informal, menunjukan bahwa sebanyak 14 dari 100 responden pernah menyalahgunakan Narkoba, terutama ganja[17]. Penyalahgunaan narkotika jua banyak terjadi dikalangan penghuni kos. Sebanyak 264 atau 2,4% dari responden di rumah tangga dan 393 orang atau 13,1% dari responden di rumah kos mengaku penyalahguna narkoba[18].

Penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar (SLTP dan SLTA) memiliki jumlah yang juga besar. Penelitian BNN tahun 2003 menjelaskan bahwa jumlah penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar, Dari 13.710 responden di 26 ibukota provinsi dalam setahun terakhir yang menggunakan narkoba adalah 3,9% atau dengan kata lain 4 dari 100 responden adalah penyalahguna narkoba. Jika mengacu pada kategori pernah menyalah-gunakan narkoba terdapat 5,8% responden pernah menyalahgunakan narkoba, atau dengan kata lain 6 dari 100 responden pernah menyalahgunakan narkoba[19]. Kemudian pada tahun 2006, Di antara 100 pelajar dan mahasiswa rata-rata 8 pernah pakai dan 5 dalam setahun terakhir pakai narkoba. Penyalah-gunaan sudah terjadi di SLTP. Di antara 100 pelajar SLTP, rata-rata 4 dalam setahun terakhir pakai Narkoba[20]. Penyalahgunaan narkotika banyak dilakukan oleh kalangan anak di bawah umur. Empat di antara 10 pelajar / mahasiswa penyalah-guna mulai memakai Narkoba saat umur 11 tahun atau lebih muda[21]

Data statistik BNN tahun 2005, diketahui bahwa pengguna narkoba (drugs) di Indonesia mencapai 3,2 juta jiwa atau sekitar 1,5 % dari seluruh jumlah penduduk[22]. Data tersebut terdiri atas 69% kelompok teratur pakai, dan 31% lainnya merupakan kelompok pecandu dengan proporsi pria sebesar 79% dan perempuan 21%[23]. Dari jumlah ini, jumlah penyalahguna teratur-pakai 69% dan pecandu 31%. Kedua kelompok ini mempunyai pola yang hampir sama dalam hal jenis narkoba yang dipakai, kecuali pemakai heroin (putaw) masuk kelompok pecandu. Sedangkan mereka yang pernah memakai narkoba ada sebanyak 13 juta orang atau setara dengan 6% dari jumlah penduduk Indonesia[24]. Separuh dari kelompok pecandu (56%) atau sekitar 572 ribu orang merupakan penyalahguna narkoba suntik. Jumlah penyalahguna narkoba suntik yang terinfeksi hepatitis B diperkirakan sekitar 400 ribu orang, hepatitis C sekitar 458 ribu orang, dan yang mengidap HIV/AIDS (229 ribu orang)[25].

Narkotika dan dampaknya

BNN mencatat kerugian ekonomi akibat penyalahgunaan drugs akibat penyalahgunaan narkotika adalah sebesar Rp.23,6 triliyun sedangkan biaya ekonomi terbesar adalah untuk pembelian/konsumsi narkoba sebesar Rp11,3 triliun[26]. Diketahui pula bahwa angka kematian pecandu narkotika mencapai 1,5% per tahun atau 15.000 orang meninggal dalam setahun, sehingga kejahatan narkoba tidak akan pernah berhenti untuk melakukan aktivitasnya[27]. ), jumlah kematian di kalangan pecandu narkoba di Indonesia pada tahun 2004 diperkirakan 15 ribu orang[28].

Narkotika juga dianggap sebagai faktor penyebab tingginya kejahatan. Penelitian BNN tahun 2004 menjelaskan bahwa Pencurian, penipuan, perampasan, dan penodongan merupakan tindak kriminalitas yang banyak dilakukan oleh penyalahguna narkoba. Persentase yang pernah mencuri barang milik keluarga sekitar 16% pada kelompok teratur-pakai dan 24% pada pecandu; yang pernah mencuri barang milik orang lain adalah 5% pada kelompok teratur pakai dan 13% pada pecandu. Sedangkan yang pernah menipu, merampas, atau menodong sekitar 4% pada kelompok teratur-pakai dan 9% pada pecandu[29]. Disamping itu, peredaran gelap narkotika merupakan bentuk dari kejahatan tersendiri. sejak tahun 2003. Jumlah tersangka kasus Narkoba meningkat setiaptahun, dari sekitar 5.000 tersangka pada tahun 2001 menjadi 32.000 tersangka pada tahun 2006. Dalam kurun waktu 2001-2006 jumlah tersangka kasus mencapai sekitar 85.000 orang[30].

Rata-rata biaya konsumsi narkoba per penyalahguna per tahun meningkat dengan semakin tingginya intensitas pemakaian, yaitu sekitar Rp 1,4 juta pada kelompok teratur-pakai dan Rp 7,8 juta pada pecandu[31]. Rata-rata biaya kerugian karena produktivitas yang hilang karena rawat inap, dipenjara, dan tidak masuk sekolah/ kerja per penyalahguna per tahun lebih banyak pada pecandu (Rp 7 juta) dibanding kelompok teratur pakai (Rp 5,8 juta)[32]. Rata-rata biaya kerugian karena tindak kriminalitas per penyalahguna per tahun adalah Rp 3,7 juta pada kelompok teratur-pakai dan Rp 15,2 juta pada pecandu[33] Jumlah penyalahguna narkoba suntik yang terinfeksi hepatitis B diperkirakan sekitar 400 ribu orang, hepatitis C sekitar 458 ribu orang, dan yang mengidap HIV/AIDS (229 ribu orang)[34].

Konstruksi kepanikan moral dan upaya solutif

Yang kemudian perlu kita cermati adalah tepatkah kriminalisasi atau legalisasi penggunaan drugs ini diterapkan di Indonesia. Data diatas menunjukan bahwa penggunaan drugs dalam konteks ke-Indonesia-an merupakan persoalan dan memiliki dampak kerugian yang nyata, baik kerugian kepada kesehatan pengguna hingga kerugian ekonomis. Adalah benar bahwa persoalan penggunaan drugs di Indonesia merupakan hasil dari konstruksi sehingga menimbulkan kepanikan moral tersendiri terhadap perilaku tersebut. Berangkat dari berbagai dampak penggunaan drugs inilah, “rule creator” dan “moral enterpreanur” melakukan konstruksi penyalahgunaan drugs sebagai hal yang dianggap jahat. Regulasi yang dilakukan oleh kelompok dominan tersebut merupakan upaya solutif dari ekses buruk dari penyalahgunaan drugs di Indonesia.

Keadilan Regulasi

BNN dalam salah satu kesimpulan penelitiannya terkait dengan penyalahgunaan narkotika tahun 2004 menjelaskan bahwa studi ini telah menunjukkan betapa dahsyat dan mendesak permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Penyalahgunaan narkoba merusak fisik, mental dan sosial penyalahguna yang sebagian besar merupakan penduduk usia remaja[35]. Sebagaimana yang dijelaskan Reinarman, drugs seringkali dikambinghitamkan sebagai sumber segala permasalahan sosial. Saya sepakat dengan adanya regulasi mengenai penggunaan drugs guna mencegah adanya efek-efek buruk dari hal tersebut. Namun menilai bahwa drugs merupakan sumber dari kejahatan-kejahatan lain seperti kekerasan, penelantaran anak, kemiskinan, dan lain-lain sebagaimana yang dijelaskan oleh Husak merupakan sikap yang juga tidak bijaksana. Hal ini mendorong kita menafikan kontribusi faktor sosial-ekonomi-politik lainnya terhadap kejahatan-kejahatan tersebut. Sehingga solusi atas persoalan drugs, selain merumuskan kebijakan-kebijakan jangka pendek dan upaya pengawasan terhadap penyalahgunaan drugs seperti UU no 22 tahun 1997, diperlukan pula upaya yang lebih berwaswasan sosiologis dan jangka panjang.

Referensi

Buku

Mustafa, Muhammad. 2007. Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggar Hukum. FISIP UI Press.

Ritzer, george dan Goodman, Douglas J. 2004. Teori Sosiologi Modern. Kencana

Rush, James. 1990. Opium to Java: Jawa dalam cengkraman bandar-bandar opium. CV Adipura.

Jurnal

Goode, Erick. 1994. Moral Panic: Culture, Politic, and Social Construction. Jstor

Thombs, Dennis L. 2000. Introduction to Addictive Behavior. Guilford Press

Husak, Douglas dan Marneffe, Peter De. 2005. The Legalization of Drugs. Cambridge University Press

Reinarman, Craig. 2000. The Social Construction of Drug Sares. Belmon Wadsworth.

Internet

http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=MTIwNTA 24 Oktober 2008 pukul 10.37

http://www.kapanlagi.com/h/0000109248.html 24 Oktober 2008 pukul 10.39

Hasil Survey Nasional Penyalahguanaan Dan Peredaran Gelap Narkoba pada Kelompok Pelajar Dan Mahasiswa Di 33 Propinsi Di Indonesia Tahun 2006 diambil dari www.bnn.go.id

Kumpulan hasil-hasil Penelitian penyalahgunaan Dan peredaran gelap narkoba Di indonesia tahun 2003—2006 diterbitkan oleh Puslitbang & info lakhar bnn MEI 2007 diambil dari http://www.bnn.go.id/konten.php?nama=HasilPenelitian&op=detail_hasil_penelitian&id=16&mn=5&smn=a

[1] Mustafa, Muhammad. 2007. Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggar Hukum. FISIP UI Press. Hal 17.

[2] Bentuk kriminalisasi penggunaan drugs di Indonesia tercermin dalam UU no 22 tahun 1997 tentang narkotika, dijelaskan bahwa bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanda pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Sementara pada poin selanjutnya (D) disebutkan pula bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi,menanam menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. dikutip dari http://www.tempointeraktif.com/hg/peraturan/2004/04/13/prn,20040413-05,id.html tanggal 24 Oktober 2008 pukul 10.24

[3] Bleich (1997) dalam Ritzer, george dan Goodman, Douglas J. 2004. Teori Sosiologi Modern. Kencana. Hal 176

[4] Istilah Ritzer dalam menjelaskan bahwa kultur merupakan produk yang dipaksakan atau diciptakan hadir. Dikutip dari Ritzer, george dan Goodman, Douglas J. 2004. Teori Sosiologi Modern. Kencana. Hal 180.

[5] Jay, 1973 dalam Ritzer, george dan Goodman, Douglas J. 2004. Teori Sosiologi Modern. Kencana. Hal 180

[6] D. Cook, 1996 Ritzer, george dan Goodman, Douglas J. 2004. Teori Sosiologi Modern. Kencana. Hal 180

[7] Dikutip dari Mustafa, Muhammad. 2007. Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggar Hukum. FISIP UI Press. Hal 91.

[8] Goode, Erick. 1994. Moral Panic: Culture, Politic, and Social Construction. Hal 165

[9] ibid

[10] Thombs, Dennis L. Introduction to Addictive Behavior. Guilford Press. Hal 203

[11] Rush, James. 1990. Opium to Java: Jawa dalam cengkraman bandar-bandar opium. CV Adipura. Hal 58

[12] James Rush mengatakan bahwa sejal 1619 hingga 1799 VOC membawa rata-rata 56.000 kg opium mentah ke Jawa setiap tahunnya.

[13] Informasi di peroleh dari profesor Adrianus Meliala dalam kuliah kejahatan narkotika tanggal 1 September 2008 pukul 10.30

[14] Husak, Douglas dan Marneffe, Peter De. 2005. The Legalization of Drugs. Cambridge University Press. Hal 109

[15] Ibid.

[16] Reinarman, Craig. 2000. The Social Construction of Drug Sares. Belmon Wadsworth. Hal 151

[17] Data meruakan hasil dari Penelitian Peredaran Gelap Narkoba tahun 2003. Penelitian dilakukan BNN di 15 provonsi di Indonesia dengan melibatkan 8000 responden pekerja. Diperoleh dari Kumpulan hasil Penelitian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia tahun 2003—2006. diakses di http://www.bnn.go.id/konten.php?nama=HasilPenelitian&op=detail_hasil_penelitian&id=16&mn=5&smn=a tanggal 27 November 2008 pukul 9.37 wib.

[18] Ibid

[19] ibid

[20] Hasil Survey Nasional Penyalahguanaan Dan Peredaran Gelap Narkoba pada Kelompok Pelajar Dan Mahasiswa Di 33 Propinsi Di Indonesia Tahun 2006. dikutip di http://www.bnn.go.id/konten.php?nama=HasilPenelitian&op=detail_hasil_penelitian&id=16&mn=5&smn=a. tanggal 27 November 2008 pukul 9.40

[21] ibid

[22] Informasi diakses di http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=MTIwNTA= 24 Oktober 2008 pukul 10.37

[23] Informasi dari ketua BNN Brigjen Pol dr Eddy Saparwoko. Informasi diakses di http://www.kapanlagi.com/h/0000109248.html 24 Oktober 2008 pukul 10.39

[24] Diperoleh dari Kumpulan hasil Penelitian penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia tahun 2003—2006. diakses di http://www.bnn.go.id/konten.php?nama=HasilPenelitian&op=detail_hasil_penelitian&id=16&mn=5&smn=a tanggal 27 November 2008 pukul 9.37 wib.

[25] Ibid

[26] Ibid

[27] Ibid

[28] Ibid

[29] Ibid

[30] Ibid

[31] Ibid

[32] ibid

[33] Ibid

[34] Ibid

[35] ibid

RUU BHP;

2008-12-28T15:20:00.000+07:00

Bhakti Eko Nugroho,
Ketua Departemen Kajian Strategis BEM FISIP UI

BHP (Badan Hukum Pendidikan) merupakan badan hukum bagi penyelenggaraan dan atau satuan pendidikan formal, yang berperan memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik, berprinsip nirlaba, dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan pendidikan. RUU BHP Berpangkal dari amanat UU sisdiknas No 20 tahun 2003 yang menuntut otonomisasi institusi pendidikan. Otonomisasi institusi pendidikan ini secara kasat mata jelas memiliki tujuan luhur, yakni agar insitusi pendidikan, dari mulai tingkat Sekolah Dasar hingga Tingkat Perguruan Tinggi, memiliki ruang yang besar dalam melakukan manajerial dan pengelolaan institusi pendidikan yang bersangkutan. Dengan otonomisasi ini, diharapkan dapat mengembangkan kreativitas, inovasi, mutu, dan fleksibilitas dalam penyelenggaraan pendidikan.

Akan tetapi, kehadiran RUU BHP ini jelas sesat dan menyesatkan. Tentunya kita akan bersepakat jika institusi pendidikan diberikan ruang yang luas dalam mengelola penyelenggaraan pendidikan yang kreatif dan model pembelajaran yang inovatif, sehingga akan meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Namun bukan berarti institusi pendidikanpun harus mandiri dalam hal pendanaan. Jika institusi pendidikan dibebankan untuk mencari pendanaannya sendiri, maka rakyatlah yang kemudian akan menjadi korban. Tragedi berubahnya status beberapa PTN menjadi BHMN pada awal 2000 lalu cukup menjadi contoh bahwa ketika negara lepas tangan dalam pendanaan pendidikan dan institusi pendidikan di bebankan untuk mencari sendiri pendanaannya, maka rakyatlah yang akan dikorbankan. Guna mendapatkan dana penyelenggaraan pendidikan, UI memberlakukan Admission Fee hingga 25 juta rupiah. ITB dan UGM yang menetapkan biaya kuliah yang tak kalah mahal pula. Institusi pendidikan akan berlomba-lomba menaikan biaya pendidikan dengan dalih kebutuhan pendanaan yang tidak lagi disubsidi negara. Bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang baik, mahalnya beban pendidikan tentunya bukan menjadi soal. Namun bagaimana nasib kelompok masyarakat yang miskin?.. Nasib kelompok masyarakat yang malam ini makan namun tak tahu esok bisa sarapan tidak?...

Dalam pembukaan UUD 1945, diterangkan bahwa Negara ini didirikan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam UU HAM, pendidikan-pun tak lepas dari hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi negara. Sama seperti hak sipil, politik, ekonomi, dan budaya lainnya. Substansi dari RUU BHP adalah semakin kecilnya peran negara dalam mendanai pendidikan. Jawaban RUU ini dalam pemenuhan kebutuhan dana dalam penyelenggaraan pendidikan itu sendiri adalah menjadikan institusi pendidikan sebagai korporasi. Sehingga, institusi pendidikan akan lebih terfokus pada pencarian dana dari pada meningkatan mutu dan kualitas pendidikan. Muncul pertanyaan dalam benak kita, buat apa punya negara yang punya tujuan ‘mencerdaskan’, kalau toh untuk cerdas rakyat harus bayar mahal.

RUU BHP telah menjadi bola liar selama empat tahun belakangan. Mahasiswa tetap memiliki sikap yang pasti, bahwa pendidikan adalah hak rakyat yang negara harus penuhi. Konon, 20 Agustus 2008 besok, RUU ini akan disahkan. Kita semua tahu bahwa pendidikan hal penting. Saking pentingnya, negara pun mewajibkan rakyat untuk memenuhi kewajiban belajar 9 tahun. Tapi sayang negara ini kembali inkonsisten. Disatu sisi negara membebankan wajib belajar untuk rakyatnya, namun dilain sisi, kewajiban negara untuk memenuhi beban biaya pendidikan rakyat di reduksi dengan kehadiran RUU BHP. Ketika negara ini lagi-lagi salah arah. Ketika rakyat miskin semakin jauh dari mimpi merubah kemiskinannya melalui pendidikan. Maka saat inilah, kita bergerak!.

Revolusi Nikaragua: potret keberhasilan gerakan sosial

2008-12-28T15:18:00.001+07:00

Gerakan dan Revolusi dalam Literatur

Terdapat berbagai teori dan pandangan yang menjelaskan fenomena gerakan dan revolusi sosial. Keduanya merupakan fenomena yang bersifat kausalistik, maksudnya revolusi sosial merupakan prosesi yang lahir sebagai konsekuensi dari gerakan sosial.

Definisi Gerakan Sosial

Zald dan Berger (1978) menjelaskan gerakan sosial sebagai wujud kesukaan untuk berubah dikalangan anggota masyarakat atau upaya kolektif khusus untuk menyatakan keluhan dan ketidakpuasan dan atau mendorong atau menghambat perubahan[4]. Sementara Tilly (1979) mendefinisikan gerakan sosial sebagai rentetan interaksi terus menerus antara pemegang kekuasaan nasional dan organisasi yang berhasil menyatakan diri berbicara mengatasnamakan perwakilan yang kurang formal; dalam interaksi itu organisasi ini mengajukan tuntutan perubahan distribusi atau pelaksanaan kekuasaan dan kembali menuntut bersama pengunjuk rasa pendukungnya[5].

Dari berbagai definisi diatas, penulis mencoba meramu dan menyimpulkan gerakan sosial sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh kelompok (kolektif), memiliki tujuan besar dan mendasar, memiliki narasi atau ideologi sebagai dasar dari tindakannya, bersifat reaksioner dan spontan, serta dilakukan dalam bentuk-bentuk yang nonkonvensional.

Terdapat beberapa tipologi gerakan sosial. Sztompka (2005)[6] mengkategorisasikan beberapa gerakan sosial, dimana salah satunya didasari oleh bidang perubahan yang diinginkan. Tipe gerakan sosial pertama adalah Gerakan Reformasi. Tujuan dari gerakan ini adalah hanya untuk mengubah aspek tertentu kehidupan masyarakat tanpa menyentuh inti struktur institusinya. Sztompka memberi contoh gerakan ini seperti gerakan perlindungan hak-hak binatang, gerakan menuntut pembatasan kecepatan mobil di Jerman, dan lain-lain. Tipe gerakan sosial kedua adalah Gerakan Radikal. Gerakan ini, menurut Sztompka, mengupayakan perubahan yang lebih mendalam yang menyentuh landasan organisasi sosial. Contoh dari gerakan ini adalah gerakan pemenuhan hak-hak sipil di AS dan gerakan Apertheid di Afrika. Kemudian bentuk gerakan ketiga adalah Gerakan Revolusioner. Gerakan ini bertujuan untuk melakukan perubahan yang diinginkan meliputi seluruh aspek inti struktur sosial (politik, ekonomi, dan kultural).

Definisi Revolusi

James Davies (1962) dalam Robert dan Kloss (1974) menjelaskan bahwa masyarakat tidak akan memberontak (revolt) manakala secara umum mereka tidak merasakan kesulitan ekonomi[7]. Bahkan, keterlibatan masyaakat dalam revolusi seringkali diartikan sebagai upaya untuk bertahan hidup dari segala kesulitan ekonomi (survive). Jika mencermati pandangan Marx, revolusi akan terjadi manakala terjadi gap atau kesenjangan yang luas antara kaum proletar dan borjuis. Robert dan Kloss (1974) mengutip Crane Brinton (1952) terkait dengan anatomi revolusi. Ia menjelaskan bahwa revolusi akan terjadi dalam situasi sebagai berikut: (1) terdapat persoalan keuangan pemerintah, (2) upaya perubahan tidak berjalan efektif, (3) di motori oleh intelektual, (4) pemisahan dengan rulling class, (5) meningkatnya relasi antagonistik antara kelas sosial[8].

Revolusi merupakan upaya dimana masyarakat diharapkan mampu keluar dari segala persoalan hidup yang membebani mereka. Davies mengatakan bahwa revolusi merupakan hasil dari harapan akan adanya perubahan sosial dan ekonomi[9]. Sztompka (2005) menjelaskan revolusi sosial kedalam lima hal yaitu; (1) menimbulkan perubahan dalam cakupan terluas, menyentuh semua tingkat dan dimensi masyarakat, (2) dalam semua bidang tersebut perubahannya radikal, fundamental, menyentuh inti bangunan dan fungsi sosial, (3) perubahan yang terjadi sangat cepat, tiba-tiba, (4) membangkitkan emosional khusus dan reaksi intelektual pelakunya dan mengalami ledakan mobilisasi massa, antusiasme, kegirangan, kegembiraan, optimisme, dan harapan[10].

Robert dan Kloss (1974) menjelaskan revolusi sebagai bentuk dari gerakan sosial. Dalam revolusi sosial terdapat kolektivitas, ideologi dan ide konstitutif, dan tindakan untuk mengubah relasi kepemilikan. Robert dan Kloss (1974) juga menjelaskan revolusi sebagai gerkan sosial yang menekankan pada mobilisasi massa dan mengusulkan insitusi alternatif[11].

[1] Sztompka, Piotr. 2005. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta. Prenada. Hal. 325

[2] Ibid

[3] Ibid

[4] Ibid

[5] Ibid

[6] Ibid. Hal 332

[7] Roberts, Ron E & Kloss, Robert Marsh. 1974. Social Movement. Mosby Company. Hal 41

[8] Ibid

[9] Ibid. Hal 42

[10] Sztompka, Piotr. 2005. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta. Prenada. Hal. 357

[11] Roberts, Ron E & Kloss, Robert Marsh. 1974. Social Movement. Mosby Company. Hal 50

Mitos Globalisasi

2008-12-28T15:12:00.000+07:00

Bhakti Eko Nugroho,
mahasiswa Kriminologi UI

Paradigma modernisasi dari teori-teori independensia pada mulanya dianggap dapat menjadikan tata dunia yang lebih sejahtera. Sebab melalui globalisasi-lah, persebaran dan transnasionalisasi modernisasi dapat dilakukan. Alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang merupakan proses yang dianggap sebagai suatu yang aksioma. Pemahaman ini beriringan sekaligus mengacu pada teori modernisasi yang dijelaskan oleh Rostrow, yang lazim disebut teori the stage of economic growth. Menurut teori ini, secara alamiah masyarakat akan berkembang dan senantiasa berevolusi dalam mengatur kehidupan perekonomiannya menuju cita-cita kesejahteraan hidup. Dalam pandangan Rostrow ini, tahap perkembangan masyarakat pertama-tama adalah masyarakat tradisional, kemudian mengalami perkembangan menjadi masyarakat pra-lepas landas, dan kemudian menuju tahapan terakhir perkembangan masyarakat, yaitu masyarakat lepas landas. Terdapat banyak kriteria yang dijelaskan Rostrow mengenai masyarakat lepas landas ini. Salah satu ciri yang dijelaskan adalah terdapatnya perluasan pasar dan terjadi penjualan antar negara. Implisitas dari teori Rostrow dapat kita cermati sebagai upaya menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi suatu masyarakat haruslah sejalan dengan ide modernisasi dan proses transnasionalisasi. Disamping itu, paradigma ini mengartikan proses modernisasi sebagai suatu proses bekerja kekuatan universal.

Kritik atas teori modernisasi ini muncul dari kalangan neo-marxian. Kelompok ini seringkali disebut dengan kelompok yang mengajukan paradigma depedensia. Menurut paradigma ini, praktik dan pengejawantahan dari ide modernisasi tidak menunjukan keadaan yang dicita-citakan oleh paradigma modernisasi. Menurut paradigma depedensia, pengejawantahan teori modernisasi hanya mengakibatkan kondisi negara berkembang semakin menurun karena ketergantungan kepada modal. Alih teknologi hanya menjadi suatu yang artifisial dan terbatas: yaitu hanya terjadi pemidahan teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Masyarakat negara berkembang hanya dibekali kemampuan praktis dalm mengoperasionalisasikan teknologi dan sama sekali tidak terdapat transfer knowledge dalam prosesi alih teknologi. Paradigma depedensia juga menilai bahwa teori modernisasi memposisikan struktur negara berkembang sebagai akumulasi kapital negara maju. Sehingga surplus ekonomi hanya dapat dinikmati oleh negara maju. Pada akhirnya, praktik-praktik dari teori modernisasi dianggap sebagai imperialisme ekonomi sebab menciptakan dominasi negara maju dan ketergantungan yang laten negara berkembang terhadapnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa modernisasi erat kaitannya dengan globalisasi. Sehingga persoalan yang hendak dikaji dalam essai ini adalah menarik implisitas perdebatan kedua paradigma (modernisasi dan depedensia) mengenai globalisasi. Pertanyaan pokok yang coba dijawab kemudian adalah benarkah globalisasi, yang oleh Rostrow dianggap sebagai suatu yang aksioma, dapat ‘mengglobalkan’ keadilan dan kesejahteraan?

Globalisasi : definisi dan mitos

Giddens (1990) mendefinisikan globalisasi sebagai proses yang ditandai oleh intensifikasi hubungan antar wilayah, dimana peristiwa yang terjadi di luar sana akan mempengaruhi kondisi dalam negeri disuatu tempat[1]. Begitu juga sebaliknya, peristiwa yang terjadi didalam negeri akan turut memberikan kontribusi atas stabilitas di negara lain. Ia juga menekankan bahwa globalisasi identitk dengan barat. Giddens (2002) mengatakan bahwa globalisasi adalah restrukturisasi cara-cara kita menjalani hidup dan dengan cara yang sangat mendalam. Ia berasal dari barat, membawa kekuasaan ekonomi dan politik Amerika[2]. Wallerstein (1974) mendefinisikan globalisasi sebagai sebagai ‘proses integrasi tiada akhir’, tidak hanya terjadi dalam domain ekonomi, melainkan juga dalam domain budaya dan identitas[3]. Wallaerstein melihat bahwa kesulitan utama ketika kita melihat globalisasi adalah konsep batas (boundary)[4]. Sebagai suatu proses universal, oleh Wallarsten, proses ini dianggap telah bergerak bebas melewati batas-batas fisik dan imajiner suatu bangsa dan negara.

Kellner, sebagai seorang neo-marxian, mengatakan bahwa kunci untuk memahami globalisasi adalah menyusun teori tentangnya sebagai produk dari revolusi teknologi sekaligus restrukturisasi global kapitalisme[5]. Artinya, kellner menilai kemajuan teknologi informasi sebagai ciri tersendiri dari globalisasi. Sementara Ritzer memiliki definisi yang unik terhadap fenomena globalisasi ini. Ia mengidentikan globalisasi sebagai proses mcdonaldisasi –sebuah proses global amerikanisasi dan westernisasi. Namun penekanan Ritzer (2004) dalam mendefinisikan globalisasi adalah: globalisasi adalah bukan-sesuatu[6]. Argumen dasarnya adalah bahwa globalisasi membawa penyebaran nothingless keseluruh penjuru dunia, yang dicirikan oleh konsepsi dan kontrol terpusat, kurangnya isi yang distingtif, generik, kurangnya ikatan lokal, time-lessness, dehumanisasi, dan kekewaan (disenchantment)[7].

Pada dasarnya masih banyak lagi ilmuwan sosial yang memberi perhatian serius terhadap fenomena kontemporer ini. Namun beberapa definisi yang coba ditampilkan diatas diharapkan cukup mewakili. Artinya, globlisasi tidak hanya terkait dengan domain kehidupan ekonomi antar negara, namun ia bersinggungan pula dengan domain-domain kehidupan lain; budaya, nilai, dan lain-lain. Namun yang menjadi perhatian tulisan ini adalah bagaimana globalisasi, dalam pandangan umum, menjanjikan berbagai mimpi tentang tata dunia yang lebih adil dan kebudayaan yang lebih maju. Sementara yang menjadi pangkal dan orientasi dari proses ini merupakan kepentingan barat. Inilah yang kemudian penulis sebut dengan mitos-mitos globalisasi. Kemudian benarkan globalisasi menepati janjinya?

Globalisasi yang ingkar janji

Joseph Stiglitz memberikan judul Broken Promise (janji yang rusak) dalam bagian dua bukunya yang berjudul Globalization and its discontentz. Stiglitz merasa tergelitik saat membaca bahwa motto Bank Dunia adalah Our Dream is a World Without Poverty. Stiglitz merupakan tokoh yang menkritik keras Bank dunia, WTO, dan IMF sebagai institusi yang menjadi aktor penting dalam dinamikan global yang menimbulkan berbagai persoalan ekonomi di banyak negara berkembang. Peran mereka bukan memperbaiki tapi malah memperburuk krisis ekonomi global[8]. Stiglitz menjelaskan bahwa kehadiran institusi-institusi tersebut seperti seorang anak kecil yang memuntun seorang tua yang yang buta. A young boy leading an old blind man[9]. Maksud dari pernyataan Stiglitz tersebut adalah bagaimana institusi semacam IMF dan WTO, yang tidak memiliki sumber daya selain modal, mampu melakukan intervensi yang besar dan menentukan arah kebijakan dari negara-negara berkembang.

Sebagai ilustrasi, Stiglitz mengangkat kasus etiopia yang disokong IMF dalam upaya perbaikan kehidupan ekonomi negara tersebut. Pada pra-1990 pendapatan perkapita etiopia rata-rata adalah berkisar sekitar $110 per tahun. Namun sejak tahun 1991, di bawah pimpinan Meles Zenawi, seorang yang memiliki background pendidikan ekonomi mulai membangun Etiopia. Meles benar-benar melakukan usaha keras, antara lain dengan membenahi kehidupan politik dengan menekankan prinsip-prinsip demokratis, melakukan desentralisasi, dan memiliki perhatian serius pada pendidikan. Sehingga perlahan perekonomian etiopia mulai beranjak membaik. Namun pada 1997 IMF memberikan sokongan dana sebesar $127 juta. Saat krisis, bantuan IMF ini malah menjadi bumerang dan memperburuk perkonomian Etiopia. Hal ini membuktikan bahwa kehadiran IMF sebagai bentuk sekaligus aktor yang menjadi corong dari prosesi globalisasi ternyata malah menciptakan kehidupan perekonomian yang lebih buruk. Jika kita cermati kiprah IMF di Indonesia, keadaan serupa juga terjadi. Krisis ekonomi pada 1997-an, dan kemudian di sokong oleh IMF sama sekali tidak menjadikan Indonesia keluar dari permasalahan ekonominya hingga saat ini.

Globalisasi, selain menghadirkan institusi global yang produkivitasnya perlu dipertanyakan –seperti IMF, juga memberikan celah kolonialisasi MNC atas negara-negara berkembang. Transfer teknologi yang dijanjikan dalam globalisasi dan transnasionalisasi permodalan ternyata tidak terjadi. Negara berkembang hanya dijadikan pasar oleh MNC-MNC tersebut, dan dibiarkan untuk senantiasa menjadi konsumen. MNC, sebagai capital controler –dalam istilah Jefry Winters- kemudian dapat kapan saja melakukan pemindahan atas modalnya. Ketika negara berkembang mencoba mengeluarkan regulasi untuk membatasi gerak dan akses MNC atas sumber daya, maka ia dapat saja mamindahkan modalnya ke negara lain. Hal ini tentunya akan berdampak pada kehidupan masyarakat berkembang yang telah bergantung hidupnya pada MNC tersebut.

Pada akhirnya saya berkesimpulan bahwa tidak ada kesejahteraan dan tata dunia yang adil yang akan dibawa oleh globalisasi, mana kala segala sesuatunya dibiarkan alamiah. Sebagaimana Stiglitz katakan, North East Bethesda National Bank di Etiopia tidak akan mampu bersaing dengan City Bank. Globalisasi hanya merupakan penyebaran ekonomi pasar keseluruh kawasan dunia yang berbeda-beda[10]. Globalisasi hanya menjadikan negara berkembang semakin bergantung pada teknologi dan modal negara maju yang sedikitpun takkan pernah membagi temuan mereka. Regulasi global yang radikal mutlak diperlukan dalam membendung efek destruktif dari fenomena aksiomatik ini.

[1] Dikutip dari Dr. Firmazah (2007), Globalisasi sebuah proses dialektika sistemik. Yayasan Sad Satria Bakti. Hal 22.

[2] George Ritzer dan Dooglas J. Goodman (2004). Teori Sosiologi Modern. Prenada Media. Hal 591

[3] Dikutip dari Dr. Firmanah (2007), Globalisasi sebuah proses dialektika sistemik. Yayasan Sad Satria Bakti. Hal 22.

[4] ibid

[5] George Ritzer dan Dooglas J. Goodman (2004). Teori Sosiologi Modern. Prenada Media. Hal 590

[6] Ibid. Hal 595

[7] Ibid. Hal 597

[8] Ibid. Hal 598

[9] Joseph Stiglitz. Globalization and its discontents. 2002. W.W Norton & Company. Hal.23

[10] George Ritzer dan Dooglas J. Goodman (2004). Teori Sosiologi Modern. Prenada Media. Hal 588

Hizbut Tahrir melawan Kapitalisme Global

2008-12-28T15:05:00.001+07:00

Pendahuluan

Hizbut Tahrir merupakan gerakan Islam transnasional yang didirikan syaikh Taqiyudin An Nabhani dan dideklasrasikan tahun 1953 di Yerusalem. Hingga saat ini pengaruh Hizbut Tahrir telah mencapai lebih dari 40 negara dengan puluhan juta pengikut di wilayah Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Ide dan gagasan yang dibawa Hizbut Tahrir mulai tumbuh di Indonesia pada periode 1980-an. Ideolog Hizbut Tahriri yang menyebarkan gagasannya di Indonesia di bawa oleh Abdurrahman Al Baghdadi dan Mustafa bin Abdullah bin Nuh, seorang berkewarganegaraan Libanon. Merekalah yang mengkader generasi awal kelompok Hizbut Tahrir di Indonesia. Hingga pada tahun 2000, melalui Konferensi Khilafah Internasional, secara resmi berdirilah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Yang kemudian akan diulas lebih jauh dalam makalah ini adalah menjelaskan lebih jauh fenomena gerakan Hizbut Tahrir yang pada akhirnya mampu mentransnasionalisasikan gerakannya dan berkontestasi dalam kancah global.

I.1 Kelahiran Hizbut Tahrir

Secara bahasa, Hizbut Tahir artinya partai pembebasan. Partai ini didirikan pada 1952 di Palestina oleh Syaikh Taqiyuddin Nabhani[1]. Pada mulanya, Taqiyuddin sempat bersinggungan dan terlibat dalam gerakan Ikhwanul Muslimin di Yordania. Tetapi tidak beberapa lama kemudian ia mendirikan Hizbut Tahrir dan dinyatakannya sebagai partai independen, baik dalam pendiriannya atau pandangan-pandangannya[2]. Disamping Syaikh Taqiyuddin Nabhani, ideolog-ideolog lain yang juga penting dalam membesarkan gerakan Hizbut Tahrir antara lain adalah Nabhani Hizib, Abdul Qadim Zallum, Ali Fakhruddin, Mustafa Salih, dan Mansyur Haidar. Ketiga nama yang disebut belakangan merupakan tokoh yang menggagas pendirian Hizbut Tahrir di Libanon.

Maksud dari terminologi pembebasan (at tharir) yang melekat pada nama gerakan ini erat kaitannya dengan kehadiran gerakan ini, yaitu membebaskan harga diri dan kekayaan ummat Islam dari cengkraman kolonialisme asing (barat). Penulis berpendapat terdapat dua faktor kontekstual yang melatai pendirian Hizbut Tahrir, yaitu kejatuhan Khilafah Turki Utsmani pada tahun 1924 dan Jatuhnya Palestina ketangan Israel pada tahun 1948. Ismail Yusanto[3] mengatakan bahwa semenjak itu, dunia Islam yang sebelumnya membentang sangat luas tercabik-cabik dan sebagiannya kemudian dikuasai oleh kafir penjajah[4]. Jatuhya Palestina ketangan Israel pada tahun 1948 merupakan faktor kontekstual kedua yang melatari pendirian partai ini, dan pembebasan Palestina merupakan upaya terdekat yang mesti dilakukan. Jatuhnya Palestina ke tangan Yahudi tahun ini kemudian memberikan keyakinan kepada Taqiyuddin, bahwa hanya aktivitas yang terorganisasi dan memiliki akar pemikiran Islam yang kuat sajalah yang akan dapat mengembalikan kekuatan dan keagungan umat Islam[5]. Hizbut Tahrir kemudian dikenal dengan partai yang gerakannya berpijak diatas keharusan mengembalikan Khilafah Islamiyah.

Ciri utama Hizbut Tahrir adalah konsentrasinya yang sangat besar kepada aspek keilmuan (tsaqofah) dan menjadikannya sebagai landasan pembentukan pribadi Muslim dan Ummat Islam[6]. Disamping itu, Hizbut Tahrir mencoba memberi perhatian yang sama pada aktivita-aktivitas politis, sehingga dua aktivitas pokok Hizbut Tahrir adalah aktivitas keilmuan (tsaqofy) dan aktivitas politik (siyasy). Aktivitas keilmuan Hizbut Tahrir dilakukan dengan cara pendidikan secara umum dan masif (tabligh). Oleh sebab itu yang kemudian yang menjadi ciri aktivitas Hizbut Tahrir adalah adalah tampil di tengah masyarakat melalui aktivitas-aktivitas dialogis, diskusi, seminar, dan sebagainya dalam rangka menyebarkan gagasan-gagasan ideologis Hizbut Tahrir. Sementara bentuk-bentuk aktivitas politik Hizbut Tahrir dilakukan melalui merekam dan menginventarisasi segala kejadian dan peristiwa, kemudian dijadikannya pembicaraan yang mengacu kepada kebenaran dan hukum-hukum Islam dalam rangka meraih kepercayaan massa[7].

Gerakan Hizbut Tahrir pada awalnya terpusat di Yordania, Libanon dan Suriah. Kemudian mulai berkembang di banyak negara Islam[8].. Hingga saat ini pengaruh Hizbut Tahrir telah mencapai lebih dari 40 negara dengan puluhan juta pengikut di wilayah Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Hizbut Tahrir juga berkembang pesat di Eropa, terutama di Austria dan Jerman Barat[9]. Indonesia merupakan salah satu negara dimana pengaruh Hizbut Tahrir cukup terasa[10] dimana gagasan dan metodologi perjuangannya mengacu pada Ide-ide Hizbut Tahrir sebagaimana Ia berasal.

I.2 Sikap dan Posisi Hizbut Tahrir terhadap sistem ekonomi kapitalistik dan ide neoliberal

Makalah ini lebih jauh akan mengkaji bagaimana sikap Hizbut Tahrir terhadap kehidupan kontemporer yang berjalan diatas cara berpikir yang kapitalistik. Dalam melacak pokok dan sikap Hizbut Tahrir mestilah mengacu pada ideologi-ideologi Hizbut Tahrir yang dikembangkan oleh Syaikh Taqiyuddin. Pemikiran-pemikiran dan konsepsi-konsepsi yang diulas dalam bagian ini merupakan hal fundamen yang melatari berbagai aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia. Namun penulis tetap mencoba menguraikan pandangan-pandangan ‘lokal’ Hizbut Tahrir Indonesia terkait dengan sistem ekonomi kapitalistik dan neoliberal.

Dalam membaca sikap dan posisi Hizbut Tahrir terhadap sistem ekonomi kapitalistik dan ide neoliberal tidak dapat dipisahkan dalam melihat sikap dan posisi Hizbut Tahrir terhadap persoalan manusia pascaberakhirnya Khilafah Turki Utsmani. Dalam bahasa lain, ekonomi kapitalistik yang saat ini mendominasi kehidupan manusia mestilah dilihat sebagai bagian dari persoalan manusia yang lebih kompleks. Dari sinilah penulis berupaya menjelaskan ide pokok Hizbut Tahrir terkait dua hal, pertama tentang kehidupan masyarakat tanpa sistem khilafah dan kedua tentang sistem ekonomi kapitalistik.

I.3 Konsekuensi Masyarakat Tanpa Khilafah

Pascajatuhnya khilafah utsmani pada tahun 1924, Hizbut Tahrir menilai bahwa masyarakat hidup dibawah tekanan ketidakadilan. Implikasi sekaligus problem utama ketiadaan Khilafah Islamiyah adalah situasi imperialisme[11]. Abad 19 dan 20 awal, imperialisme telah mulai dilakukan secara telanjang. Negara-negara barat melakukan kolonialisasi tehadap berbagai negara dan kemudian mengambil kekayaan alamnya. Berakhirnya era kolonialisme tidak serta merta menunjukan akhir dari kehidupan imperialisme.

Pasca Perang Dunia Kedua (1945), imperialisme fisik (militer) berakhir. Dunia berharap bahwa setelah itu imperialisme tidak akan ada lagi. Tapi dunia harus kecewa karena ternyata imperialisme jalan terus. Ia hanya berubah wajah. Melalui dominasi politik-ekonomi dengan jargon modernisasi, imperialisme terus berlangsung khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang baru merdeka dari penjajahan Barat. Modernisasi yang lebih dikenal dengan istilah pembangunan (development) ini , pada praktiknya hanya merupakan usaha negara-negara Barat untuk terus mengukuhkan dominasinya atas negara-negara bekas jajahan pasca Perang Dunia II itu. (Ismail Yusyanto)[12]

Imperialisme yang dibumbui dengan slogan modernisasi terus menerus menciptakan ruang ketidakadilan. Negara-negara dunia ketiga yang dijanjikan kemajuan, transfer teknologi, alih ilmu pengetahuan, dan lain-lain ternyata malah menghadapi kenyataan lain, yaitu menjdi negara yang semakin miskin. Akan tetapi negara-negara imperialis barat semakin kaya dengan kolonialisasi ekonomi yang terus menerus mereka lakukan. Kenyataan yang perlu kita cermati adalah soal seputar negara-negara industri yang jumlah penduduknya hanya 26 % dari penduduk dunia ternyata menguasai lebih dari 78 % produksi, menguasai 81 % perdagangan dunia, 70 % pupuk, dan 87 % persenjataan dunia. Sementara 74 % penduduk di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang dimasukkan ke dalam Dunia Ketiga tadi, hanya menikmati sisanya, yakni seperlima produksi dan kekayaan dunia[13]. Kenyataan yang merupakan permasalahan masyarakat dunia ini, oleh Hizbut Tahrir dianggap sebagai imbas dari kegagalan umat Islam.

Dalam Mafahim Hizbut Tahrir[14], dijelaskan bahwa dunia Islam, sejak ejak pertengahan abad XII Hijriyah (ke-18 Masehi), menggelincir dari masa kejayaaannya dengan sangat cepat serta jatuh ke dalam jurang kemunduran dengan amat mengerikan[15]. Kegagalan masyarakat Islam adalah manakala mereka tidak mampu berkontestasi pasca kemundurannya, dan upaya-upaya yang mereka lakukan senantiasa menemukan kegagalan. Dalam kitab mafahim dijelaskan bahwa terdapat tiga hal yang merupakan penyebab kegagalan ini. Pertama, tidak adanya pemahaman yang mendalam mengenai fikrah Islamiyah di kalangan para aktivis kebangkitan Islam. Kedua, tidak adanya gambaran yang benar-benar jelas pada diri mereka mengenai metode Islam (thariqah Islam) dalam menerapkan fikrah-nya. Dan yang ketiga, mereka tidak menjalinkan fikrah Islamiyah dengan thariqah Islamiyah sebagai satu hubungan yang solid yang tidak mungkin terpisahkan[16].

Ketiadaan tiga faktor ini merupakan penyebab sekaligus konsekuensi dari ketiadaan Khilafah Islamiyah. Hizbut Tahrir menilai bahwa kenyataan pemikiran[17] masyarakat Islam saat ini tidaklah murni bersumber dari ajaran yang seharusnya, Al Quran dan sunnah, melainkan telah tercampur dengan berbagai ide dan filsafat yang justru bertentangan dengan sumber ajaran Islam. Adapun yang dimaksud dengan persoalan pemikiran – faktor ketidakdalaman pemikiran terhadap Islam – menyebabkan berbagai penetrasi yang merusak pemikiran masyarakat Islam itu sendiri. Para syabab – istilah pengikut atau aktivis Hizbut Tahrir – mengatakan bahwa prosesi perusakan pemikiran masyarakat Islam menyebut kedalam istilah Ghazwul Fiqr. Faktor-faktor tersebut memberikan andil yang cukup besar terhadap kesalahan penggambaran kaum muslimin mengenai fikrah Islamiyah, sehingga lenyaplah kebeningan fikrah Islamiyah yang hakiki dalam benak kaum muslimin[18]. Para syabab kemudian menilai bahwa pemikiran masyarakat Islam terkotak-kotakan, parsial, dan mengabaikan komprehensivitas dari ajaranya. Terkait dengan urgensi pemikiran ini, An-Nabhani (1996) mengatakan bahwa:

Apabila kekayaan sebuah bangsa yang bersifat materi hancur, maka dengan segera akan bisa dipulihkan kembali, selama bangsa itu melestarikan kekayaan berpikir mereka. Namun apabila kekayaan berpikir mereka telah terabaikan, dan sebaliknya, mereka malah melestarikan kekayaan maetri, maka kekayaan itu pun akan segera sirna dan mereka akan kembali menjadi miskin (Taqyuddin An Nabhani: 1996)[19]

Thariqah, secara terminologi disebut juga dengan metodologi atau cara. Para syabab menilai ajaran Islam sebagai ajaran yang terpadu dan praktis, dimana ide Islam sebagaimana substansinya maupun cara melaksanakan substansi tersebut (metodologi/ thariqohnya) telah diturunkan secara beriringan. Dalam mafahim dijelaskan bahwa Umat Islam secara berangsur-angsur telah kehilangan gambaran yang jelas mengenai thariqah Islamiyah[20]. Hizbut Tahrir menilai metodologi menegakan ide Islam sama pentingnya dengan ide Islam itu sendiri, sehingga, keduanya pun mesti ditegakan secara beriringan.

.............Kaum muslimin sendiri, setelah kehilangan negara --termasuk kelemahan dan kelalaian dalam menegakkannya kembali-- mulai beranggapan bahwa kebangkitan Islam dapat diraih kembali dengan cara membangun masjid-masjid, menerbitkan buku-buku, tulisan atau karangan, serta memperbaiki akhlak. Sementara pada saat yang sama tetap berdiam diri terhadap kepemimpinan kufur dan penjajahannya atas mereka

kaum muslimin hanya memperhatikan hukum-hukum syari'at yang berkaitan dengan pemecahan problematika kehidupan yang menyangkut aspek fikrah saja. Mereka tidak lagi memperhatikan hukum-hukum yang menjelaskan cara praktis pemecahan problematika tersebut, yaitu hal-hal yang menjelaskan thariqah[21]

Pemisahan antara pemikiran atau ide (fikrah) dengan metodologi pelaksanaan ide tersebut (thariqah), tidak akan menjadikan ide Islam sebagai penawar dari setiap persoalan kehidupan yang menjangkit. Lebih tegas, para syabab menyebut pemisahan antara ide dengan metodologi sebagai kemustahilan perjuangan. Para syabab menyontohkan konsekuensi dari pemisahan ini salah satunya adalah situasi dimana Islam ditafsirkan tidak selaras dengan isi kandungan nash-nashnya, dengan tujuan agar dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada saat itu. Padahal seharusnya, masyarakatlah yang harus diubah agar sesuai dengan Islam, bukan dengan membuat interpretasi baru mengenai Islam agar sesuai dengan keadaan masyarakat[22] .

II.1 Hizbut Tahrir menilai kapitalisme

Bagian ini merupakan upaya penulis dalam menjelaskan bagaimana sikap dan posisi Hizbut Tahrir terhadap sistem ekonomi yang saat ini tengah meng-hegemonik, yaitu kapitalisme dan gagasan yang menyertainya: neoliberalisme. Respon Hizbut Tahrir terhadap situasi kapitalistik ini coba penulis ambil dari pandangan ideolog Hizbut Tahrir, yaitu Syaikh Taqyuddin Nabbhani. Harapannya, gagasan Taqyuddin terkait dengan kapitalisme dan neoliberal merupakan representasi dari sikap gerakan Hizbut Tahrir ini.

An Nabhani (1996) mengatakan bahwa persoalan paling berat yang telah memalingkan kaum muslimin, serta penyakit paling paling berat yang mereka derita dalam kehidupan mereka ini adalah masalah pemikiran yang menyangkut persoalan pemerintahan dan ekonomi[23]. Masyarakat Islam saat ini, oleh Taqyuddin dianggap tidak memiliki pemahaman dan posisi yang kuat tentang bagaimana perekonomian dibangun semestinya. Sehingga imbasnya adalah masyarakat Islam kini dipimpin dan hidup dibawah narasi dan ide ekonomi yang bukan bersumber dari ajaran Islam; kapitalisme. Nabhani (1996) mengatakan bahwa masyarakat Islam, secara defacto dipimpin dengan mempergunakan sistem ekonomi kapitalis pada semua sektor kehidupan perekonomiannya[24]. Terkait dengan pandangan Nabhani mengenai sistem ekonomi kapitalis, ia mengatakan:

“............apabila kami paparkan sistem sistem ekonomi dalam pandangan ideologi Kapitalis, maka kita akan menemukan bahwa ekonomi dalam pandangan mereka adalah apa yang membahas tentang kebutuhan-kebutuhan (needs) manusia beserta alat-alat (goods) pemuasnya. Dimana ia sesungguhnya hanya membahas masalah yang menyangkut aspek-aspek yang bersifat materi dari kehidupan manusia. (taqyuddin Annabhani)[25]

Pendapat Nabhani diatas merupakan respon dan merupakan kritik pertama gerakan Hizbut Tahrir terhadap sistem ekonomi kapitalistik, yaitu sistem yang berorientasi sebatas pada pemuasan kebutuhan materi. Padahal terdapat kebutuhan manusia diluar kebutuhan materi tersebut, misalnya kebutuhan spiritual. Sistem ekonomi kapitalistik memandang bahwa persoalan ekonomi adalah bagaimana kebutuhan-kebutuhan manusia mesti dipenuhi, sementara yang di pandang sebagai kebutuhan oleh sistem ini sangatlah sempit dan terbatas. Nabhani (1996) mengatakan bahwa kebutuhan-keutuhan itu bisa jadi merupakan kebutuhan-kebutuhan yang hanya dapat dirasakan, namun tidak dapat diindera oleh mereka[26]. Contoh dari kebutuhan yang hanya dapat dirasakan namun tidak terindra adalah jasa guru dan dokter. Selain itu, sistem ekonomi kapitalistik juga tidak melihat kebutuhan ma’nawi (spiritual) sebagai kebutuhan, seperti rasa bangga, pensucian tertinggi, dan persoalan spirituil lainnya. Sistem ekonomi ini, oleh Nahbani dianggap tidak memberikan tempat pada hal-hal diatas dan tidak pernah diperhatikan dalam membahas kajian ekonomi tersebut[27].

Kritik Taqyuddin dan Hizbut Tahrir terhadap sistem ekonomi kapitalis selain orientasi utamanya yang materialistik adalah persoalan tentang apa yang disebut dengan main problem dalam ekonomi. Sistem ekonomi kapitalis menilai bahwa problem utama ekonomi adalah soal pemenuhan kebutuhan ekonomi. Jadi, tujuan utama pembahasan ekonomi adalah mengupayakan pertambahan barang-barang dan jasa-jasa yang akan dikonsumsi oleh seluruh manusia[28]. Yang perlu dicermati kemudian adalah dinamika permintaan-penawaran yang tidak berjalan secara netral. Dalam sistem ekonomi kapitalistik ini, permintaan dan konsumsi masyarakat tidak terjadi secara alami melainkan by designed. Sistem ekonomi kapitalistik merekayasa agar masyarakat senantiasa meningkatkan konsumsi dan bermental konsumtif, tanpa membedakan apa kebutuhannya – primer, tersier, atau sekunder-. Persoalan yang kemudian timbul adalah ketidakmerataan distribusi pemuas kebutuhan, disatu sisi, terdapat anggota masyarakat yang senantiasa mampu mengakses kebutuhannya, dari yang primer hingga tersier. Namun disisi lain terdapat masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses kebutuhan primernya (dasar dan pokok). Dan konsekuensi lainnya adalah produksi secara terus menerus merupakan fokus dari ekonomi kapitalistik ini dalam menyelesaikan hal yang dianggap sebagai persoalan ekonomi.

Sementara Taqyuddin (1996) menganggap bahwa masalah ekonomi sebenarnya hanya terletak pada distribusi harta dan jasa tersebut kepada tiap-tiap individu, dalam rangka memenuhi kebuthan primer (basic needs) mereka secara menyeluruh, serta membantu mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder hingga kebutuhan lux mereka[29]. Taqyuddin (1996) kemudian berpendapat bahwa kebutuhan-kebutuhan primer manusia dari segi manusianya (yaitu bisa memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan) ini tidak akan pernah bertambah (bersifat statis). Akan tetapi yang terus meningkat adalah kebutuhan primer atau tersier[30].

Oleh sebab itulah, Taqyuddin (1996) mengatakan bahwa harus ada kaidah-kaidah yang dipergunakan sebagai pijakan oleh anggota masyarakat dalam rangka menentukan, mana kebutuhan-kebutuhan yang akan memperoleh pemenuhan, dan mana kebutuhan-kebutuhan yang mesti diabaikan[31]. Untuk mengatur ini kemudian dierlukan satu mekanisme yang khas untuk mencapai distribusi pemenuhan kebutuhan yang baik, agar tercapai pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat.

II.2 Hizbut Tahrir menilai Liberalisasi ekonomi

Taqyuddin Nabhani (1996) mengatakan bahwa ketika membahas ekonomi, Islam hanya membahas masalah bagaimana cara memperoleh kekayaan, masalah mengelola kekayaan yang dilakukan oleh manusia, serta cara mendistribusikan kekayaan tersebut ditengah-tengah mereka[32]. Sehingga persoalan kepemilikan dan sitribusi kekayaan merupakan hal pokok yang menjadi perhatian Islam pada umumnya, dan gerakan wacana hizbut Tahrir lebih khususnya. Pada dasarnya wacana poverty yang sepenuhnya merupakan hak Tuhan, oleh Taqyuddin dan gerakan ini, dinilai sebagai hal yang mutlak. Taqyuddin menjelaskan bahwa kekayaan adalah milik tuhan semata. Hanya masalahnya, Tuhan telah menyerahkan kekayaan tersebut kepada manusia untuk diatur dan dibagikan kepada mereka[33].

Taqyuddin menjelaskan dua jenis kepemilikan, yaitu kepemilikan kolektif (collective poverty), kepemilikan negara (state poverty). Barang-barang yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat termasuk kedalam kategori kepemilikan umum. Taqyuddin (1996) mengutip pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal , terkait dengan persoalan kepemilikan umum ini : manusia sama-sama membutuhkan dalam tiga hal: air, padang gembalaan, dan api[34]. Pengelolaan kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan umum adalah hak negara, karena negara adalah wakil ummat (masyarakat)[35]. Hizbut Tahrir kemudian memahami bahwa barang-barang yang merupakan basic needs atau kebutuhan pokok mutlak dikelola oleh negara. Karena jika hal ini dibiarkan agar dikelola oleh perseorangan (private) akan terjadi monopoli dan tidak terdistribusi kesejahteraan dengan baik.

II.3 Konteks kapitalisme dan liberalisasi Indonesia: Resistensi Wacana Hizbut Tahrir di tingkat negara

Bentuk dari liberalisasi ekonomi di Indonesia adalah perubahan dalam UUD 1945 yang memberi ruang yang begitu luas kepada swasta untuk memonopoli barang-barang pokok (basic need) yang semestinya menjadi Public Good dan dikuasai oleh negara. Majalah Alwa’ie[36] menjelaskan bahwa UUD 1945 yang baru membuka kran seluas-luasnya bagi masuknya investor asing. Tak mengherankan jika kemudian lahir UU migas, UU kelistrikan, UU Sumber Daya Air, dan UU Penanaman Modal sebagai turunan dari UUD 1945 hasil amandemen. Asing boleh menguasai sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak[37].

Kalangan Hizbi di Indonesia menilai bahwa dampak dari liberalisasi ekonomi di Indonesia akan menciptakan ruang yang tidak adil dalam masyarakat, dimana sangat mungkin terjadi situasi dimana sebagian kecil anggota masyarakat mampu mendapatkan akses dalam pemenuhan basic need, namun sebagian besar lain anggota masyarakat tidak mendapatkan akses terhadap kebutuhan tersebut. Ketika barang-barang yang menjadi kebutuhan dasar diserahkan kepada mekanisme pasar, maka harga hanya akan dipengaruhi oleh dinamika penawaran dan permintaan. Negara tidak diberi ruang untuk melakukan subsidi, proteksi, dan intervensi dalam bentuk apapun.

Walhasil, ketika dinamika pasar menghendaki kenaikan harga barang pokok, negara tetap tidak diperkenankan untuk turut campur. Dampak liberalisasi ekonomi yang paling terasa bagi rakyat adalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM)[38]. Ketika harga minyak di pasaran dunia, untuk menghindari defisit anggaran, pemerintah serta merta mencabut subsidi BBM. Hal ini tentunya akan menyulitkan masyarakat miskin untuk medapatkan BBM. Disamping tidak adanya subsidi, liberalisasi juga menjadikan BBM dikuasai oeh swasta asing. Dirjen Migas Dept. ESDM, Iin Arifin Takhyan, mengatakan bahwa terdapat 105 perusahaan yang sudah mendapatkan izin untuk bermain di sektor hilir migas, termasuk membuka stasiun pengisisan bbm untuk umum, diantaranya adalah perusahaan migas raksasa seperti British Petrolium (Amerika-Inggris), Shell (Belanda), Petro China (RRC), Petronas (Malaysia), dan Chevon-Texaco (Amerika)[39]. Data dari serikat pekerja Pertamina, perusahaan asing menguasai sekitar 90% migas Indonesia[40].

Liberalisasi di Indonesia juga diberlakukan atas barang publik lainnya, yaitu air. Pemerintah melalui UU Sumber Daya Air memberikan kesempatan kepada investor asing untuk masuk dalam penguasaan air di Indonesia. Privatisasi ini ditandai dengan bercokolnya dua perusahaan asing di ibukota negara, yaitu Thames (Inggris) dan Lyonase (Prancis)[41]. Jaringan Komunikasi juga tak lepas dari upaya privatisasi. Perusahan asing berhasil pula menguasai indosat; perusahaan yang mengendalikan satelit dan seluruh jalur komunikasinya[42]. Hal-hal lain yang juga merupakan turunan dari agenda liberalisasi dan terus di kritik Hizbut Tahrir Indonesia antara lain adalah UU penanaman modal dan privatisasi BUMN.

III.1 Aktor dalam Kontestasi Global

Terdapat beberapa aktor yang terlibat dalam interaksi global, yaitu negara (states), korporasi, dan gerakan sipil. O’ Brien R mencermai interaksi aktor-aktor dalam dinamika global ini dan memfokuskan pada interaksi dua aktor, yaitu korporasi dan gerakan sipil. Dalam dinamika global, kedua aktor tersebut sama-sama melakukan transnasionalisasi. Transnasionalisasi yang dilakukan korporasi disebut dengan MNC (Multi National Corporation). Sementara transnasionalisasi yang dibangun oleh gerakan sosial adalah GSM (Global Social Movement). Bagian ini mencoba menjelaskan pemahaman mengenai fenomena GSM ketika ia berkontestasi dan bersinggungan dengan MNC di lingkungan interaksi global. Namun sebelum membahas lebih jauh mengenai Gerakan Sosial Global (baca:GSM), perlu kiranya penulis jelaskan pengertian seputar gerakan sosial, definisi dan faktor apa yang membentuknya, terlepas dari proses transnasionalisasi yang ia lakukan.

Piort Sztompka (2005) mendefinisikan gerakan sosial sebagai tindakan kolektif yang diorganisasi secara longgar, tanpa cara terlembaga untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat mereka^{^[43]}. Definisi-definisi lainnya yang lebih ringas terkait dengan gerakan sosial adalah sebagai berikut. Blumer (1951) dalam Sztompka (2005) mengartikan gerakan sosial sebagai upaya kolektif untuk membangun tatanan kehidupan yanga baru^{^[44]}. Lang dan Lang (1961) menjelaskan gerakan sosial sebagai upaya kolektif untuk mengubah tatanan sosial^{^[45]}. Zald dan Berger (1978) menjelaskan gerakan sosial sebagai wujud kesukaan untuk berubah dikalangan anggota masyarakat atau upaya kolektif khusus untuk menyatakan keluhan dan ketidakpuasan dan atau mendorong atau menghambat perubahan[46]. Sementara Tilly (1979) mendefinisikan gerakan sosial sebagai rentetan interaksi terus menerus antara pemegang kekuasaan nasional dan organisasi yang berhasil menyatakan diri berbicara mengatasnamakan perwakilan yang kurang formal; dalam interaksi itu organisasi ini mengajukan tuntutan perubahan distribusi atau pelaksanaan kekuasaan dan kembali menuntut bersama pengunjuk rasa pendukungnya[47].

Saat gerakan sosial ini mentransnasionalisasikan dirinya, gerakan sosial menjadi Gerakan Sosial Global (Global Social Movement). Schlote (1997) dalam O’Brien (2000) mengatakan bahwa Gerakan Sosial Global melakukan aktivitas baik di ruang global maupun lokal, nasional maupun internasional. Terminologi global yang melekat memiliki keterkaitan dengan aktivitas yang termasuk dalam dimensi lokal, nasional, dan internasional[48]. O’ Brien (2000) juga menegaskan bahwa Gerakan Sosial Global sebagai kelompok yang bekerja lintas dunia dengan tujuan melakukan perubahan sosial[49]. Ringkasnya, Gerakan Sosial Global merupakan Gerakan Sosial yang mentransnasionalisasi ide, gagasan, dan gerakan-gerakannya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi gerakan sosial mampu menglobalkan dirinya. O’Brien R (2000) sedikitnya menyebutkan terdapat lima faktor yang relatif berpengaruh, yaitu: Liberalisasi ekonomi, berkembangnya teknologi informasi, pusat otoritas baru (new centres of authority), Instabilitas keuangan global, penguatan ideologis, dan semakin gencarnya gerakan politik dari GSM itu sendiri[50].

Gerakan Sosial Global merupakan aktor yang turut terlibat dan berkontestasi dalam dinamika global. Sehingga merupakan hal yang lumrah manakala kita menemukan Gerakan Sosial Global bersinggungan dengan aktor-aktor lainnya, negara dan MEI/MNC. Baik MEI ataupun MNC, oleh O’Brien R (2000) merupakan entitas yang senantiasa tampil untuk kepentingan dan agenda neoliberal[51]. Namun disisi lain, Gerakan Sosial Global tampil dengan kepentingan yang berlawanan. Gerakan Sosial Global, oleh O’Brien R (2000) dinilai mencoba untuk melakukan transformasi institusional melalui proses politik (nonformal) dan dengan tujuan perubahan yang radikal[52]. Dalam banyak kasus, Gerakan Sosial Global seringkali terlihat menentang falsafah neoliberal dan kepentingan materi yang berada dibalik kebijakan-kebijakan MEI/MNC[53].

III.2 Kontestasi Hizbut Tahrir

Dari berbagai definisi mengenai gerakan sosial yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka Hizbut Tahrir dapat dikategorikan sebagai suatu Gerakan Sosial Global. Jika Gerakan Sosial adalah, sebagaimana yang dimaksud oleh Sztompka, upaya kolektif untuk membangun tatanan kehidupan yanga baru, maka gerakan Hizbut Tahrir merupakan gerakan kolektif yang besar dan memiliki orientasi mengubah tatanan yang mapan saat ini. Hizbut Tahrir menawarkan sistem Khilafah Islamiyah sebagai ide yang melandasi tatanan baru yang diidamkan. Hizbut Tahrir juga kemudian melakukan transnasionalisasi ide, gagasan, dan gerakannya. Gerakan yang tadinya di deklarasikan di Palestina dan kemudian berpusat di Yordania, setelah beberapa waktu mampu menyebarkan pengaruhnya ke banyak negara.

Sebagai Gerakan Sosial Global, Hizbut Tahrir konsisten dalam melakukan kritik dan perlawanan terhadap falsafah neoliberal yang seringkali bersembunyi dibalik aktivitas MNC dan MEI. Hizbut Tahrir kemudian tampil di ruang kontestasi untuk berhadapan dengan aktor-aktor dalam interaksi global lainnya. Adapun bentuk-bentuk kontestasi yang dilakukan Hizbut Tahrir adalah dalam penulis coba kategorikan kedalam dua bentuk gerakan sebagai berikut yaitu Gerakan Wacana dan Gerakan Advokasi. Dalam pengambilan contoh kasuistis, penulis lebih mengambil pada gerakan-gerakan yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia. Kedua bentuk gerakan yang dibangun Hizbut-tahrir merupakan bukti bahwa Hizbut-Tahrir terlibat dalam kontestasi.

1. Gerakan Wacana

Gerakan wacana Hizbut Tahrir merupakan gerakan yang dilakukan Hizbut Tahrir dalam mengcounter kemapanan ide neoliberal. Diskursus yang dibangun Hizbut Tahrir dalam gerakan wacana ini cukup konsisten, yaitu gagasan pendirian Khilafah Islamiah. Tujuan dari gerakan wacana yang dibangun Hizbut Tahrir ini adalah membangun opini dan kesadaran publik bahwa gagasan yang dibangun Hizbut Tahrir suatu saat nanti dapat diterima. Terdapat beberapa media yang dilakukan Hizbut Tahrir dalam melancarkan akivitas gerakan wacana ini. Pertama, dengan membuat konferensi yang diikuti oleh peserta yang masif. Konferensi-konferensi yang menghadirkan banyak peserta ini setidaknya berdampak pada dua hal, pertama memantapkan narasi gerakan (pendirian Khilafah) dikalangan pendukungnya sendiri, dan kedua, hal ini akan bepengaruh pada wacana masyarakat umum. Pada 2007 lalu, Hizbut Tahrir pernah menggelar Konferensi Nasional di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta dengan dihadiri 80 ribu pendukung Hizbut Tahrir Indonesia. Pada akhir Desember 2008 ini, serangkaian konferensi akan kembali digelar oleh Hizbut Tahrir Indonesia dengan tajuk Konferensi Muslimah Nasional, yang akan diselenggarakan di berbagai kota di Indonesia.

Gerakan wacana lainnya dilakukan Hizbut Tahrir melalui penerbitan. Bentuk penerbitan ini dilakukan oleh gerakan Hizbut Tahrir di berbagai negara bahkan aktivitas ini telah menjadi icon dari perjuangan Hizbut Tahrir.Di Indonesia, Hizbut Tahrir memiliki buletin Al-Islam yang terbit setiap minggunya dan disebar di banyak Masjid di Indonesia dan majalah Al Wa’ie. Dalam buletin dan majalah ini, kritik-kritik HTI tentang kemapanan kapitalisme, neoliberal, dan sistem alternatif yang diajukan disampaikan melalui buletin Al Islam. Hizbut Tahrir juga menyebarkan ide-idenya melalui jaringan internet, dimana dalam jaringannya terlihat betul konektivitas gerakan Hizbut Tahrir di seluruh dunia.

2. Gerakan Advokasi

Hizbut Tahrir merupakan gerakan yang memiliki concern dalam melakukan advokasi terhadap kebijakan-kebijakan MNC dan MEI yang berfalsafah neoliberal. Gerakan advokasi ini merupakan gerakan yang dilakukan Hizbut Tahir dalam menentang berbagai aktivitas yang mendukung ide neoliberal dan bertentangan dengan gagasan Hizbut Tahrir. Ketika pemerintah SBY menaikan BBM pada Juni 2008 lalu, Hizbut Tahrir Indonesia di berbagai daerah cukup gencar melakukan aksi penolakan. Gerakan Hizbut Tahrir di berbagai negara juga gencar melakukan penolakan terhadap berbagai bentuk privatisasi dan kebijakan neoliberal lainnya. Hizbut Tahrir Indonesia merupakan kelompok di Indonesia yang cukup konsisten pertentangannya terhadap liberalisasi ekonomi. Hizbut Tahrir Indonesia sempat beberapa kali turun ke jalan menyuarakan isu-isu seputar penolakan UU Migas, PMA, dan peraturan-peraturan yang menyokong kepentingan agenda neoliberal.

Kesimpulan

Sebagai gerakan sosial, Hizbut Tahrir mampu mengonsolidasikan organisasinya dan memperluas pengaruhnya ke berbagai negara. Dalam istilah O’Brien, Hizbut Tahrir dinilai mampu berkontestasi dalam ruang global. Gerakan-gerakan Hizbut Tahrir, baik yang bersifat wacana maupun advokasi telah membentuk gerakan ini menjadi gerakan yang fenomenal. Wacana dan diskursus yang menjadi fokus gerakan seringkali menjadi perhatian aktor-aktor lainnya dalam kontestasi global. Keberhasilan Hizbut Tahrir terletak dari konsistensi Hizbut Tahrir dalam memperjuangkan wacananya –penegakan Khilafah Islamiyah – dan metode gerakannya. Konsistensi inilah yang kemudian menjadikan gerakan ini memiliki pengaruh luas dan sanggup bertahan dalam kontestasi.

Kritik penulis terhadap Gerakan ini adalah Hizbut Tahrir tidak mampu menyentuh dimensi basis dalam membangun gerakannya. Konsentrasi gerakan ini dalam membangun wacana dan diskursus mengabaikan kedekatannya dengan massa rakyat di akar rumput. Hal ini menjadikan gerakan ini tidak mendapat dukungan yang baik selain dari kelompoknya.

[1] Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dilahirkan di Ijzim, masuk wilayah Haifa. Nama
lengkap beliau adalah Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail
bin Yusuf an-Nabhani. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menamatkan pendidikan dasar di sekolah dasar
negeri di Ijzim. Beliau kemudian melanjutkan ke sekolah menengah di Akka. Lalu
beliau melanjutkan studi di Tsanawiyah Syariah di Haifa. Sebelum
menyelesaikannya, beliau pindah ke Kairo; melanjutkan studi di Tsanawiyah
al-Azhar (setingkat SMU) pada tahun 1928. Pada tahun yang sama beliau meraih
ijazah dengan predikat sangat memuaskan. Kemudian beliau melanjutkan studi di
Kulliyah Dar al-Ulum yang merupakan cabang al-Azhar dan secara bersamaan beliau
juga belajar di Universitas al-Azhar. Pada tahun 1940, beliau diangkat sebagai asisten (musyÃ¢wir) qadhi sampai tahun 1945. Pada tahun ini beliau diangkat sebagai qadhi di Ramalah sampai tahun
1948. Pada tahun ini pula beliau terpaksa eksodus ke Syria akibat Palestina
jatuh ke tangan Yahudi. Selanjutnya, oleh Kepala Mahkamah Syariah dan Kepala Mahkamah Isti'naf saat itu, Syaikh Abd al-Hamid as-Sa'ih, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani diangkat
sebagai anggota Mahkamah Isti'naf. Beliau terus menduduki jabatan ini sampai
mengundurkan diri tahun 1950. dikutip di http//www.freelist.org/post/nasional_list//ppiindia-biografi-singkat-pendiri –hizbut-tahrir-syaikh-Taqiyuddin-Annabhani,1

[2] Dikutip dari Lembaga Penelitian dan Pengkajian WAMY.2006.Gerakan Keagamaan dan Pemikiran (Akar Ideologis dan Penyebarannya).I’tishom. hal 88

[3] Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia

[4] Muhammad Ismail Yusyanto dalam Manhaj Hizbut Tahrir Fi Al-Taghyir (Telaah Sekilas) dikutip di :

[5] di http//www.freelist.org/post/nasional_list//ppiindia-biografi-singkat-pendiri –hizbut-tahrir-syaikh-Taqiyuddin-Annabhani,1

[6] Dikutip dari Lembaga Penelitian dan Pengkajian WAMY.2006.Gerakan Keagamaan dan Pemikiran (Akar Ideologis dan Penyebarannya).I’tishom. hal. 89

[7]Ibid

[8] Ibid. Hal 93

[9] Dikutip dari Lembaga Penelitian dan Pengkajian WAMY.2006.Gerakan Keagamaan dan Pemikiran (Akar Ideologis dan Penyebarannya).I’tishom. hal. 89

[10] Penulis akan elaborasi pernyataan lebih dalam ini di bagian selanjutnya

[11] Ismail Yusyanto mengatakan bahwa imperialisme merupakan pemaksaan dominasi politik, militer, budaya, dan ekonomi atas suatu negara untuk dieksploitasi.¹ Imperialisme atau penjajahan (isti'mariyah) merupakan metode baku dari ideologi kapitalisme dalam menyebarkan pengaruhnya. Kendati merupakan metode baku, tapi manifetasi imperialisme muncul dalam beragam bentuk, bisa berupa dominasi militer, politik, ekonomi, budaya maupun bentuk yang lain. Dikutip dari ……

[12] Dikutip di ..........

[13] Ibid

[14] Buku pedoman yang berisikan pokok-pokok pemikiran Hizbut Tahrir

[15] Mafahim Hizbut Tahrir, Pustaka Thoriqul Izzah, Bogor, 2004

[16] Ibid Hal 2

[17] Yang dimaksud dengan pemikiran disini adalah aktivitas berpikir pada diri ummat tentang realitas yang mereka hadapi. Dimana mereka masing-masing secara keseluruhan senantiasa mempergunakan informasi (pengetahuan) yang mereka miliki, ketika mengindera berbagai fakta atau fenomena untuk menentukan hakikat fakta atau fenomena tersebut. Dengan kata lain, mereka senantiasa harus memiliki pemikiran yang mereka gunakan dalam menatap kehidupan mereka: pendapat syaikh Taqyuddin Nabhanni dalam bagian pengantar buku Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, hal 1-2.

[18] Ibid.Hal 4

[19] Annabhani, Taqyuddin. 1996. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam. Surabaya Risalah Gusti.

[20] Ibid

[21] Ibid

[22]

[23] Annabhani, Taqyuddin. 1996. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam. Surabaya Risalah Gusti. Hal 5

[24] Ibid.

[25] Ibid.

[26] Ibid.

[27] Ibid.

[28] Ibid.

[29] Ibid hal 21

[30] Ibid hal 21-22

[31] Ibid. Hal 8

[32] Ibid. Hal 61

[33] Ibid

[34] ibid

[35] Ibid

[36] Media resmi Hizbut Tahrir Indonesia

[37] Majalah Al Wa’ie No 96 Tahun VIII, 1-31 Agustus 2008. hal 11

[38] Ibid

[39] Ibid

[40] Ibid

[41] Ibid

[42] Ibid

[43] Sztompka, Piotr. 2005. Sosiologi Perubahan Sosial. Jakarta. Prenada. Hal. 325

[44] Ibid

[45] Ibid

[46] Ibid

[47] Ibid

[48] O’Brien R. 2000. Contesting Global Governance: Multilateral Economic Institutions and Global Social Movements. Cambridge: Cambridge University Press. Hal 13

[49] ibid

[50] Ibid. Hal 7

[51] Ibid. Hal 5

[52] Ibid

[53] Ibid. Hal 9

Mereka Berperang untuk Agama

2008-12-28T15:01:00.000+07:00

Mereka Berperang untuk Agama

Bhakti Eko Nugroho

Mahasiswa Kriminologi UI

Suatu saat dosen Filsafat saya bertanya: mengapa banyak orang berperang atas nama agama?.. Saya kemudian langsung menempatkan diri untuk tidak sepakat pada arah pertanyaan tersebut, yaitu penggugatan atas eksistensi religiusitas dan sakralitas ketuhanan dalam perjalanan panjang sejarah hidup umat manusia dengan beragam nilai yang ada, termasuk religiusitas dan ketuhanan. Pergolakan, pertempuran, dan tumpahnya darah dalam sejarah panjang kehidupan manusia merupakan upaya memperjuangkan dan mempertahankan berbagai nilai. Tak hanya nilai-nilai yang bersifat afektual dan metafisikal, namun pertumpahan darah juga terjadi lantaran dipicu oleh nilai-nilai rasionalitas dan pengetahuan.

Rasionalitas dan kemajuan pengetahuan setelah pencerahan yang pada mulanya diharapkan membawa tatanan dunia dan kedamaian baru, ternyata tidak menjadikan wajah dunia baru yang diharapkan. Perang Perancis-Prusia pada priode waktu 1870-1871 menunjukan dimensi jahat ilmu pengetahuan, yaitu efek teror dan menakutkan dari terciptanya persenjataan modern. Pascaperang perang Perancis-Prusia, negara-negara Eropa berlomba menciptakan senjata modern, dan secara tidak langsung menjadi salah satu pemicu meletusnya perang dunia I. Seakan mereka melihat perang sebagai proses seleksi dalam teori darwin; hanya yang baik yang akan hidup[1]. “Rasisme ilmiah” tersebut juga memicu gerakan antisemit di berbagai negara Eropa, sehingga sampailah pada hilangnya 6 juta nyawa Yahudi dalam Holocaust dan 10.000 Yahudi lainnya mengungsi. George Steiner mengatakan Antara tahun 1914 dan 1945, 70 juta manusia mati mengenaskan. Parang dunia II (1939-1945) juga meninggalkan sisi gelap ilmu pengetahuan saat dijatuhkannnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pembenaran ilmiah-pun banyak dilontarkan dari para scientis. Sigmund Freud misalnya, mengatakan bahwa keinginan sadar terhadap kematian seseorang adalah hal yang dapat membangkitkan motivasi manusia sebagaimana eros dan prokreasi. Sehingga secara perlahan, ketakutan muncul dari peradaban yang mereka ciptakan sendiri. Dan pada akhirnya, prestasi rasionalitas dan pengetahuan mambawa kehampaan tersendiri dalam kehidupan manusia. Ringkasan sejarah diatas merupakan bukti bahwa nilai-nilai rasionalitas dan ilmu pengetahuan murni (logos) tanpa diimbangi dengan nilai metafisikal (mitos) akan membawa efek destruktif yang dasyhat dan hilangnya nyawa manusia.

Sisi jahat rasionalitas dan pengetahuan tak hanya ancaman fisik seperti diciptakannya persenjataan modern dan peperangan. Namun rasionalitas dan pengetahuan telah memaksa dunia menerima satu nilai baru; yaitu rasionalitas. Nilai-nilai afektual dan metafisikal dianggap kering dan tak bermakna, setidaknya ketika banyak pemikir, seperti Nietzche, memproklamasikan kematian tuhan. Feuerbach menggagas tesis bahwa teologi kristiani telah mengasingkan manusia dari esensinya. Atau saat Freud mengatakan bahwa; “musuh saya sesungguhnya bukanlah nazi, melainkan agama”[2]. Augus Comte (1798-1857) menjelaskan bahwa perkembangan sejarah yang paling unggul adalah tahap positif ilmiah, dimana menusia berhenti mencari penyebab absolut, baik tuhan maupun ‘nature’ serta mulai berkonsentrasi pada observasi dunia sosial dan fisik dalam mencari hukum-hukum mereka[3]. Disinilah titik dimana rasionalitas mengusik keyakinan kalangan agama. Moralitas ketuhanan banyak mendapatkan kritik. Umat Kristen menganggap kritik ilmiah bahwa ‘Yesus tidak mungkin dilahirkan oleh seorang perawan’ merupakan bentuk penyangkalan pada alkitab. Tradisi modernitas juga telah mengubah tatanan masyarakat yang memisahkan antara ‘gereja’ dan ‘negara’ serta membawa mereka pada periode waktu yang teror dan menakutkan; yaitu peperangan. Bagi umat Yahudi, rasionalitas telah membawa mereka pada petaka dalam arti yang sesungguhnya. Rasionalitas rasial ala darwinisme telah memicu dilakukannya gerakan pembersihan etnis pada era-Nazi di Jerman, dimana jutaan yahudi kehilangan nyawa. Bagi umat Islam, rasionalitas, ilmu pengetahuan, dan modernitas tidak hanya mengusik moralitas ketuhanan, namun telah mencabut nilai tradisi dalam kehidupan umat Islam. Akhlak al-karimah[4] telah berubah menjadi tradisi pop ala barat.

Darisinilah berbagai reaksi muncul dari kelompok agama. Terdapat reaksi yang moderat, mencoba menyelaraskan agama dengan rasionalitas, namun ada pula reaksi radikal. Penghujung abad 19 tak bisa dilepaskan dari nilai modernitas, rasionalitas, dan pengetahuan. Sebab itulah sekelompok umat protestan bertekad menjadikan agama mereka rasional dan ilmiah. Mereka menoleh kebelakang pada masa awal visi ilmiah Francis Bacon yang menyakini bahwa dunia diciptakan berdasarkan prinsip-prinsip rasional oleh tuhan yang maha tahu, dan tugas ilmu pengetahuan bukanlah membuat dugaan-dugaan tanpa dasar melainkan mengumpulkan fenomena dan menyusun temuan-temuannya kedalam teori yang berdasarkan fakta yang nyata bagi semua orang[5]. Muhammad Abduh (1849-1905) merupakan representasi umat Islam yang mencoba menyelaraskan religiusitas dengan rasionalitas. Abduh berencana mengadakan revisi besar-besaran terhadap hukum Islam agar sesuai dengan kondisi modern. Ia menganggap penting pengaitan antara hukum dan konstitusi modern dengan nilai tradisi Islam.

Reaksi radikal juga muncul dari kalangan agama. Tahun 1920, William Jennings Bryan (1860-1925) menggalang kampanye penentangan teori darwinisme disekolah. Tak hanya karena darwinisme mengusik moralitas ketuhanan, namun karena darwinisme bertanggung jawab terhadap teror perang dunia I. Zionisme yahudi merupakan reaksi radikal umat Yahudi. Asher Ginsberg (1856-1927) mengatakan bahwa bangsa Yahudi harus menyikapi modernitas dengan mengembangkan cara berpikir yang rasional. Dan menurutnya, semangat rasional tersebut hanya dapat terbentuk di tanah suci Palestina. Hanya saja, semangat rasional untuk kembali ke palestina, bangsa Yahudi harus berbenturan dengan kenyataan peperangan Arab-Israel tahun 1948 dan pengusiran terhadap 750.000 muslim Palestina. Jamaludin Afghani menggagas misi panislamisme, yaitu menjadikan kaum muslim didunia dibawah bendera Islam dan menggunakan agama untuk melawan ancaman imperialisme barat. Pandangan Afghani dikuatkan oleh Abu A’la Maududi, yaitu gagasan jihad universal. Maududi menganggap bahwa jihad adalah perjuangan revousioner untuk merebut kekuasaan demi kebaikan seluruh umat manusia.

Keterusikan atas moralitas ketuhanan dan ancaman fisik merupakan pemicu yang mendesak kalangan agama melakukan reaksi. Selanjutnya, fundamentalisasi tradisi keagamaan adalah upaya praksis penyelamatan diri. Tertumpahnya darah kalangan agama adalah upaya mempertahankan moralitasnya, bukan menjadikan agama sebagai kedok barbarian religiusitas.

[1] Karen Amstrong, Berperang Demi Tuhan; Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi,Mizan, hal 211.

[2] Donny Gahral Adian; Percik Pemikiran Kontemporer: Sebuah Pengantar Komprehensif. Jalasutra. Hal 7

[3] Ibid. Hal 26

[4] Perbuatan, sikap, dan tingkah laku yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam.

[5] Karen Amstrong, Berperang Demi Tuhan; Fundamentalisme dalam Islam, Kristen dan Yahudi,Mizan, hal 218.

konflik PKB Ancol vs PKB Parung

2008-12-28T14:55:00.000+07:00

Latar Belakang: PKB, awal pendirian, dan perjalanannya

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan Partai Politik yang merupakan corong aspirasi politik masyarakat Islam Nahdatul Ulama. Partai ini didirikan di Jakarta pada tanggal 29 Rabi'ul Awal 1419 Hijriyah / 23 Juli 1998 yang dideklarasikan oleh para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, antara lain: Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), A Mustofa Bisri, dan A.Muhith Muzadi[1]. Mengenai sejarah awal pendiriannya, sebenarnya masih terdapat pro dan kontra. KH Cholil Bisri mengatakan bahwa penggagas pertama terbentuknya PKB adalah para kyai, pada tanggal 11 Mei 1998 bersamaan dengan rapat meminta Soeharto lengser dan gagasan pertama dimulai di Rembang, bukan di PBNU atau di Ciganjur[2].

Situasi dan dinamika politik sepanjang tahun 1998 dapat dikatakan cukup efektif dalam memantik transformasi kekuatan sosial menjadi kekuatan politik. Pendirian PKB sendiri berawal pada 11 Mei 1998 dimana pada waktu itu, para kiai sepuh di Langitan mengadakan pertemuan yang membahas situasi terkait dengan dinamika kepemimpinan nasional. Hal ini merupakan momentum transformsi kekuatan sosial santri menjadi satu kekuatan politik. Pertemuan tersebut menghasilkan suatu surat yang berisikan permintaan agar Suharto mundur dari jabatan presiden. Pasca lengsernya Suharto, pada 30 Mei 1998, para kyai kembali berkumpul seiring dengan diadakannya istighosah akbar di Jawa Timur. Hasil dari pertemuan itu adalah gagasan mengenai perlunya partai politik yang merupakan corong aspirasi politik masyarakat NU.

Pertemuan berlanjut pada tanggal 6 Juni 1998 dengan ihadiri oleh 200 kyai. Pada pertemuan itulah perangkat-perangkat praktis pendirian Partai mulai dibentuk; yaitu “Tim lajenah”. Pada 4 Juli 1998, Tim ini mengadakan konferensi besar di Bandung dengan mengundang PWNU seluruh Indonesia. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatn menganai nama partai, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Pertemuan-pertemuan selanjutnya berisikan pembahasan mengenai penetapan pokok-pokok pikiran partai, platform, AD/ART, dan teknis pendirian Partai.

PKB kemudian menjadi satu kekuatan politik tersendiri yang mewarnai kehidupan politik di Indonesia. Pada pemilu 1999, suara PKB berada pada posisi ketiga setelah PDIP dan Golkar[3] atau mencapai 12,7%[4]. PKB menempati posisi keempat dalam perolehan kursi, setelah PDIP, Golkar dan PPP. Namun demikian, PKB berhasil mengantarkan KH Abdurrahman Wahid menjadi presiden pada Sidang Umum MPR 1999[5]. Pada Pemilu 2004, PKB tetap pada urutan ke tiga dalam perolehan suara setelah Golkar dan PDIP, akan tetapi presentasi perolehan suaranya berkurang yaitu 10,6%.

Keberlangsungan aktivitas PKB dikemudian hari tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan. Beberapa konflik internal merupakan dinamika tersendiri bagi keberlangsungan PKB. Tercatat konflik dengan alm. Matori Abdul Jalil, dengan Kyai Hasyim Muzadi (di NU), dengan Syaifullah Yusuf, dan terakhir dengan Muhaimin Iskandar. Semua mereka ini adalah “faktor variable” dengan Kyai Abdurrahman Wahid sebagai “faktor konstan”[6]. Konflik internal dalam PKB merupakan pola yang recurrent atau senantiasa berulang[7]. Seputar Indonesia edisi 1 April 2008 mencermati fenomena tersebut[8];

”Konflik di tubuh PKB yang tak kunjung usai menjadi cermin dari betapa rumitnya persoalan dalam politik NU. Semua orang menginsyafi bahwa meski berbentuk ormas keagamaan, NU tidak bisa mengingkari masa lalunya sebagai organisasi politik. Ini berarti, budaya politik yang terbangun puluhan tahun tidak pernah hilang, bahkan justru semakin menguat saat ini. Tetapi sayang, dalam berpolitik, para politisi NU tidak mau mengompromikan warisan kulturalmereka.
Akibatnya, tradisi politik modern yang mengandaikan pembangunan sistem politik yang kuat, organisasi kepartaian yang tertata, rekrutmen kepemimpinan berbasis kemampuan (merit-based leadership), dan mekanisme kompetisi yang sehat sulit berkembang dalam politik NU. Para politisi NU justru menjadikan warisan kultural ini sebagai modal utama dalamberpolitik.
Para politisi mengeksploitasi simbol-simbol kultural seperti kiai, pesantren, atau istighsah sebagai kekuatan politik mereka. Akibatnya, preferensi politik massa ditentukan oleh patronase figur, bukan keandalan program. Rekrutmen kepemimpinan juga tidak kompetitif karena selalu didominasi oleh elite-elite kultural

Persaingan justru terjadi antarelite itu sendiri yang tak jarang masih ada hubungan keluarga. Lebih dari itu, tidak ada sistem yang kuat karena aturan organisasi selalu bisa dikalahkan, atau setidaknya dimanipulasi oleh figur patron”

Permasalahan: Antara PKB “Ancol” dan PKB “Parung”

Sebagaimana yang pernah terjadi sebelumya, saat ini PKB tengah mengalami situasi serupa; yaitu konflik internal. Konflik dalam tubuh PKB kali ini merupakan konflik elit yang pada dasarnya keduanya memiliki hubungan keluarga; paman dengan keponakan; yaitu antara Ketua Dewan Syuro KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan Ketua Dewan Tanfidz Muhaimin Iskandar. Struktur tertinggi PKB berada di Dewan Syuro sementara Dewan Tanfidz berfungsi sebagai eksekutif. Namun, pengambilan kebijakan yang sah harus ada keputusan Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz[9]. Konflik antara keduanya berawal saat Gusdur dengan mengatasnamakan Dewan Syuro melakukan pemberhentian terhadap Ketua Dewan Tanfidz Muhaimin Iskandar.

Alasan pemberhentian itu sendiri pada dasarnya masih bias; antara karena adanya pelanggaran normatif Ketua Dewan tanfidz terhadap peraturan atau AD/ART Partai atau karena adanya tendensi politis. Sebelumnya, memang beredar kabar bahwa alasan pemecatan Muhaimin dikarenakan Wakil Ketua DPR RI itu terlalu dekat dengan pihak istana. Namun, saat ditanya kebenaran apakah alasan pemecatan Muhaimin itu karena terlalu dekat dengan istana, Gus Dur mengelak[10]. Gusdur kemudian mengatakan "Nggak begitu. Keputusan kan di dalam rapat, itu karena dia melanggar. Itu anak buahnya sendiri yang usul supaya Muhaimin itu mengundurkan diri. Pada rapat dia mau mundur, belakangan dia nggak mau. Pimpinan parpol kok begitu"[11].

Konflikpun berlanjut dan berimplikasi pada dikotomisasi PKB; yaitu PKB kubu Gusdur dengan PKB kubu Muhaimin. Masing-masing menyatakan bahwa PKB’-nya lah yang sah. Gusdur mengklaim bahwa ‘dari 427 DPC PKB, hanya 7 yang mendukung Muhaimin. 420 Dukung kita’[12]. Selain mengklaim mendapatkan dukungan dari alit PKN, kubu Gusdur juga mengatakan bahwa mereka telah mengikuti ketentuan yang sah. ‘Kita mengikuti ketentuan normatif UU No 2/2008 yang terbaru, sebagai perubahan UU No.31 Tahun 2002’[13]. Selanjutnya kubu Gusdur menegaskan bahwa Depkum dan HAM akan mengakui PKB versi Gus Dur[14]. Sementara pembelaan-pembelaanpun muncul dari PKB kubu Muhaimin. tindakan pemecatan yang dilakukan DPP PKB terhadap Muhaimin Iskandar menyalahi AD/ART. "AD/ART itu `kan menyebutkan Gus Dur dan Muhaimin itu mandataris Muktamar II PKB Semarang yang akan berakhir hingga 2010, masak Muhaimin yang dipilih 400 pengurus DPC PKB se-Indonesia itu harus mundur dengan keputusan 20-an orang. Itu nggak benar."[15].

Dikotomisasi PKB antara Gusdur dan Muhaimin terus menjadi bola salju dan menjadi fenomena politik yang menjadi sorotan publik. Masing-masing kubu mengklaim bahwa ‘PKB’-nya lah yang sah. Konflik semakin tajam saat masing-masing kubu menggelar Musyawarah Luar Biasa (MLB) dalam tenggat waktu yang hampir bersamaan. Kubu Gusdur menggelar MLB di Pondok Pesantren Al- Ashriyyah Nurul Iman, Parung, Bogor, Jawa Barat. Sementara kubu Muhaimin mengadakan MLB di bilangan Ancol, tepatnya di Hotel Mercure.

Masing-masing pelaksanaan MLB, baik MLB PKB ’Parung’ maupun MLB PKB ’Ancol’, memiliki agenda yang saling mendeligitimasi kubu lawan. MLB PKB ’Parung’ menghasilkan keputusan pengangkatan Ali Masykur sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz 2008-2010. Sementara MLB ’Ancol’ pun memiliki agenda pengangkatan Ketua Umum Dewan Syuro baru, yang juga merupakan bentuk deligitimasi atas posisi Gusdur.

Arah penjelasan makalah

Pada bagian ini, penulis akan memaparkan arah penjelasan makalah ini. Hal penting yang hendak di capai dan diketahui adalah;

- Pertama bagaimana menjelaskan fenomena PKB ‘Parung’ yang melakukan upaya deligitimasi terhadap PKB ‘Ancol’.

- Kedua Faktor apa saja yang menjadikan PKB ‘Parung’ dapat melakukan upaya deligitimasi atas PKB ‘Ancol’.

- Ketiga, memahami bagaimana PKB ‘Ancol’ melakukan reaksi atas deligitimasi yang dilakukan PKB ‘Parung’

Kerangka Teori

- Penyimpangan

Rubington dan Weinberg mendefinisikan perilaku menyimpang sebagai tingkah laku yang didasarkan pada cap yang diberikan oleh orang lain[16]. Definisi penyimpangan ini merupakan definisi yang menggunakan logika subjektivis, dimana definisi penyimpangan tidak ditekankan pada adanya pelanggaran norma, namun dengan mendasarkan pada reaksi seseorang terhadap perilaku tertentu. Salah satu pandangan subjektivis tentang penyimpangan adalah ide Joseph R Gusfield tentang penyimpangan sebagai perilaku yang di ‘design’ menyimpang oleh kelompok superior terhadap perilaku kelompok ‘politically weaker group’.

- Moral Passage

Ketiga pertanyaan yang telah dipaparkan diatas akan coba penulis jelaskan melalui teori status politik yang telah disampaikan oleh Joseph R Gusfield. Pokok pemikiran Gusfield berawal dari padangannya mengenai kompleksitas masyarakat. Stratifikasi sekaligus diferensiasi yang hidup dalam masyarakat tidak hanya didasari pada perbedaan ekonomi, sebagaimana klaim dari kalangan marxis. Ekonomi memang turut mempengaruhi status sosial seorang, namun bukan berarti mengenyampingkan berbagai faktor-faktor lain. Social Status atau prestige merupakan satu contoh bahwa terdapat faktor diluar status eknomi yang dapat mempengaruhi status sosial seseorang. Social Status yang berada diluar lingkar kekuasaan ekonomi ini dapat pula menerapkan definisi penyimpangan terhadap suatu gejala yang berlawanan dengan acuan nilai, norma, dan kepentingan yang dimiliki satu kelompok sosial. Gusfield menjelaskan bahwa kekuatan dan status sosial terfokus pada pertanyaan bagaimana memeihara dan mengubah norma. Elit yang memiliki status sosial tersebut akan mampu menerapkan suatu perilaku yang bertentangan dengan norma dan nilai kelompoknya sebagai penyimpangan

. Gusfield menyatakan bahwa untuk mendukung suatu klaim (pendefinisian) tentang konsepsi penyimpangan, kepentingan kelompok lain dikesampingkan[17]. Penandaan secara kultural mengenai konsepsi perilaku menyimpang terkait dengan kekuatan dan organisasi yang superior yang dimiliki pencap (designators)[18]. Maksud pernyataan Gusfield ini adalah lembaga, organisasi, yang telah mengakar kuat dalam kultur dan tradisi masyarakat akan memiliki potensi yang besar dalam melakukan definisi dan melakukan konseptualisasi mengenai penyimpangan atau perilaku lainnya. Gusfield juga menjelaskan bahwa dalam masyarakat plural, pendefinisian tindakan tersebut (penyimpangan) dapat menjadi masalah poltik, karena mereka dapat mendukung atau menolak salah satu group[19]. Disini, masyarakat awam dalam tataran alit akan diketemukan pada dua pilihan kelompok mana yang akan ia ikuti. Terkait dengan pernyataan Gusfield sebelumnya, kekuatan superiorlah yang akan memiliki pengaruh yang lebih kuat dan memiliki potensi untuk lebih diikuti masyarakat.

Jika diatas penulis menjelaskan pandangan Gusfield mengenai kekuasaan designator group yang besar dalam melakukan konseptualisasi atas definisi penyimpangan, maka pada paragaraf ini, penulis akan menjelaskan pandangan Gusfield mengenai reaksi seseorang atau kelompok yang dicap sebagai penyimpang. Gusfield menegaskan Jika penyimpang adalah kelompok yang lemah secara politis (politically weaker Group), maka penandaan akan sangat mudah dilakukan[20]. Kelompok yang lemah secara politik, menunjukan bahwa kelompok tersebut lemah dalam tiga hal; pertema secara hukum, kedua secara sosial, dan keiga secara ekonomi. Weaker Group merupakan kelompok yang potensial mendapat cap sebagai penyimpang atas perilakunya yang bertentangan dengan norma designator group. Namun reaksi sebaliknya akan muncul dari penyimpang yang memiliki kekuatan politik. Ketika penyimpang memiliki kekuatan politik, ia akan dapat melakukan upaya untuk merubah penandaan tersebut[21]. Kelompok yang dicap sebagai penyimpang ini tidak bereaksi sebagaimana weaker group, akan tetapi kelompok ini melkukan upaya untuk mengubah penandaan dan capt penyimpangan atas kelompoknya. Tentunya, kelompok ini merupakan kelompok yang memiliki modal dan kekuatan politik.

- Kyai dan status sosial

Kyai adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat keapada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan Pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya[22]. Para kyai dengan kelebihan pengetahuannya dalam Islam, sering kali dilihat sebagai orang yang senantiasa dapat memahami keagungan tuhan dan rahasia alam, hingga dengan demikian mereka dianggap memiliki kedudukan yang tak terjangkau, terutama oleh kebanyakan awam[23]. Ketokohan dan status sosial yang tinggi dalam masyarakat agama maupun masyarakat awam merupakan modal sosial dan politis yang dimiliki oleh seorang kyai dalam melakukan definisi mengenai penyimpangan.

Kebanyakan kyai di Jawa beranggapan bahwa suatu Pesantren dapat diibaratkan sebagai suatu kerajaan kecil dimana kyai merupakan sumber mutlak kekuasaan dan kesewenangan (power of Authority) dalam kehidupan dan lingkungan pesantren. Tidak seorang pun atau orang lain dalam lingkungan pesantren yang dapat melawan kekuasaan kyai, kecuali kyai lain yang lebih besar pengaruhnya. Para santri selalu mengharap dan berpikir bahwa kyai yang dianutnya merupakan orang yang percaya penuh kepada dirinya sendiri (self confident), baik dalam soal-soal pengetahuan Islam, maupun dalam bidang kekuasaan dan manajemen pesantren[24]. Akan tetapi, pengaruh kyai kini tidak lagi sebatas pada lingkungan pesantren. Masyarakat umumpun memiliiki rasa hormat dan menempatkan kyai sebagai seorang yang menempati status sosial yang lebih tinggi.

Penulis sengaja memasukan kyai dan status sosialnya dalam bagian kajian teoritik ini karena kedudukan kyai dan penilaian masyarakat terhadapnya ini akan memiliki pengaruh terhadap fenomena sosial yang diangkat. Hal ini penting diperhatikan, karena jika dibuat analisa perbandingan, sejarah telah mencatat bahwa pada era orde lama dan awal orde baru peran politik ulama (NU) tampak masih dominan dan mereka menyandang kepemimpinan yang bersifat polymorpic. Geertz menggambarkan peran kyai sebagai cultural broker, sedang Horikoshi menggambarkan bukan hanya sekedar cultural broker, bahkan posisi mereka telah melembaga serta tertanam kuat dalam struktur masyarakat lokal[25]. Status sosial yang dimiliki kyai merupakan modal sosial yang memperbesar peluang seorang kyai dalam melakukan definisi mengenai penyimpangan. Status kyai dalam kehidupan sosial pada dasarnya sejalan dengan ide Gusfield bahwa tidak hanya ekonomilah yang mempengaruhi status sosial seseorang.

Analisa Kasus

- PKB ‘Parung’ mendeligitimasi PKB ‘Ancol’ dalam sudut pandang Gusfield

Fenomena konflik internal PKB antara kubu Gusdur (Parung) dengan kubu Muhaimin (Ancol) merupakan satu fenomena sosial yang dapat dilihat dengan menggunakan sudut pandang Gusfield dalam teori status politiknya. Diatas telah penulis jelaskan bahwa kelompok atau lembaga yang telah mengakar dan memiliki superioritas akan dapat menentukan definisi mengenai penyimpangan. Letak pendefinisian penyimpangan terletak manakala PKB ‘Parung’ menyatakan bahwa PKB ‘Ancol’ dan MLB yang dilakukan tidak memiliki legitimasi. Dalam konteks penyimpangan dalam kasus ini, PKB ‘Ancol’ merupakan kelompok yang dikenakan definisi menyimpang.

Klaim-klain tentang pendefinisian penyimpangan (pendeligitimasian) atas PKB ‘Ancol’ banyak muncul dari kubu PKB ‘Parung’. Gusdur, selaku ketua Dewan Syuro PKB dan sosok yang berpengaruh kuat dalam PKB ‘Parung’ mengatakan bahwa "Muktamar Luar Biasa yang diselenggarakan di Ancol tidak legitimasi. Yang berhak menyelenggarakan itu hanyalah Dewan Syuro"[26]. Selain itu, dipilihnya Ali Masykur sebagai ketua Dewan Tanfidz PKB periode 2008-2010 merupakan kali kedua upaya deligitimasi PKB ‘Parung’ terhadap PKB ‘Ancol’

Dalam kasus konflik ini, penulis beranggapan bahwa upaya deligitimasi PKB ‘Parung’ atas PKB ‘Ancol’ dikarenakan superioritas dan pengaruh kuat yang dimiliki oleh PKB ‘parung’. Pernyataan Gusfield yang menerangkan dalam upaya mendukung suatu klaim (pendefinisian) tentang konsepsi penyimpangan, kepentingan kelompok lain dikesampingkan. Kita mengetahui, bahwasanya PKB ‘Ancol’ bukan tanpa pendukung. Aspirasi-aspirasi dari alit PKB yang mendukung eksistensi PKB ‘Ancol’ juga tak sedikit jumlahnya. Akan tetapi, PKB kubu Gusdur mengabaikan hal ini. PKB ‘Parung’ melalui Gusdur justru mengklaim bahwa kubunya telah mendapatkan dukungan dari hampir seluruh DPC PKB seluruh Indonesia, kecuali 7 DPC[27]. Dalam media lain dicatat bahwa PKB Parung mengklaim bahwa “dari 427 DPC PKB, hanya 7 yang mendukung Muhaimin. 420 Dukung kita” [28]. Hal ini menunjukan bahwa superioritas PKB serta memperlihatkan bentuk upaya PKB ‘Parung’ dalam menyangkal kepentingan kelompok PKB ‘Ancol’.

- Penyokong status politik yang dimiliki PKB ‘Parung’

Sepintas penulis telah menjelaskan bahwa PKB ‘Parung’ merupakan kelompok yang memiliki superioritas dan status politik sehinngga memiliki kekuasaan dalam menentukan definisi penyimpangan. Superioritas dan status politik yang dimiliki PKB ‘Parung’ tak lepas dari satu hal yang sangat menyokong; yaitu ketokohan Gusdur sebagai kyai dan kecakapan dalam memimpin NU. Sebagai Kyai, tentunya memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan memiliki potesi yang besar dalam menentukan suatu perilaku menyimpang atau tidak. Masyarakat NU atau lebih khusus masyarakat PKB menganggap Gusdur sebagai figur yang layak diikuti. Selain ketokohannya sebagai kyai, peran Gusdur sebagai pimpinan NU yang cukup kharismatik juga memiliki implikasi tersendiri dari status politik yang dimiliki oleh PKB ‘Parung’. Kharisma kepemimpnan Gusdur dalam masyarakat NU dapat dilihat dari hubungannya dengan jama’ah. Affandi Mochtar mengatakan bahwa kekuatan Gusdur sedikitnya tercermin dalam lima hal[29]; pertama, kemampuan Gusdur berkomunikasi dengan dan berhubungan langsung dengan tokoh-tokoh lokal yang berpengaruh. Kepemimpinannya kepada ‘jama’ah’ tidak ditampilkan hanya melalui media – yang bisa di manipulasi- tetapi melalui kehadirannya yang otentik di tengah-tengah jamaah. Kedua memberi kekuasaan kepada warga NU dan peantren di daerah untuk mengambil sikap-sikap yang pragmatis dalam hubungannya dengan pemerintah dan kekuatan opurtunis. Ketiga, kemampuan dalam memfasilitasi proses intelektualisasi radikal di kalangan anak-anak muda NU dengan mengembangkan tema-tema liberal dan universal. Keempat, kemampuan dalam menjaga citra keunggulan yang dibangun melalui jaringan internasional, sehingga masyarakat NU menilai Gusdur sebagai tokoh internasional. Kelima keseriusan dalam mendorong upaya demokratisasi yang tercermin dalam sikap Gusdur yang vokal terhadap isu-isu marginalisasi dan kelompok minoritas.

Posisi dan ketokohan Gusdur sebagai kyai dan pemimpin NU yang kharismatik merupakan modal sosial tersendiri yang dimiliki PKB ‘Parung’ sehingga menjadi kelompok superior dan memeliki potensi yang besar dalam menentukan definisi penyimpangan. Pada kenyataannya, kita melihat betapa PKB ‘Parung’ dengan terang-terangan dan tegas mengklain bahwa PKB yang dipimpin Muhaimin merupakan PKB yang tidak legal.

- Reaksi PKB ‘Ancol’

Gusfield mengatakan jika Jika penyimpang adalah kelompok yang lemah secara politis (politically weaker Group), maka penandaan akan sangat mudah dilakukan. Reaksi tidak akan muncul dari kelompok yang di cap sebagai penyimpang. Akan tetapi, ketika penyimpang memiliki kekuatan politik, ia akan dapat melakukan upaya untuk merubah penandaan tersebut. Dalam kasus ini, kelompok yang di definisikan penyimpang oleh PKB ‘parung’ bukanlah kelompok politik weaker group. PKB ‘Ancol’ juga memiliki kekuatan politik yang dengan itu PKB ‘Ancol’ melakukan upaya untuk merubah definisi penyimpang sebagai PKB yang tidak legal menjadi PKB yang legal. Upaya PKB kubu Muhaimin dalam merubah penerapan definisi tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan MLB yang digelar di kawasan Ancol. Dalam MLB tersebut, terdapat upaya PKB ‘Ancol’ untuk melakukan upaya deligitimasi balik atas PKB ‘Parung’. Hal ini terlihat dari pernyataan Muhaimin Iskandar selaku tokoh utama PKB ‘Ancol’ yang mengatakan bahwa ."Kita akan melihat bahwa yang hak itu hak, yang bathil itu bathil. Tidak saatnya lagi sesama PKB saling mengancam, satu dengan yang lain tidak bersatu padu untuk menguatkan partai. Kita harus mengusir anasir-anasir yang mengganggu dan mengadu domba. Kami tidak tiarap lagi dan akan bangkit membela dan bersatu padu memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita PKB,"[30]. Selain pernyataan tersebut, upaya deligitimasi balik sebagai reaksi atas penerapan definisi penyimpangan atas PKB ‘Ancol’ juga terlihat dari adanya agenda pemecatan Gusdur sebagai ketua Dewan Syuro secara permanen dalam PKB.

Pernyataan dan sikap yang dilakukan PKB Ancol tersebut merupakan klaim pembelaan yang muncul karena PKB ‘Ancol’ masih memiliki kekuatan politik dan hal tersebut menunjukan bahwa PKB bukanlah politically weaker group.

Kesimpulan

- Jika dilihat melalui sudut pandang Gusfield, PKB ‘Parung’ merupakan kelompok superior dan memiliki kekuasaan dalam menerapkan definisi penyimpangan. Penyimpangan dalam konteks ini adalah ketidak-legalan. PKB ‘Ancol’ adalah kelompok yang dikenakan definisi penyimpang.

- Superioritas PKB ‘Parung’ disokong oleh ketokohan Gusdur sebagai kyai dan pemimpin NU yang kharismatik.

- PKB ‘Ancol’ yang merupakan kelompok yang melakukan definisi penyimpangan bukanlah politically weaker group. Dengan kekuatan politik yang dimiliki oleh PKB ‘Ancol’, kelompok ini justru mendeligitimasi PKB ‘Parung’.

[1] http://www.indopolitik.com/parpol/pkb.php?mode=sejarah

[2] http://www.geocities.com/tokohjateng/daftarC/cholilbisri.htm

[3] Ibid

[4] Makalah Mata Kuliah Sistem Politik Indonesia, Pemilu di Indonesia, Eep saefulah Fatah

[5] http://www.geocities.com/tokohjateng/daftarC/cholilbisri.htm

[6] http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=27&dn=20080508120817

[7] Juswan Styawan dalam http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=27&dn=20080508120817

[8] http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=27&dn=20080508120817

[9] http://www.sinarharapan.co.id/berita/0804/22/nas01.html

[10] http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/04/15/20545640/gus.dur.sebut.sby-jk.biang.runyam.pkb

[11] Ibid

[12] http://www.berpolitik.com/static/internal/2008/04/apakataanda_11505.html

[13] Pernyataan Ihsan Abdullah, Wakil Sekjen Partai bidang Lembaga Advokasi dan HAM dikutipdi http://www.kompas.com/index.php/read/xml/2008/04/16/00470060/depkum.dan.ham.wajib.terima.pkb.gus.dur

[14] Ibid

[15] http://www.antara.co.id/arc/2008/4/5/deklarator-pkb-minta-gus-dur-muhaimin-islah/

[16] Mustofa, Muhammad. 2006. Kriminologi. Depok: FISIP UI Press

[17] Joseph R Gusfield, Moral Passage, diakses di http//www.jstor.org/stable/799511

[18] Ibid

[19] ibid

[20] Ibid

[21] Ibid

[22] Zamarkhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren; Studi tentang pandangan hidup Kyai; LP3ES

[23] Ibid

[24] Ibid

[25] Mochamad Sodik, Gejolak Santri Kota; Aktivis muda NU merambah jalan lain, 2000

[26] http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=27&dn=20080503142344

[27] http://suryalive.com/content/view/1058/68/

[28] http://www.berpolitik.com/static/internal/2008/04/apakataanda_11505.html

[29] Affandi Mochtar, Dinamika NU; Perjalanan sosial dari Muktamar Cipasung (1994) ke Muktamar Kediri (1999); 1999

[30] http://www.kompas.com/read/xml/2008/05/02/1758108/muhaimin.kami.sudah.tidak.tiarap.lagi

Impotensional Penayangan Berita Kriminal

2008-12-28T14:52:00.001+07:00

Bhakti Eko Nugroho,

mahasiswa Kriminologi angkatan 2006

Sejak beberapa lama kriminalitas telah menjadi konsumsi masyarakat dan mendapatkan ruang tersendiri dalam pemberitaan media massa. Sekurang-kurangnya, setiap stasiun televisi memiliki satu program berita kriminal dan banyak dari stasiun televisi yang menayangkan program berita kriminal lebih dari sekali dalam sehari[1]. Begitupula jenis media massa dalam bentuk lainnya seperti media cetak. Banyak koran yang menempatkan dan memosisikan dirinya terhadap pemberitaan kriminalitas. Maraknya penayangan berita kriminal meupakan fenomena yang menarik diamati dalam konteks perkuliahan media massa dan kejahatan. Pada salah satu kesempatan kuliah ini, disampaikan bahwa pada dasarnya media massa cenderung meliput dan menayangkan berita atau informasi tentang kejahatan yang mengacu pada subjek kejahatan tertentu, misalnya pelaku, motif, lokasi kejadian, atau korban.

Tulisan ini bermaksud untuk menyoroti fenomena maraknya penayangan berita kriminal oleh media massa televisi dari sisi fungsi dan disfungsi media massa sendiri. Pilihan termin “impotensional” dalam judul makalah ini adalah upaya menyinonimkan istilah disfungsi. Impotensional penayangan berita kriminal yang penulis maksud merupakan kondisi disfungi atau tidak tercapainya suatu kondisi yang diharapkan dan diinginkan dari adanya penayangan berita kriminal tersebut. Secara tekstual, penayangan berita kriminal merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan kriminal, dimana melalui penayangan tersebut dapat disampaikan nilai dan norma dalam masyarakat sekaligus mempertahankannya. Melalui penayangan berita kriminal ini pula, strategi pencegahan kejahatan sebagai instrumen yang harus ada dalam kebijakan kriminal dapat dipermudah.

Akan tetapi, fungsi tekstual tersebut tidak serta merta diikuti dengan kenyataan dilapangan. Sampai hari ini belum ada pandangan atau teori yang menunjukan hubungan antara maraknya program penayangan berita kriminal dengan menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan yang ada pada masyarakat. Semakin meningkatnya kuantitas program penayangan berita kriminal di televisi tidak serta merta diikuti oleh penurunan tingkat kejahatan di masyarakat. Setidaknya, jika kita mengacu pada fungsi tekstual tadi, dengan maraknya program tayangan berita kriminal yang didalamnya disampaikan berbagai sosialisasi bentuk-bentuk kejahatan dan strategi pencegahannya, yang terjadi seharusnya adalah pengurangan tingkat kejahatan dalam masyarakat. Namun yang terjadi adalah kondisi sebaliknya. Di Jakarta saja, dengan mengacu konteks waktu 2004-2005, berdasar data Polda Metro Jaya, terjadi peningkatan kejahatan sebesar 35%. Sementara jajak pendapat Kompas pada tahun 2002 menunjukan bahwa 65% masyarakat Jakarta merasa tidak aman. Pada 2005, Kompas juga memberitakan meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan di Jakarta.

Hubungan penayangan berita kriminal dengan kriminalitas itu sendiri setidaknya memiliki tiga anggapan; dengan penayangan berita kriminal tersebut (1) tingkat kriminalitas dapat menurun, (2) tidak sama sekali mempengaruhi tingkat kriminalitas, (3) tingkat kriminalitas meningkat. Melalui intepretasi dari data diatas, setidaknya kita mengetahui bahwa keterkaitan antara penayangan berita kriminal dengan angka kriminalitas adalah kemungkinan ke dua atau ke tiga. Dengan mengacu data diatas, penulis menccba menganalis impotensional atau disfungsional penayangan berita kriminal dapat dilihat dari pertama penayangan berita kriminal menciptakan ketakutan (fear of crime) masyarakat, kedua penayangan berita kriminal tersebut cenderung melakukan konstruksi realitas kejahatan secara tidak tepat, ketiga berita kriminal mengajarkan kejahatan, , keempat kejahatan yang diberitakan cenderung semata-mata dijadikan "barang dagang".

Berita kriminal menakuti masyarakat

Penayangan berita kriminal memiliki efek yang sulit terhindarkan, yaitu ketakutan masyarakat. Ketakutan masyarakat yang kita kenal dengan fear of crime merupakan reaksi emosional yang dicirikan dengan perasaan bahaya dan kegelisahan yang dihasilkan dari tantangan kekerasan fisik (Church Council on Justice and Corrections.(1995)). Sebagai upaya ilustratif, tragedi "war of the world", sebuah drama yang disiarkan melalui radio di Amerika pada tahun 1938 yang mengisahkan plenet Bumi diserang pasukan dari Mars telah membuat 1 juta lebih warga AS merasa ketakutan. Warga AS pada waktu itu mengira drama yang disiarkan adalah sungguhan lantaran pengisahannya tampak nyata.

Berita kriminal yang di tayangkan setiap hari di televisi bukan berarti tanpa efek. Mengacu data Kompas yang telah disebut, lebih dari setengah masyarakat Jakarta merasakan ketidak amanan dan ketakutan terhadap kejahatan. Masyarakat setiap harinya disuguhi berita tentang pembunuhan, perampokan, kekerasan, dan kejahatan lainnya yang dapat menanamkan cara pandang masyarakat tentang kehidupan disekitarnya. Mengacu pada teori kultivasi yang digagas oleh Profesor George Gerbner pada 1960 ini, media massa dapat menanamkan nilai yang akan berpengaruh pada sikap dan perilaku khalayak. Berita kriminal yang ditayangkan dengan intensitas yang tinggi memperbesar kemungkinan tertanamnya cara pandang dan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan yang ada diskitarnya.

Menarik pula jika kita mengaitkan hal ini dengan teori self fullfilling prophecy yang digagas oleh Robert K. Merton. Teori ini mengatakan seorang yang mendefinisikan sesuatu sebagai kenyataan, maka konsekuensinya adalah kenyataan. Setelah media massa atau berita kriminal yang ditayangkan menanamkan cara pandang masyarakat mengenai kehidupan sekitarnya yang penuh dengan kejahatan, dan masyarakat mengetahuinya, bisa jadi ketakutan masyarakat ini berbuah menjadi kenyataan dan menjadikan masyarakat benar-benar menjadi korban kejahatan.

Berita kriminal mengajarkan kriminalitas

Melalui social learning theory, Albert Bandura menganggap bahwa media massa sebagai agen sosialisasi yang utama disamping keluarga, sekolah, dan peer group. Sosialisasi yang dilakukan olelh media mencakup hampir seluruh sisi kehidupan masyarakat. Lowery dan Defleur (1983) beranggapan bahwa pesan media merupakan stimuli yang dapat mempengaruhi emosi dan sentimen individu. Pengaruh media dalam sikap dan perilaku dapat dipahami dari modelling theory yang menerangkan bahwa individu menerima perilaku yang ditayangkan oleh karakter dalam isi media, dan pada akhirnya individu akan mengikuti “model” perilaku yang disampaikan oleh media massa. Perilaku individu yang seharusnya maupun yang tidak seharusnya dapat dipelajari secara efektif melalui media. Begitupula perilaku kejahatan atau kriminalitas yang juga dapat dipelajari melalui media. Sutherland melalui diferential association theory-nya menganggap bahwa belajar tingkah laku kejahatan sama halnya dengan belajar tingkah laku lain. Pada point kedua teorinya tersebut, Sutherland mengatakan bahwa kejahatan dipelajari ketika berinteraksi dengan orang lain dalam proses komunikasi.

Taft dan England (1964) secara tegas mengatakan bahwa surat kabar mengajarkan teknik-teknik kejahatan. Jika kita memperhatikan apa yang diblow up oleh berita-berita kriminal di Indonesia, terutama dalam televisi, diterangkan dengan deskripsi yang jelas dan rinci tentang suatu kasus kejahatan yang terjadi, dari mulai motif hingga reka ulang adegan kejahatan. Reka ulang biasanya menggambarkan bagaimana seorang melakukan aksi kejahatan tersebut. Zulkarmein Nasution juga beranggapan bahwa tayangan kejahatan memberikan inspirasi untuk melakukan kejahatan itu sendiri. Tidak sedikit kasus kejahatan yang dilakukan karena pengaruh penayangan berita kriminal itu sendiri.

Ketidakadilan konstruksional terhadap realitas kejahatan

Salah satu bentuk disfungsional media massa kejahatan adalah berita kriminal menyampaikan definisi dan konstruksi terhadap realitas kejahatan dengan proporsi yang tidak tepat. Jika kita mengamati pemberitaan yang ada dalam program-program berita kriminal, terdapat kecenderungan yang mengonstruksi kejahatan sebatas tingkah laku manusia yang merugikan orang lain yang terjadi "dijalanan" dan dilakukan oleh masyarakat kelas bawah dan biasanya dilakukan karena alasan ekonomi.

Konstruksi kejahatan oleh media massa setidaknya sejalan dengan pandangan aliran kriminologi konstitutif terhadap kejahatan. Aliran ini, menurut Pettit (2002), yang dikutip dari “kriminologi-nya” prof. Mushtofa, menjelaskan bahwa pemikiran kriminologi konstitutif dimungkinkan untuk merekonstruksi kebenaran. Terkait dengan kejahatan, menurut kriminologi konstitutif, kejahatan dan pengendaliannya harus ditelaah dalam rangka totalitas konteks semua kebudayaan yang ada. Melalui pandangan ini perlu memperluas pandangan konsep kerugian termasuk semua kekuasaan yang bermaksud menyerang makhluk manusia , tidak semata-mata dibatasi oleh pandangan sempit tentang kejahatan jalanan (Mustofa, 2007). Berdasarkan teori ini, tingkah laku yang dilakukan oleh mereka yang bukan dari kalangan “jalanan” bila memang tingkah laku tersebut merugikan orang lain namun dilakukan dalam bentuk kejahatan inkonvensional, maka tingkah laku tersebut layak dikategorikan sebagai kejahatan; sama halnya dengan tingkah laku penodongan, kekerasan, dan kejahatan jalanan lainnya. Tindakan kaum bisnis dan politisi bila mereka merecoki otonomi yang lain akan dapat dikategorikan dalam isu tindakan yang merugikan (Ibid).

Kejahatan adalah suatu definisi tingkah laku manusia yang diciptakan oleh agen-agen penguasa dalam suatu masyarakat yang terorganisasi secara politik (Quinney,1970, dikutip di mustofa,2007). Pendefinisian atau konstruksi tingkah laku sebagai kejahatan dilakukan lantaran tingkah laku tersebut dianggap akan mengganggu otoritas kelompok dominan. Kelompok yang memiliki kekuatan dominan tersebut secara lugas hanya ditudingkan kepada kelas penguasa kapitalis (Mustofa, 2007). Kualitas pengetahuan masyarakat yang diproduksi oleh media untuk masyarakat sebagian besar ditentukan oleh nilai tukar berbagai kondisi yang memaksakan perluasan pasar, dan juga ditentukan oleh kepentingan ekonomi para pemilik dan penentu kebijakan (Garnham, 1979 dikutip di..).

Selanjutnya, media, dalam konteks ini berita kriminal, merupakan instrumen penting yang merekonstruksi kebenaran sekaligus menyempitkan definisi kejahatan itu sendiri dengan tendensi untung rugi elit penguasa dan pengusaha. Sadar atau tidak, berita kriminal telah mengonstruksi cara pandang masyarakat terhadap kejahatan. Jika kita meminta intepretasi pada masyarakat awam tentang apa itu kejahatan, maka kemungkinan besar kejahatan akan diasosiasikan dengan kekerasan, penodongan, pembunuhan, dan kejahatan jalanan lain. Tidak salah memang. Namun adalah suatu ketidakadilan jika berita kriminal tidak secara proporsional menayangkan dan memberitakan kepada masyarakat tentang kejahatan “kerah putih” semacam korupsi, kecurangan para pebisnis, hingga peneluran kebijakan yang tidak pro rakyat. Padahal jika kita melihat dari sisi implikasi, jenis kejahatan kerah putih ini lebih luas dampak merugikannya. Sedikitnya porsi pemberitaan “WCC” dibanding “street crimes” membentuk anggapan yang kedua kurang serius dibanding yang pertama[2].

Berita kriminal sekedar barang dagang; menjual kejahatan

Aliran Frankfrut memandang bahwa media merupakan sarana utama yang dapat mengokohkan kedudukan dan kepentingan segelintir pemodal dan mengabaikan hak banyak orang. Tampaknya seni murni dan bahkan budaya kritik serta perbedaan pendapat pun dapat dipasarkan untuk memperoleh keuntungan, meskipun harus mematikan potensi kritik (Mc Quail,1989). Setiap hal, asal diterima masyarakat akan diliput oleh media lantaran, menurut Mc Quail, komoditi -dalam hal ini berita kriminal- merupakan alat ideologi pertama dalam proses tersebut.

Diawal, penulis telah berupaya menjelaskan betapa berita kriminal telah disukai oleh masyarakat, sehingga media massa pun memberikan ruang yang cukup banyak untuk menayangkan pemberitaan kriminal. Berita kriminal merupakan produk komersil yang cenderung ditayangkan untuk keuntungan (market oriented). Masyarakat menyukai berita kriminal lantaran didalamnya seringkali ditampilkan gambar-gambar yang dianggap menarik bagi masyarakat. Gambar kasus kerusuhan yang terjadi di Papua beberapa waktu lalu yang berawal dari protes mereka terhadap ketidakadilan PT Freeport, yang ditunjukan dengan gambar “mengamuk-nya” masyarakat Papua menjadi berita utama di berbagai program tayangan berita, begitupula gambar-gambar yang menunjukan adegan serupa yang kerap kali di “head line-kan” oleh berita kriminal. Berita kriminal menayangkan gambar-gambar ini tidak semata-mata media massa kriminal tengah melakukan fungsi informatif dan korelatif. Tetapi terdapat satu hal yang utama yang menjadi tendensional penayangan –semacam gambar kekerasan tadi, yaitu, sekali lagi; “motivasi abadi” elit pengusaha (pemodal); orientasi keuntangan. Gambar-gambar tersebut berpotensi untuk menghadirkan profit yang lebih besar lantaran masyarakat menyukainya.

Budaya massa yang komersial dan universal merupakan sarana utama yang menunjang tercapainya keberhasilan monopoli modal tersebut (Ibid). Pemberitaan kejahatan yang ada tidak berfungsi sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan permasalahan sosial (kejahatan), melainkan sebatas komersialisasi dan komoditasi kejahatan. Dari sinilah, berawal pelanggaran-pelanggaran terhadap etika-etika peliputan. Demi gambar yang lebih sensasional dan ditonton lebih banyak orang, beria kriminal seringkali tidak melakukan penyensoran terhadap gambar-gambar yang mengandung unsur kekerasan, pornografi, hingga wajah pelaku kejahatan.

Mencari akar masalah

Media massa merupakan sistem yang terkait dengan sistem sosial yang ada pada masyarakat. Kehadiran media massa dipengaruhi oleh sistem-sistem lain yang ada dalam masyarakat. Pemikiran tentang sistem sosial harus meliputi semua jenis kehidupan kolektif (Ritzer dan Godman, 2003). Sistem media massa merupakan bagian dari sistem sosial, sehingga antara ia dengan sistem lainnya pasti terdapat hubungan kausilitas. Pada Ritzer dan Godman (2003), Talcott Parsons mengatakan bahwa sistem sosial harus di terstruktur (ditata) sedemikian rupa sehingga bisa beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lainnya (Parsons, 1966). Karena keterkaitan ini pula, banyak kita ketahui teori yang menghubungkan antara media massa dengan ekonomi, politik, dan konteks sosial lain[3].

Bentuk sistem media massa yang ada pada suatu masyarakat dipengaruhi besar oleh sistem yang "berjingkrang" pada masyarakat itu[4]. Pada masyarakat yang menggunakan sistem ekonomi-politik yang cenderung sosialis, maka kita akan dapati sistem media massanya cenderung bersistem otoriter. Sedangkan bagi masyarakat yang cenderung bersifat liberal dan memandang penting hak kepemilikan dan kebebasan, maka sistem media massa yang berlaku dapat di pastikan bersifat liberal.

Penulis menganggap, sistem media massa yang terlaksana di Indonesia cenderung bersifat libertarian. Sistem media massa Liberatarian memang memiliki fungsi tekstual normatif. Menurut Siebert, fungsi pers liberal menitik beratkan superioritasnya pada prinsip kebebasan pers. Namun, ada hal yang perlu di cermati dalam fungsi sistem pers liberal ini. Pers dalam sistem libertarian mengabdi kepada sistem ekonomi, terutama dengan jalan mempersatukan para pembeli dan penjual barang dan jasa melalui media periklanan (Efendi, 2003).

Impotensionalitas penayangan berita kriminal menurut hemat penulis merupakan implikasi dari sistem, baik sistem media massa itu sendiri maupun sistem ekonomi-kemasyarakatan yang berjingkrang. Sifat ke-liberal-an media massa di Indonesia merupakan akar masalah yang menyebabkan tujuan normatif yang terdapat dalam program-program tayangan berita kriminal menjadi impoten. Strategi pencegahan kejahatan dan penanggulangannya yang diharapkan menjadi konsekuensi positif penayangan berita kriminal malah menghasilkan suatu kondisi yang ambivalen; berita kriminal malah menakuti masyarakat, mengonstruksi kejahatan secara tidak proporsional, dan menjual kejahatan. Konsekuensi logis dari sistem pers liberal adalah setiap penayangan berita kriminal –juga tayangan lain hanyalah ditujukan dan diorientasikan kepada profit dan pertimbangan yang digunakan bukanlah manfaat dan efek dari penayangan, melainkan pertimbangan untung dan rugi. Pada akhirnya, impilkasi negatif dari penayangan berita kriminal ini tak terhindarkan.

Pandangan Solutif

Perlu kiranya memperhatikan hubungan antara negara dan media massa. Dalam konteks ini, kita menemukan situasi yang dilematis; antara kebebasan pers dan perbaikan kehidupan masyarakat. disatu sisi, kebebasan pers merupakan situasi yang pada dasarnya harus dimiliki, karena media massa merupakan salah satu pilar dalam upaya proses demokratisasi. Akan tetapi, kebebasan media dilapangan tidak selalu memiliki korelasi positif atau implikasi yang linear; bahwa kebebasan media akan mendukung upaya demokratisasi.

Kebebasan media selama ini tidak selamanya membawa “keberkahan” bagi upaya demokratisasi. Beragam penayangan dalam media massa malah menimbulkan efek negatif dalam masyarakat dan media massa cenderung mengkonstruksi sikap dan cara berpikir yang tidak kritis dalam masyarakat yang pada akhirnya sama sekali tidak mendukung dan tidak berpengaruh terhadap pembentukan situasi kearah yang lebih demokratis. Penayangan berita kriminal yang tidak berimplikasi terhadap pencapaian solusi permasalahan kemasyarakatan –kejahatan- merupakan suatu keadaan yang bukan diharapkan dari kebebasan media.

Pada akhirnya upaya pengawasan negara terhadap media mutlak diperlukan, bukan dalam konteks membungkam media, namun dalam semangat melindungi kepentingan masyarakat dan membangunnya. Perlu kehadiran regulasi yang baik yang mampu meminimalisasi peluang-peluang terjadinya disfungsional penayangan berita kriminal. Penayangan berita kriminal merupakan instrumen penting dalam mendukung perumusan kebijakan kriminal. Dari sini masyarakat dan pemerintah dapat mengetahui kondisi situasi lingkungan sosialnya. Akan menjadi tidak berarti kebijakan-kebijakan kriminal yang dikeluarkan, jika penayangan-penayangan berita kriminal tidak mampu mempengaruhi pengurangan tingkat kejahatan. Regulasi-regulasi yang ditujukan untuk pengaturan penayngan berita kriminal memang sudah ada. Namun regulasi yang ada sebatas mengatur hal-hal teknis[5] , dan belum menyentuh hal-hal yang substantif; misalnya regulasi yang mengatur agar bagaimana program berita kriminal tidak memberikan konstruksi yang tidak adil terhadap kejahatan dan tidak menakuti masyarakat. selanjutnya, setelah regulasi ini dimunculkan, upaya sosialisasi, fasilitasi, dan penerapan sanksi bagi yang melanggar harus sungguh-sungguh dilaksanakan.

Referensi

Buku

Mc Quail, Denis. Teori Komunikasi Massa; suatu pengantar, Erlanga. Jakarta, 1989

Effendy, Onong Uchjana. Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi, PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2000

Mustofa, Muhammad. Kriminologi; kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang dan pelanggaran hukum, FISIP UI press. Depok, 2007

Ritzer, George dan Goodman, Douglas J.Teori Sosiologi Modern, Prenada Media. Jakarta, 2005

Jurnal

Blue Print Pembangunan Ibu Kota: sumbangsih kampus untuk Jakarta dengan judul : Menciptakan Jakarta Bebas dari Kejahatan oleh Tim guru besar Departemen Krminologi FISIP UI.

Makalah

Sulhin, Iqrak. News Making Criminology; sebuah pandangan aksi-reaksi

Nugroho, Eko Bhakti. Cultivation Theory

Bahan ajar mata kuliah media massa dan kejahatan

[1] Dipenghujung 1990-an, Indosiar memelopori program penayangan berita kriminal “Patroli”. Baiknya tanggapan masyarakat terhadap program ini, stasiun TV lain membuat program penayangan berita kriminal serupa, dimana SCTV memiliki program “Buser”, ANTV memiliki program penayangan berita kriminal yang lebih investigatif “Fakta”. Selain yang telah disebutkan diatas, hari ini terdapat beberapa program berita kriminal lain, program “Sidik” ditayangkan di TPI, program “Jejak kasus” di Indosiar, “TKP” di Trans 7, “Sergap” di RCTI. Adapula beberapa program lain, namun saat ini tidak lagi ditayangkan.

[2] Pandangan Iqrak Sulhin pada makalah yang berjudul newsmaking criminology; sebuah penafsiran antara kritik dan aksi.

[3] Dalam buku Teori Komunikasi massa; suatu pengantar, Denis Mc Quail Menjelaskan teori-teori media massa yang berhubungan dengan konteks kemasyarakatan pada Bab 3 yang berjudul teori media massa dan teori masyarakat. Teori-teori ini antara lain teori media politik-ekonmomi, teori kritik, dan teori hegemoni media.

[4] Tiga orang cendikiawan Amerika, masing-masing Fred S. Siebert, Thedore Peterson, dan Wilbur Schramm (Efendi, 1993). Mereka menjelaskan bahwa terdapat empat teori media massa; (1) Authoritian theory, (2) libertarian theory, (3) Soviet Communist Theory, (4) Social Responsibility Theory. Teori-teori yang mereka ajukan yang dikenal dengan sebutan Four Theories of the Press adalah teori yang mencoba menghubungakan antara pengaruh system yang ada pada masyarakat dengan system media massa.

[5] UU Pers yang berlaku saat ini banyak mengatur hal-hal yang bersifat teknis dalam sisem media massa. Disana banyak regulasi yang mengatur, misalnya, bagaimana seharusnya mengambil gambar yang diperbolehkan agar tidak bertentangan dengan norma masyarakat. regulasi ini merupakan rumusan kode etik yang tertuang dalam UU pers. UU Pers yang berlaku saat ini di Indonesia antara lain UU No.21 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers, UU No. 40 tahun 1999, dan UU No.32 tahun 2002 tentang penyiaran.

Di Balik Pemberitaan Aliran Sesat

2008-12-28T14:50:00.000+07:00

Di Balik Pemberitaan Aliran Sesat

Bhakti Eko Nugroho,

mahasiswa Kriminologi angkatan 2006

Setidaknya sejak sepekan yang lalu, media massa Indonesia, baik cetak maupun elektronik menempatkan kemunculan aliran-aliran sesat sebagai laporan utama. Kemunculan paham Islam yang mereka sebut dengan Al Qiyadah Al Islamiyah merupakan fenomena menarik yang menjadi perhatian penulis untuk mengakangkatnya sebagai sebuah telaah kasus dalam mata kuliah media massa dan kejahatan. Koran Rakyat Merdeka edisi Minggu, 4 November 2007 menempatkan tema ini sebagai headline. Koran tersebut memberikan pemberitaan mengenai fenomena kemunculan aliran-aliran sesat dengan judul; Aliran Sesat Marak Kerjaan 3 Intel Asing. Selain itu, koran Rakyat Merdeka juga memberitakan analisis MUI mengenai meraknya kemunculan aliran sesat ini.

Pemberitaan media yang ada berkisar mengenai perbedaan-perbedaan paham ini dengan paham yang telah menjadi pakem sehingga menjadikan aliran ini dianggap sesat, siapa sosok Ahmad Mussadek –seorang yang menggagas paham ini dan dianggap utusan Allah oleh para pengikutnya, bagaimana perkembangannya di Indonesia, dan pemberitaan seputar itu. Beberapa pemberitaan media juga mengaitkannya dengan beberapa fenomena kemunculan paham Islam baru beberapa waktu lalu semisal paham Ahmadiyah, jami’ah Islamiyah, dan “Lia Aminudin”. Hal ini juga mungkin dipengaruhi oleh fatwa yang baru saja dikeluarkan oleh MUI tentang aliran sesat. MUI menyatakan enam paham baru Islam sebagai paham yang sesat, selain tiga yang telah disebut diatas diantaranya adalah paham Al Quran Suci dan paham Mahesa Kurung.

Koran Rakyat Merdeka membawakan berita ini dengan gaya yang konspiratif. Koran ini mengutip pernyataan mantan kepala BAKIN, AC Manullang bahwa aliran sesat yang marak di Indonesia akhir-akhir ini merupakan rekayasa tiga badan intelijen asing, yaitu CIA (Amerika), Mossad (Israel), dan ASIO (Australia). Menurut Manullang dalam koran ini, tiga badan intelijen selain memberikan sokongan dana juga melakukan operasi praktis dan melancarkan kepentingan tertentu. Dalam kolom lainnya, koran ini menyebutkan pula analisis MUI mengenai fenomena kemunculan aliran sesat ini. Ichwan Sam, Sekretaris MUI mengatakan bahwa fenomena kemunculan aliran sesat ini merupakan sebuah agenda dari kepentingan tertentu untuk merusak stabilitas nasional prapemilu 2009.

Upaya “verstehen”

Verstehen merupakan istilah Webber yang memiliki makna singkat mengenal dan memahami lebih jauh suatu fenomena. Upaya verstehen ini coba penulis lakukan untuk mengenal dan memahami lebih jauh bukan pada apa yang menyebabkan maraknya kemunculan paham-paham baru tersebut, namun upaya verstehen penulis ditujukan penekanannya terhadap; kenapa media massa marak memberitakan paham-paham baru ini. Setidaknya penulis mengajukan beberapa asumsi; pertama, hal ini merupakan kodrat media dalam sistem media yang kapitalistik, kedua hal ini merupakan bentuk konstruksi media massa terhadap citra ajaran Islam, dan ketiga pemberitaan media ini merupakan agenda untuk melumpuhkan kapasitas gerakan dakwah Islam yang akhir-akhir ini tengah mekar bermunculan.

Kodrat media massa dalam sistem yang kapitalistik adalah mengupayakan agar materi dan isi pemberitaan dapat menjadi bagian dalam maksimalisasi perolehan profit. Wacana aliran sesat merupakan issu yang sangat sensitif sekaligus sebuah tema yang menarik untuk dijual kepada masyarakat. Masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih kental memegang teguh paham keislaman konservativ akan sangat sensitif mendengar dan menyaksikan suatu fenomena yang mengusik nilai dan patok yang ada. Sensitivitas masyarakat inilah yang pada akhirnya dijadikan celah oleh media untuk meraih keuntungan dari pemberitaan terhadap fenomena ini. Koran rakyat merdeka dan media massa lainnya terkesan memelihara issu paham sesat menjadi sebuah issu yang berlanjut, bukan karena untuk mengeksplor dan memberikan kedalaman informasi yang lebih kepada masyarakat, melainkan dari pemberitaan inilah, media massa yang berdiri diatas sistem kapitalistik dapat memperoleh income.

Kedua, penulis menganggap bahwa apa yang dilakukan media dalam pemberitaan paham sesat ini merupakan suatu bentuk peyoratif terhadap citra dan nilai ajaran Islam. Dengan potensi media yang memiliki peluang besar untuk mengkonstruk berbagai pemahaman dan ide, media massa yang melakukan pemberitaan terhadap paham sesat ini mengkosntruksi ajaran dan sistem Islam menjadi sekedar ajaran yang berkutat bukan terhadap permasalahan esensi melainkan sebuah ajaran yang sebatas sibuk melakukan persebatan yang bersifat rituil.

Ajaran Islam seharusnya merupakan sebuah ajaran yang sistemis. Mengacu pada interpret Islam oleh Hasan Albanna yang mengartikan Islam sebagai suatu sistem yang menyeluruh yang menyentuh seluruh segi kehidupan. Ia adalah negara dan tanah air, pemerintahan dan ummat, kekuatan, kasih sayang, dan keadilan, peradaban dan undang-undang,materi dan sumber daya alam,penghasilan dan sumber daya alam, penghasilan dan kekayaan, jihad dan dakwah, pasukan dan pemikiran, sebagaimana ia adalah akidah yang lurus dan ibadah yang benar, tidak kurang dan tidak lebih (Albanna, pada Al Wasli, 2001).

Pandangan Albanna hampir serupa dengan testimonial Ashgar Eli Engineer dalam buku Islam Melawan Kapitalisme. Ia mengatakan jika hanya sebagai ‘agama”, Islam niscaya akan dengan mudah diterima oleh masyarakat Arab....tetapi kehadiran Islam adalah revolusioner, sebab ia menolak sistem ekonomi, sosial, dan politik dengan segala implikasi moralnya yang telah membusuk dizamannya (Engineer pada Baidhawy, 2007). Implisitas dari pernyataan Engineer ini menyebutkan bahwa Islam tidak hanya sebagai agama yang hanya disibukan oleh hal-hal yang privat dan interaksi antara Tuhan dan hambanya, tetapi Islam merupakan ajaran yang selain memberikan rambu-rambu tentang hubungan antara Tuhan dengan hamba, Islam juga hidup dalam kehidupan. Islam merupakan terjemahan dan referensi utama yang seharusnya dapat menggugat dan membela kepentingan masyarakat umum yang marginal.

Sebagai upaya memperjelas, Islam hidup dalam masyarakat melalui anjuran zakat yang tertera dalam Al Quran surat taubah ayat 60 sebagai upaya mereduksi ketimpangan antara kelompok sosial yang ada. Serta sebagai bentuk dari solidaritas sosial. Ajaran Islam juga menganjurkan ummatnya untuk membela kelompok marginal, yang dalam bahasa Islam di sebut kaum mustad’affin. Surat Anfal ayat 26 menegaskan “dan ingatlah ketika kamu masih minoritas lagi tertindas di bumi, dan kamu takut orang-orang akan menculik kamu, maka dia memberi kamu tempat menetap di dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongan-Nya, dan diberinya kamu rezeki yang baik agar kamu bersyukur”. Ayat 26 surat Anfal memberikan gambaran kepada kita dan anjuran terhadap penganut Islam untuk memberikan perhatian yang serius terhadap kelompok mustad’afin yang marginal, tertindas, dan minoritas. Kelompok mustad’afin ini, adalah merekayang faqir, miskin, Amil, muallaf, fil alriqob, Gharim, Fii sabilillah, Ibnu sabil, Sail, dan yatim.

Gambaran singkat diatas merupakan sebuah upaya pemaparan bahwa pada dasarnya Islam hidup dalam dinamika dan segenap permasalahan manusia. Ajarnnya merupakan sebuah referensi cara menciptakan suatu keadilan yang adil. Namun media massa dalam penayangan berita aliran sesat ini mengkonstruksi citra Islam sebagai ajaran yang seolah hanya disibukan dengan penyelesaian konflik yang bersifat sebagaimana kasus-kasus semacam. Dalam lain kata media menampilkan hanya sebagian kecil dari nilai Islam, bahkan pemberitaan paham sesat itu sendiri lebih cenderung mencitrakan masyarakat Islam sebagai masyarakat yang pecah dan insolidaritas. Belum lagi beberapa tema lain seperti terorisme, perbedaan hari raya, dan tema lainnya yang tampak merugikan citra Islam dan masyarakat Islam.

Intensitas yang tinggi media penayangan pemberitaan aliran sesat di Indonesia oleh media massa memiliki konsekwensi logis pada perspektif masyarakat pada seiusitas hal ini. Karena keresahan masyarakat akibat pemberitaan media inilah, MUI mengeluarkan fatwa kepada enam paham baru di Indonesia sebagai paham yang sesat. Yang menjadi perhatian saya, media massa dan pemberitaan tidak menampilkan wajah pertentangan Islam terhadap setiap bentuk ketidakadilan. Pemberitaan tersebut menampilkan nilai Islam yang membela kepentingan kelompok marginal dan tertindas. Karena inilah, sampai saat ini, MUI belum pernah mengeluarkan fatwa haram terhadap perilaku korupsi dan bentuk kejahatan “kerah putih” lainnya yang dampak merugikan masyarakat Islam-nya sama besar atau bahkan lebih. Kiranya benar terhadap apa yang diungkapkan Soroush, bahwa salah satu penyakit teoritisi Islam pada umumnya, adalah bahwa orang lebih memahami Islam sebagai identitas daripada kebenaran. Secara singkat, pemberitaan secara gencar paham Islam baru di Indonesia memiliki hidden agenda dalam upaya konstruksional terhadap citra Islam dan masyarakat Islam.

Ketiga, gencarnya pemberitaan paham baru ini merupakan upaya “pembusukan” terhadap aktivitas Islam yang beberapa dekade terakhir tengah berkembang. Penulis mencermati kehadiran pemikiran Islam transnasional dan kini tengah berkembang serta mulai diterima oleh masyarakat Islam Indonesia terutama dari kelompok pemuda. Pemikiran-pemikiran Al-banna (Mesir), Taqqiyuddin (Yordania), Abdul Wahhab (Arab Saudi), dan lain-lainnya mewarnai dunia gagasan anak-anak muda Islam Indonesia dan teraplikasikan dalam bentuk-bentuk gerakan amal mereka. Gerakan amal mereka pada dasarnya bukanlah gerakan yang menyimpang dan berbeda substansi dan ajarannya. Mereka murni gerakan amal yang hanya saja banyak mengadopsi pemikir-pemikir dari luar Indonesia, sehingga terkadang banyak hal-hal yang dianggap tidak “sama” dengan pemikiran Islam yang berkembang dari rahim kultur Indonesia.

Pemberitaan maraknya aliran sesat di tengah masyarakat Indonesia yang relatif masih kuat dalam memegang teguh nilai-nilai mereka menjadikan masyarakat Islam saling curiga satu sama lainnya. Media massa menciptakan fear of crime, ketakutan yang berlebih terhadap hal-hal yang dianggap baru. Gerakan-gerakan amal dan dakwah yang berawal dari mengadopsi pemikiran ulama luar Indonesia, yang pada dasarnya mereka bukan paham yang menyimpang, harus berhadapan dengan cara pandang masyarakat Indonesia yang kini serba hati-hati dalam menghadapi fenomena yang dinggap baru lantaran wacana media massa yang mengharuskan masyarakat Islam selalu waspada. Wal hasil, amal-amal ikhlas dan tulus anak-anak muda Islam yang mengadopsi pemikiran Islam “nontradisional” di lingkungan masyarakat, kampus, dan sekolah harus mendapatkan implikasi buruk. Masyarakat yang hanya menerima informasi sebatas dari pemberitaan media massa, bisa jadi dapat turut secara serampangan mengatakan bahwa paham ini adalah sesat.

Referensi

- Rakyat Indonesia edisi Minggu 4 November 2007

- Alwasyli, Abdullah bin Qasim.2005. Menyelami Samudra 20 Pemikiran Hasan Albanna, Eraintermedia, Solo

- Prasetyo, Eko. 2005. Islam Agama Perlawanan, Resist Book, Yogyakarta

- Baidhawy, Zakiyudin. 2007. Islam Melawan Kapitalisme, Resist Book, Yogyakarta.

Cultivation Theory;

2008-12-28T14:48:00.000+07:00

Bhakti Eko Nugroho,

mahasiswa Kriminologi UI

Epistimologis dari cultivation adalah penanaman. Cultivation Theory- Teori Kultivasi-, adalah sebuah teori dalam konteks keterkaitan media massa dengan penanaman terhadap suatu nilai yang akan berpengaruh pada sikap dan perilaku khalayak. Teori ini, digagas oleh seorang Pakar komunikasi dari Annenberg School of Communication, Profesor George Gerbner. Pada 1960, Profesor Gerbner melakukan penelitian tentang “indikator budaya” untuk mempelajari pengaruh televisi. Profesor Gerbner ingin mengetahui pengaruh-pengaruh televisi terhadap tingkah laku, sikap, dan nilai khalayak. Dalam bahasa lain, Profesor Gerbner memberikan penegasan dalam penelitiannya berupa dampak yang di timbulkan televisi kepada khalayak.

Teori Kultivasi berpandangan bahwa media massa, yang dalam konteks teori ini adalah televisi, memiliki andil besar dalam penanaman dan pembentukan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. “Menurut teori ini, televisi menjadi alat utama dimana para penonton televisi itu belajar tentang masyarakat dan kultur di lingkungannya”(Nurudin, 2004). Persepsi dan cara pandang yang ada dalam masyarakat, sangat besar dipengaruhi oleh televisi. Atau dalam kalimat lain, apa yang kita pikirkan adalah apa yang dipikirkan media massa.

Melaui kaca mata kultivasi, cara pikir masyarakat di konstruksi sedemikian rupa sehingga leading opinion yang dilakukan televisi (media massa) dapat diterima oleh khalayak, meski seringkali proporsionalitas dari pemberitaan amat minim. Issu terorisme cukup menjadi permisalan yang relevan ditampilkan. Ketika mendengar atau melihat kata terorisme, yang terlintas dalam benak dan pikiran masyarakat adalah “jenggot” dan “sorban”. Penayangan media massa televisi berulang-ulang telah membawa opini masyarakat dan menanmkan pendefinisian istilah terorisme dengan “jenggot” dan “sorban”. Atau setidaknya dekat dengan hal itu. Dalam pandangan kultivasi ini, media massa televisi seringkali melakukan generalisasi. Bisa jadi, adalah suatu kebenaran seorang yang melakukan tindakan terorisme adalah mereka yang “berjenggot dan bersorban”. Namun, bukan berarti, semua yang “berjenggot dan bersorban” adalah teroris dan pelaku terorisme. Tak dapat dipungkiri, opini yang dibangun media menuntun sebagian besar masyarakat untuk melakukan generalisasi terhadap hal-hal seperti ini.

Pandangan Kultivasi tentang media massa dan kejahatan

Zulkarimein Nasution memiliki pandangan bahwa salah satu dampak penayangan kejahatan di televisi adalah dapat memberikan inspirasi seseorang (khalayak) untuk melakukan kejahatan itu sendiri. Penulis memiliki anggapan bahwa dalam konteks inilah dapat dikatakan media massa melakukan kejahatan. Media massa televisi menggiring seseorang (khalayak) pada suatu nilai yang diingini media, dimana nilai itu disampaikan dalam suatu penayangan sikap di televisi secara berulang, dan pada akhirnya khalayak menerimanya sebagai suatu nilai yang disimbolkan melalui sikap yang memang pantas diterima.

Misalnya, pada suatu masyarakat terdapat suatu nilai bahwa melakukan pemerkosaan adalah suatu hal yang jahat. Individu yang melakukan pemerkosaan akan mendapat hukuman yang berat, baik sanksi formal maupun informal. Televisi, terlebih saat ini, seringkali menayangkan adegan-adegan semacam perkosaan dengan penyensoran “seadanya”. Masyarakat sebagai audiens, jika hal ini dilakukan berulang-ulang, dapat menganggap sebagai suatu hal yang dapat diterima dan, lebih dari itu, audiens dapat meniru adegan-adegan yang ditayangkan.

Media massa dalam bentuk lain (selain televisi), juga memiliki andil besar dalam penanaman nilai dan pembentukan sikap khalayak. Seringkali kita jumpai, kasus-kasus pemerkosaan yang disebabkan pelaku terpengaruh dengan tayangan-tayangan dalam film -yang didalamnya terdapat unsur pornografi- yang sering ia tonton sebelumnya. Konteks ini penulis pahami bahwa media massa menanamkan nilai-nilai kesusilaan di destruksikan sebagai hal yang wajar, sehingga menimbulkan pengaruh berupa gejala sosial kejahatan yang dilakukan oleh oknum audiens.

Referensi

Nurudin, Komunikasi Massa, Yogyakarta.2004

Bahan ajar mata kuliah Media Masa dan Kejahatan

Menanyakan Keadilan BOP Berkeadilan

2008-12-28T14:47:00.000+07:00

Bhakti Eko Nugroho

Saya mencoba membuka tulisan ini dengan satu cerita yang pernah dikisahkan seorang kawan dalam suatu kesempatan diskusi. Alkisah, suatu saat kawan ini bertemu dengan seorang Mahasiswi Baru UI angkatan 2008 asal Magelang bersama ayahnya, di kantin asrama UI. Sang ayah bercerita pada kawan ini bahwa sebenarnya, putri kebanggaannya telah di terima di Fakultas Teknik UGM. Namun sang anak lebih memilih untuk kuliah di jurusan Ilmu Perpustakaan FIB UI. Ia memilih kuliah di UI lantaran ‘provokasi’ para senior SMA-nya yang telah lebih dahulu masuk di UI yang mengatakan kepadanya untuk tidak takut masuk UI, karena selain UI memiliki fasilitas pengajaran yang relatif baik dibanding dengan PTN lain di Indonesia, para seniornya juga menegaskan untuk tidak manjadikan biaya kuliah sebagai hambatan untuk kuliah di UI. Para seniornya tersebut menjelaskan bahwa UI menyediakan pelayanan khusus bagi mahasiswa yang tidak mampu untuk mendapatkan hak keringanan dalam pembayaran Uang kuliah. Pertimbangan lain dari para senior mahasiswi baru asal Magelang ini agar ia memilih UI ialah fasilitas penunjang kebutuhan lain di kampus UI yang cukup memadai dan terjangkau, seperti asrama.

Akan tetapi, setelah ia memutuskan untuk memilih UI dan berangkat ke Depok, mahasiswi baru ini nampaknya menemukan satu kenyataan yang berbeda antara apa yang ia ketahui dari para seniornya, dengan kenyataan yang ia temui di lapangan. Mahasiswi baru dan sang orang tua sempat merasakan kebingungan yang sangat, karena ternyata UI menerapkan sistem pembayaran baru yang menuntut proses yang rumit dan minimnya sosialisasi yang jelas. Anak dan ayah ini harus mengikuti kerumitan proses penentuan besaran biaya kuliah hingga pukul satu pagi dini hari. Kenyataan tidak ramah lainnya yang ia temui di lapangan ialah saat ia tidak mendapatkan fasilitas asrama, sebuah tempat hunian yang murah dan terjangkau yang di idamkan. Ia tidak mendapatkan fasilitas asrama karena jumlah penghuni asrama kini di batasi berdasarkan kuota tertentu.

Kenyataan tersebut jelas memicu keresahan seluruh teman yang terlibat diskusi saat itu. Apa yang di alami oleh teman mahasiswi Magelang tersebut memang merupakan permasalahan yang kasuistis. Tidak bijak memang jika kemudian kita melakukan generalisasi bahwa sistem pembayaran biaya kuliah dan jalur masuk di UI yang baru ini dan akrab disebut dengan BOP berkeadilan, merupakan sistem yang bermasalah. Akan tetapi, kenyataan tersebut setidaknya memantik kesadaran kritis kita untuk terus menemukenali sistem baru ini, mengkaji lebih dalam, dan kemudian menyampaikan kriitik-konstruktif bagi keberlanjutan sistem ini, sehingga nantinya kita dapat merumuskan satu sikap baru untuk tetap mendukung keberlanjutan sistem baru ini, atau sebaliknya, merombak sistem ini secara fundamental dan merumuskan formula sistem lain yang nyata keadilannya dari mulai tataran filosofis hingga implementasi.

Falsafah Berkeadilan

BOP (Biaya Operasional Pendidikan) Berkeadilan merupakan mekanisme baru dalam sistem pembayaran biaya kuliah di UI yang mencoba mengedepankan prinsip keadilan, dan telah mendapatkan legalisasi melalui Keputusan Rektor UI nomor 432A/SK/R/UI/2008. Penjelasan diksi “berkeadilan” dalam sistem baru ini dapat kita temui pada poin C bagian konsideran SK tersebut yang mengatakan bahwa besaran biaya pendidikan yang berkeadilan didasarkan pada kemampuan keuangan penanggung biaya pendidikan. Pemahaman ini sejalan dengan apa yang dijelaskan Ketua BEM UI Edwin N Naufal pada situs resmi BEM UI. Ia mengatakan bahwa BOP Berkeadilan menekankan pada asas keadilan. Dalam sistem ini mahasiswa akan dikenakan biaya pendidikan yang jumlahnya disesuaikan dengan tingkat kemampuan keuangan.

Ringkasnya, sistem baru ini tidak menentukan besaran pasti atau keseragaman jumlah BOP yang harus dibayarkan oleh mahasiswa. Tiap-tiap mahasiswa akan membayar besaran BOP sesuai kemampuan ekonominya masing-masing yang akan terukur pada perangkat form penentuan besaran BOP. Tapi yang pasti, dalam pasal 2 SK Rektor UI nomor 432A tahun 2008 menjelaskan bahwa pembebanan besaran BOP yang ditanggung oleh penanggung biaya per semester berkisar antara Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk rumpun ilmu sosial dan humaniora, antara Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk rumpun kesehatan dan rumpun sains dan teknologi. Pembedaan jumlah BOP yang harus dibayarkan akan di tentukan pada data mahasiswa berupa penghasilan orang tua, jumlah tanggungan biaya listrik, biaya telepon, dan lain-lain. Data ini akan di gunakan dalam rumusan penghitungan tertentu yang kemudian akan menentukan besaran BOP yang akan di bayarkan.

Secara filosofis, semangat yang ada dalam sistem baru ini tentunya sangat luhur: menerapkan prinsip keadilan. Namun benarkah prnsip keadilan dalam sistem baru ini benar-benar terimplementasikan dalam tataran praktik. Kenyataannya, prinsip keadilan dalam sistem ini tercemari oleh kesewenang-wenangan dalam pelaksanaannya. Permasalahan dalam pelaksanaan yang cukup mendapat sorotan adalah tidak baiknya sosialisasi tentang sistem ini sendiri. Dalam situs resmi UI, besaran biaya pendidikan di UI yang ditampilkan adalah besaran pada batas atas. Adanya fasilitas keringanan bagi mereka yang tak sanggup membayar bearan tersebut tidak mendapat ruang publikasi yang cukup. Adilkah ini?..

Menentukan akar masalah: penyelewengan sistem atau kebobrokan sistem

Kanyataan permasalahan pelaksanaan model pembayaran BOP berkeadilan dalam tataran operasional, sejatinya mendorong kita untuk mengkaji ulang sistem baru ini. Benarkah BOP berkeadilan telah baik secara sistem dan prinsip namun kendala berupa penyelewengan disana-sini oleh oknum birokrasi sematalah yang memicu disorientasi prinsip BOP Berkeadilan. Jika logika ini yang di gunakan, maka solusi yang perlu di tawarkan adalah sebatas desakan kepada pimpinan UI untuk melakukan fungsi kontrol yang sebaik-baiknya. Namun, kenyataan permasalahan BOP berkeadilan di lapangan seharusnya pula mengajak kita untuk berpikir lebih radikal (mendasar: baca) dari sekedar menyoroti adanya penyelewengan atau pelanggaran sistem, yaitu mencermati ada tidaknya kebobrokan sistem.

Penulis mencatat sedikitnya terdapat tiga hal substanstif yang memantapkan sikap penulis untuk memosisikan diri sebagai bagian yang mendukung dilakukannya kajian ulang atas model pembayaran BOP berkeadilan. Pertama model pembayaran BOP dengan prinsip berkeadilan merupakan ‘paket’ marginalisasi atas aksesibilitas masyarakat miskin dalam mendapatkan pendidikan di UI. BOP berkeadilan digulirkan dengan diiringi perangkat-perangkat lain yang membatasi akses masyarakat untuk mengikuti proses pendidikan di UI. Perangkat-perangkat yang mengiringi adalah kebijakan jalur masuk UI, seperti lebih besar porsi UMB (Ujian Masuk Bersama) daripada SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Pelaksanaan model penerimaan mahasiswa melalui UMB yang hanya dilakukan di beberapa titik di kota besar di Indonesia jelas menciptakan akses yang tidak merata bagi masyarakat yang tersebar diseluruh Indonesia. Model penerimaan jalur masuk melalui SNMPTN lebih dilakukan di lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga aksesibilitasnya lebih meluas. Namun, proporsi penerimaan mahasiswa melalui SNMPTN tak lebih dari 20%, sedangkan proporsi penerimaan mahasiswa melalui UMB adalah tak kurang dari 80%. Besaran proporsi yang tidak berimbang antara UMB dan SNMPTN ini jelas merupakan seleksi finansial pertama kepada masyarakat yang dilakukan oleh UI. Pelaksanaan UMB di kota-kota besar bisa jadi hanya dapat diikuti oleh masyarakat yang tinggal di kota tersebut atau daerah di sekitarnya, yang sudah barang tentu memiliki kemampuan finansial yang lebih baik di banding kemampuan finansial masyarakat yang tinggal di pelosok Indonesia. Sebagai ilustrasi, akses masyarakat Indonesia yang tinggal di pedalaman Kalimantan atau Papua tentunya akan semakin tereduksi oleh penerimaan mahasiswa UI melalui jalur UMB, karena sulitnya mengakses lokasi pelaksanaannya.

Dengan adanya pre-seleksi finansial dalam penerimaan mahasiswa yang diskriminatif melalui UMB, menjadikan model pembayaran dengan prinsip BOP berkeadilan seperti pepesan kosong. Ketika kelas masyarakat yang diterima di UI adalah kelas masyarakat menengah-atas, maka BOP berkeadilan tidak akan berimplikasi apa-apa untuk keadilan itu sendiri. Yang ada adalah UI akan lebih banyak menerima pemasukan dalam neraca keuangan dari sektor pembayaran BOP yang diperoleh dari kelas masyarakat menengah-atas dengan telah terseleksinya kelas masyarakat miskin melalui proses UMB. Jika BOP berkeadilan benar-benar dilaksanakan atas dasar semangat keadilan, maka akses bagi seluruh masyarakat Indonesia harus benar-benar dibuka selebar-lebarnya dengan mengedepankan seleksi intelektual tanpa adanya seleksi finansial.

Hal mendasar kedua yang merupakan persoalan substanstif dari sistem BOP berkeadilan adalah menyangkut esensi dari BOP berkeadilan yang pada dasarnya telah tertera pada sistem sebelumnya. Jika yang dimaksud dengan prinsip berkeadilan dalam sistem BOP adalah tiap mahasiswa membayar sesuai dengan kemampuannya, dan muncul harapan agar mahasiswa yang tidak memiliki kemampuan finansial tetap memperoleh haknya untuk mengikuti proses pendidikan di UI dengan memperoleh subsidi silang dari mahasiswa yang memiliki kemampuan finansial, maka esensi ini telah berlangsung pada sistem besaran dan mekanisme pembayaran BOP sebelumnya. Dalam sistem sebelumnya, dimana besaran BOP yang harus dibayarkan oleh mahasiswa UI S1 reguler adalah dengan kisaran 1.225.000 (rumpun ilmu sosial) – 1.475.000 (rumpun ilmu alam). Akan tetapi, mahasiswa yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar BOP dengan besaran tersebut tetap berhak mendapatkan pengurangan besaran BOP yang harus dibaarkan. Penulis mengetahui dan menyaksikan langsung rekan-rekan mahasiswa yang tidak memiliki kemampuan membayar full BOP dalam sistem sebelumnya dapat memperoleh keringanan dalam pembayaran besaran BOP. Kehadiran sistem BOP dengan prinsip berkeadilan, pada dasarnya bukanlah hal yang baru. Sistem ini lebih berorientasi pada upaya UI untuk meraih pemasukan dengan membebankan kepada masyarakat. Eksplisitasnya, sistem baru ini lebih pantas disebut sebagai kenaikan BOP ketimbang sebutan ‘penyesuaian’ atau janji ‘berkeadilan’ dalam sistem baru ini.

Hal substansi ketiga yang perlu kita perhatikan adalah bahaya sistem ini dalam jangka panjang. Pendidikan sejatinya tetaplah hak. Bahkan negara inipun hadir dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap masyarakat, apapun kemampuan ekonominya, miskin-kaya, tinggal di kota maupun desa, memiliki hak yang sama dalam mengakses pendidikan. Kita sadar betul betapa negara inipun belum benar-benar memiliki keinginan kuat dalam membangun pendidikan. Parameternya adalah semakin menciutnya peran negara dalam mengintervensi pendanaan pelaksanaan pendidikan. Biaya operasional pelaksanaan pendidikan selanjutnya diserahkan kepada institusi pendidikan itu sendiri dan masyarakat. Apesnya, pimpinan UI malas berpikir dan bekerja keras. Dalam upaya memperoleh dana guna pembiayaan operasional pendidikan, pimpinan UI lebih memilih cara paling mudah: yaitu membebankan sebagian besar porsi pemasukan dari masyarakat.

Kehadiran UMB dan KSDI sangat memungkinkan lebih besar peluang kelas menengah-atas masyarakat dalam menikmati pendidikan di UI. Mekanisme BOP berkeadilan akan mengarahkan kelas menengah-atas dari masyarakat membayar besaran BOP yang lebih mahal, bahkan hingga batas atas. Dengan asumsi besaran BOP yang harus dibayarkan adalah Rp. 7.500.000,00 (batas atas) setiap semester, maka total biaya yang harus di keluarkan mahasiswa selama 8 semester (asumsi empat tahun kuliah) adalah Rp.60.000.000,00. Artinya, mahasiswa yang membayar BOP dengan batas atas harus mengeluarkan jumlah rupiah yang sangat besar dalam menyelesaikan keseluruhan aktivitas pendidikannya selama di UI. Adapun yang penulis sebut sebagai implikasi berbahaya dari sistem ini adalah masyarakat akan menilai biaya yang di keluarkan dalam memperoleh pendidikan di UI sebagai modal atau investasi atas dririnya dimasa depan. Sehingga ketika ia lulus dari kampus ini, orientasi dalam setiap aktivitasnya dalam masyarakat adalah bagaimana agar modal dan besaran uang yang dikeluarkan untuk pendidikannya dahulu dapat kembali. Orientasi mahasiswa lulusan kampus model ini akan menjadi masyarakat yang ‘profit oriented’ dan individualistis. Berat rasanya membayangkan mahasiswa lulusan kampus mahal Universitas Indonesia menjadi masyarakat yang tulus memberikan ilmu yang ia dapat dengan tulus, sebab dikampus ia diajarkan bahwa ilmu haruslah dibeli dengan mahal.

Mari Bergerak

Mengkaji ulang baik-buruk sistem ini dengan melibatkan seluruh elemen gerakan mahasiswa UI yang ada, baik elemen intra maupun ekstra kampus, adalah jawaban yang semestinya. Dengan tujuan tulus dan tanpa adanya tendensi subyektif kepada siapapun, gerakan menanyakan kembali keadilan BOP berkeadilan harus dibangun saat ini juga.

Pesan kekalahan

2008-12-28T14:40:00.000+07:00

Bhakti Eko Nugroho

Ada pesan yang ingin disampaikan

Entah nanti malam, entah esok dua hari lagi, tahun depan

Atau saat lulus nanti.... yang jelas, akan disampaikan....

Sore ini sejarah menuntut untuk diputuskan

Apakah tetap berupaya memilihara isi pesan ini

dan memperjuangkan menyampaikan padanya

Atau mengatakan keras-keras dalam hati: cukup dirimu sajalah (dan beberapa kawan curhat) yang tahu pesan dan isinya....

Dia terlalu cantik dan agung. Terlalu hebat dan anggun.

Yang terpenting, dia tak akan menjawab dan tanggapi pesan yang kan kau sampaikan....

Dia akan abaikan pesanmu...

Jadi diam sajalah...menyerahlah...kalah lah.....

Pesan Sayang dari Dinda

2008-12-28T14:39:00.000+07:00

Bhakti Eko Nugroho

Mahasiswa Kriminologi UI angkatan 2006

Hidup sederhana, gak punya apa-apa tapi banyak cinta

(Slank – seperti para koruptor)

Jam enam pagi ini dingin seperti biasanya. Namun langit diatas jalan menuju tempat pergulatan mencari nafkah tampak lebih cantik dari hari-hari kemarin. Langit-langit yang bergumpal dengan siluet matahari pagi memberikan pesona dan romantika: pagi yang tepat untuk mengajak kemanusiaanku berdiskusi, berpikir ulang tentang hidup kemarin, pagi ini, nanti sore, esok, dan tentunya ‘kehidupan’ setelah hidup ini. Diatas laju sepeda motorku yang berjalan kencang dan progesif melawan dingin pagi, khayalku tertuju pada seorang bidadari di rumah kontrakan sederhana, dindaku. Lamunanku bukan cerita soal wajah dinda yang menyejukan, meskipun senyumnya pagi tadi telah sukses membuat perjalanan ‘jihad’ ku mencari nafkah pagi ini seperi penuh bunga. Lamunanku pagi ini adalah soal satu pesannya yang selalu ia sampaikan setiap pagi sebelum aku berangkat pergi. Aku menyebutnya pesan sayang dari dinda. Pesan yang tak pernah membuatku bosan mendengarnya.

Dindaku, yang tujuh bulan lalu kuajak bekerja sama dalam proyek besar membangun keluarga cinta, adalah dinda yang selalu memaksaku ingat kepada hati nurani dan kemanusiaan. Pesan yang disampaikannya pagi tadi (dan pagi-pagi lainnya) sederhana namun kuat. Tegas namun tak lepas dari nuansa romantis. Begitu filosofis dan sangat dewasa, tanpa pernah aku merasa digurui olehnya. Yang paling penting, pesannya selalu menambah kuat motivasiku menghadapi hari. Pesan itu hanya terdiri dari tiga kalimat. Kalimat pertama adalah: Hati-hati dijalan ya...Kalimat keduanya: Di kantor jangan korupsi...Dan kalimat ketiga: cepat pulang kerumah ya...Biasanya responku hanyalah diam atau tertegun. Pertama karena begitu dalam dan kuatnya tiga kalimat pendeknya itu. Kedua karena ia sampaikan pesan itu sambil tersenyum, dan semakin manislah ia ku pandang.

Mmm, ‘jangan korupsi’. Pesannya aku jangan sampai korupsi. Pesan yang pastinya benar dan sering disampaikan banyak orang cerdas di negara ini, setidaknya oleh KPK. Namun pesan ini sebenarnya begitu sulit kuterjemahkan. Aku memang anak kemarin sore yang sedikit banyak telah berada dalam lingkaran pembuat kebijakan di republik besar ini: staf khusus anggota dewan yang terhormat. Aku seorang yang tentunya berpeluang besar untuk menjadi lebih besar dari pagi ini. Lebih terhormat dari sekarang. Setidaknya aku bisa berada di atas kendaraan yang lebih melindungiku dari dingin pagi ini. Menurutku keberhasilan, memiliki posisi strategis, dan kemajuan karier merupakan mimpi setiap staf ahli dan politisi manapun di atas planet ini (meskipun politisi kelas teri sepertiku). Namun mungkinkah kesemuanya itu kudapatkan tanpa korupsi.

Dindaku. Ya, adalah dindaku yang meluruskan orientasi: bahwa kerjaku adalah bakti dan pengabdian. Dindaku ini pernah bilang bahwa membangun keluarga cinta tidak mesti dengan rumah megah, mobil bagus, uang dan barang mahal lainnya. Syarat membangun keluarga cinta adalah cinta itu sendiri. Ia juga mengatakan bahwa sepeda motor dan rumah kecil dengan hiasan tanaman bunga diteras sudah lebih cukup untuk menjadikan kami keluarga yang paling bersyukur di dunia. Ia sering ingatkanku pada Natsir. Perdana menteri yang tinggal di rumah kontrakan. Ia ingatkanku pada Agus Salim. Politisi yang sedikit tidur dan hidup bersama kesederhanaan rakyat bangsanya. Istriku ingatkanku pula pada Sjahrir dan Tan Malaka, memimpin rakyat bangsanya dalam keadaan lapar. Itulah pesan istriku. Ia katakan padaku bahwa ia siap dan lebih menyukai kesederhanaan hidup dengan kemewahan cinta saja. Itulah pesan sayang yang selalu memberi nafas bagi kehidupan.

Jalan kota perlahan mulai ramai seiring dengan matahari pagi yang kian terasa panas. Kukurangi kecepatan sepeda motorku. Gerbang Kantor dewan perwakilan rakyat daerah telah kumasuki, kantorku. Kutemui rekan sejawatku turun dari Landrover megahnya. Kulihat pula supir atasanku tengah membersihkan kaca camrey yang mengkilat. Entah dengan dan cara apa mereka dapat. Pemandangan itu memang mengundang keinginan. Namun wajah isteriku dan nasihatnya tadi pagi masih segar kuingat, bahwa kesederhanaan hidup, kejujuran, dan kebanggaan atas cinta tetaplah segalanya. Ya, kandamu ini tidak akan korupsi, dinda. Menjaga amanah setinggi-tingginya. Sehormat-hormatnya. Dan kanda akan cepat pulang nanti sore, menikmati nasi hangat dengan lauk seadanya di ‘syurga’ kecil kita.

Menolak Kenaikan BBM,

2008-12-28T14:38:00.000+07:00

Bhakti Eko Nugroho

Aktivis BEM FISIP UI

Kenaikan BBM telah pemerintah umumkan sejak akhir Mei 2008 lalu. Implikasi dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat telah cukup terasa. Meski tidak terlampau signifikan, kenaikan harga-harga bahan pokok saat ini dapat disebut sebagai bentuk konsekuensi atas kebijakan kenaikan BBM. Implikasi lain yang dirasa cukup signifikan ialah keputusan menaikan tarif angkutan umum secara sepihak oleh pengemudi angkutan umum, meski Organda belum menetapkan kebijakan resmi. Keresahan rakyat atas kenaikan BBM dan harga-harga kini menjadi pembicaraan umum di tengah sesak bus kota, pasar, warung kopi, pangkalan minyak, dan tempat-tempat lain dimana rakyat yang telah putus asa bekerumun. Begitulah realitas empiris kehidupan masyarakat pascakebijakan kenaikan BBM sehingga memaksa kita berkesimpulan bahwa kebijakan kenaikan BBM tersebut anti-rakyat. Namun di lain situasi, dengan dalih mencegah ‘dis-peruntukan’ atas subsidi BBM, hingga hari ini pemerintah masih yakin bahwa kebijakan menaikan BBM adalah upaya melawan kemiskinan itu sendiri.

Revrisond Baswir mengatakan bahwa persoalan naiknya harga bahan bakar minyak bukan sekadar tidak adanya keberpihakan pemerintah pada rakyat, tetapi merupakan kemenangan neoliberalisme. Agenda neoliberalisme tidak pernah hilang. Bahkan, telah merasuk dan menanamkan pengaruhnya yang kuat pada orang yang punya akses terhadap pengambil keputusan di Indonesia[1]. Hal sejalan juga disuarakan oleh KAU (Koalisi Anti Utang). Dalam situsnya KAU berpendapat bahwa kenaikan BBM bukanlah semata-mata persoalan ekonomi, tetapi lebih pada pelaksanaan agenda ekonomi neoliberalisme yang didorong oleh lembaga kreditor seperti Bank Dunia. Yaitu untuk meliberalisasi sektor Migas bagi beroperasinya perusahaan minyak asing dari sektor hulu hingga hilir di Indonesia[2].

Neoliberal dan kebijakan kenaikan BBM

Dengan memunculkan diksi neoliberal dalam tulisan ini, penulis beranggapan perlu sedikit mengkaji kebelakang logika dasar neoliberalisme dan sepak terjangnya dalam berbagai kebijakan di Indonesia. Logika neoliberalisme berawal dari sebuah pertemuan antara Departemen Keuangan Amerika, IMF, dan World Bank pada tahun 1989. Pertemuan tersebut dilatari atas permasalahan ekonomi yang menjerat Amerika latin. Hasil dari pertemuan ini ialah kesepakatan tawaran solusi untuk mengatai permasalahan tersebut. Rumusan solusi ini di gagas oleh John Williamson dan dikenal dengan nama Wahington Concencus. Solusi tersebut mencakup 10 kebijakan antara lain : fiscal discipline, a redirection of public expenditure, tax reform, interest rate liberalization, competitive exchange rate, trade liberalization, liberalization of FDI inflow, privatization, deregulation, and secure property rights.[3]

Solusi yang tadinya diperuntukan bagi negara-negara di Amerika latin, kemudian disodorkan pula kepada negara-negara berkembang di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Permasalahan dan krisis ekonomi-moneter yang menimpa Indoneia pada tahun 1997 mengundang IMF –sebagai lembaga yang merupakan corong logika neoliberal- menawarkan solusi atas permasalahan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, Indonesia dan IMF semakin menunjukan sikap saling percaya manakala keduanya menyepakati program penyesuaian struktural (Structural Adjusment Programme), yang merupakan sebuah agenda penyesuaian struktur ekonomi Indonesia agar lebih terintegrasi dengan perdagangan internasional (Rizky, 2007)[4]. Sejak inilah, dasar kebijakan perekonomian di Indonesia bercorak neoliberal termasuk didalamnya kebijakan menaikan harga BBM sejak tahun 1997 hingga saat ini.

Jika coba melirik lebih jauh, kebijakan menaikan BBM benar-benar merupakan agenda neoliberal. Logika dasarnya terletak pada doktrin Washington Consencus kedua, yaitu redirection of public expenditure. Logika neoliberal yang berarti mencabut pengeluaran pemerintah di sektor publik ini tercermin dari kebijakan pemerintah yang menarik subsidi BBM. Subsidi merupakan hal yang tidak sejalan dengan logika neoliberal. Subsidi dalam teori ekonomi diyakini menjadi salah satu sumber ketidakefesienan. Menjadikan penerima menjadi malas dan mematikan kreatifitas. Tidak heran jika muncul pendapat subsidi tidak bisa menjadi solusi universal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Perdana, 2003)[5]. Bahkan Lokarya Program Lingkungan PBB (UNEP) dan IEA di Bangkok pada Januari 2001 mengakui bahwa subsidi seringkali justru sumber inefesiensi, pemicu konsumsi energi berlebih dan tidak mendorong terciptanya upaya konversi energi (Kompas, 26/02/2005)[6]. Andrinof Chaniago mengatakan bahwa keinginan kuat logika neoliberal adalah membebaskan perdagangan dari subsidi, proteksi, dan sebagainya. Andrianof menambahkan bahwa argumentasi mereka tentu klasik. Perdagangan bebas akan mendorong efisiensi, dan efisiensi ini pada akhirnya akan memakmurkan semua orang[7].

Defisit anggaran yang ditemui pemerintah pada APBN 2008 juga mempengaruhi pertimbangan pemerintah dalam mencabut subsidi dan menaikan harga BBM. Tjiptoherijanto mengatakan bahwa subsidi dituduh telah membebani anggaran dan mengakibatkan defisit APBN. Sebenarnya secara teoritis argumen tersebut telah terbantah. Anggaran negara, dibedakan menjadi anggaran surplus dan anggaran defisit. Indonesia selama ini menganut anggaran defisit dengan alasan ketidakmampuan menarik pajak yang lebih besar. Sehingga ketergantungan terhadap bantuan asing masih menjadi ciri perekonomiannya (Tjiptoherijanto,1979)[8]. Pada akhirnya, kebijakan menarik subisidi atas BBM ini dianggap akan mengurangi defisit anggaran dan turut merangsang satu pertumbuhan ekonomi.

Tidak adanya subsidi dan proteksi dalam sektor publik menunjukan peran negara yang malas dan pasif dalam menghadapi dinamika pasar. Ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan, maka untuk menyelamatkan anggaran pemerintah ‘sekonyong-konyong’ akan mencabut subsidi atas BBM. Ketiadaan subidi dan proteksi atas barang publik, pada kenyataannya hanya akan menjadikan rakyat kecil semakin sulit mendapatkan akses atas barang-barang publik tersebut, termasuk BBM. Menurut Revrisond Baswier, pada akhirnya negara akan mempersilakan pemilik modal untuk menguaai republik ini[9]. Neoliberalisme lambat laun akan mengikis hak masyarakat dalam mendapatkan akses atas barang publik. Baswir mengatakan bahwa BBM ini hanya sebagian kasus saja, nantinya air, pendidikan, dan sebagainya juga akan dilepas pada pasar. Let’s market work[10].

Solusi

Kebijakan kenaikan BBM tidak merupakan konsekuensi dari satu penyebab. Ia merupakan implikasi dari agenda neoliberal di Indonesia yang telah sejak lama mendarah daging dalam berbagai kebijakan ekonomi di Indonesia. Oleh sebab itulah, solusi dan bentuk penolakan atas kebijakan kenaikan BBM tidaklah berorientasi pada capaian lokal. Menolak kebijakan kenaikan BBM berarti melawan dan membendung setiap agenda neoliberal yang tersirat dalam berbagai kebijakan pemerintah. Logika neoliberal yang menciutkan peran negara dan melemahkan peluang rakyat dalam mengakses sumber daya publik harus senantiasa mendapat perhatian serius. Kebijakan kenaikan BBM telah dilaksanakan, implikasinya puntelah semakin sesak terasa. Karena itulah, penolakan merupakan logika yang sangat pantas kita sampaikan atas kebijakan tersebut..

Selanjutnya, penulis mengajukan dua hal yang penting untuk menjadi fokus perhatian kita bersama guna meminimalisasi munculnya kebijakan kenaikan BBM di kemudian hari. Pertama, memperkuat peran negara atas perolehan barang publik. Richard Nixon mengatakan bahwa Indoneisia merupakan karunia terbesar bagi dunia, dan tampaknya ungkapan tersebut bukanlah berlebih. Paradoksnya ialah manakala Indonesia dan kekayaan alamnya mampu memberikan karunia kepada pemodal asing, Korporasi multinasional, dan agen-agen neoliberal, namun memberikan kesengsaraan berarti bagi rakyatnya. Keberadaan subsidi dan proteksi atas barang publik mutlak diperlukan guna menghambat laju neoliberalisme dalam menguasai barang publik milik rakyat. Falsafahnya telah ada sejak lama dan tercantum dalam pasal 33 UUD 1945; cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempergunakan kekayaan yang terkandung di bumi Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Kedua, penulis beranggapan bahwa pemerintah mesti menegosiasikan moratorium pembayaran cicilan pokok dan bunga utang luar negeri yang kini sangat memberatkan APBN. Kita mengatahui bahwa beban APBN 2008 atas utang luar negeri adalah lebih dari 30%, sementara alokasi anggaran untuk sektor publik jauh lebih sedikit dari itu. APBN merupakan cermin keberpihakan pemerintah. Ketika pemerintah mengalokasikan lebih banyak anggaran negara bukan terahadap sektor publik, maka hal tersebut menunjukan betapa lemahnya pemerintah dan negara atas dominasi pasar. Lebih banyaknya alokasi APBN atas peruntukan pembayaran utang luar negeri merupakan cermin masih mengakarnya logika neoliberal dalam kebijakan anggaran dan pemerintah lebih berorientasi pada bukan atas kepentingan rakyat. (BE)

[1] Revrisond Baswir; ekonom UGM. Menyampaikan hal tersebut dalam diskusi Fenomena Neoliberalisme dan pelacuran intelektual yang diselenggarakan Forum Muda Kagama di Jakarta 2-3-2008. Dikutip di www.kompas.com

[2] Dikutp di www.kau.or.id. Artikel berjudul; Kenaikan Harga BBM Bukti Pemerintah Tunduk Pada Aturan Bank Dunia

[3] Dikutip dari tulian Lukman Hakim berjudul Agenda Neoliberalime dibalik kenaikan BBM pada situs www.HMINEWS.com

[4] Ibid

[5] Ibid

[6] Ibid

[7] Andrinof Chaniago, Dosen Ilmu Politik FISIP UI. Dikutip di www.kompas.com

[8] Dikutip dari tulian Lukman Hakim berjudul Agenda Neoliberalime dibalik kenaikan BBM pada situs www.HMINEWS.com

[9] Revrisond Baswir; ekonom UGM. Menyampaikan hal tersebut dalam diskusi Fenomena Neoliberalisme dan pelacuran intelektual yang diselenggarakan Forum Muda Kagama di Jakarta 2-3-2008. Dikutip di www.kompas.com

[10] Ibid

Dari taman edelweis I

2008-12-28T14:36:00.001+07:00

Oleh bhakti eko nugroho

Meski putih dan mengharumkan, jangan puas menjadi Melati...

Jadilah Edelweis.

(alasannya tak sekedar karena edelweis lebih indah dari melati)

edelweis berani dalam kesendirian

dan akan tetap cantik mesti kabut tebal menghalangi mata pengagumnya.

Pengagumnya mestilah orang yang akan letih mendaki gunung yang tinggi, berani menentang badai, dan menjelajah hutan yang gelap..

Biarkan saya menjadi pengagummu, edelweis...

Apa Kabar Teluk Jakartaku?

2008-12-28T14:29:00.000+07:00

Bhakti Eko Nugroho

Mahasiswa Kriminologi UI

Ketua Departemen Kajian Strategis BEM FISIP UI

Sebagai isu minor, persoalan pengrusakan dan pencemaran ekologis di kawasan teluk Jakarta yang telah berlangsung setidaknya sejak empat tahun lalu, belum mendapatkan porsi perhatian yang cukup, baik oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri. Bagi masyarakat Jakarta yang aktivitasnya bersentuhan langsung dengan lokasi di kawasan teluk Jakarta, mungkin paham betul bahwa pencemaran dan pengrusakan ekologis di kawasan tersebut merupakan permasalahan laten dan serius yang memerlukan upaya pembenahan. Namun karena minimnya pemberitaan media massa, persoalan serius ini tidak menjadi opini masyarakat Jakarta lain yang tidak banyak bersentuhan dengan lokasi tersebut. Padahal, permasalahan ekologis di teluk Jakarta ini, jika terus menerus diabaikan dan tidak secepatnya dicarikan solusi, masyarakat Jakarta di tempat yang relatif jauh dari kawasan ini pun akan terkena imbas dari bencana ekologis di teluk Jakarta.

Sedikitnya terdapat tiga belas sungai yang bermuara di teluk Jakarta. Enam hilir sungai diantaranya, yaitu Muara Kamal, Muara Cengkareng, Muara Angke, Muara Karang, Muara Sunter, dan Muara Blencong, oleh BPLHD dikategorikan sebagai hilir sungai dengan tingkat pencemaran berat. Sementara Muara Ancol, Muara Cakung, dan Kali Kresek merupakan hilir sungai yang oleh BPLHD dikategorikan sebagai hilir sungai dengan tingkat pencemaran ringan.

Pencemaran inilah yang berimplikasi pada kerusakan ekologis di kawasan teluk Jakarta. Banyak spesies dan biota laut yang populasinya terancam akibat habitatnya tercemar. Pada 2004 lalu, ditemui jutaan dari sebelas jenis ikan mati diantaranya dari jenis ikan kerapu, baronang, bawal, pari, udang, rajungan, dan kembung (Kompas, 14 April 2005). Penyu sisik terancam punah dan 39 spesies burung musnah (Kompas, 7 Juli 2007). Pencemaran Teluk Jakarta juga merusak habitat dan keberadaan hutan Mangrove. Hutan Mangrove di Muara Angke, pada tahun 2007 lalu hanya tinggal 10% dari jumlah aslinya sebelum terjadi pencemaran di kawasan itu (Kompas, 9 Juli 2007). Begitupula Mangrove yang berada di kawasan pesisir Kepulauan Seribu yang kini tinggal 10% dari total 1300 hektar (WALHI).

Tercemarnya teluk Jakarta tidak sebatas berimplikasi pada kerusakan ekologis di kawasan tersebut. Akibat pencemaran, kehidupan ribuan masyarakat nelayan yang menggantungkan hidup dari alam teluk Jakarta akan semakin sulit. Beberapa kali penulis memiliki kesempatan berdiskusi dengan salah seorang nelayan teluk Jakarta. Pencemaran teluk Jakarta membuat hidup masyarakat nelayan yang sudah miskin menjadi semakin miskin. Sebelum pencemaran dahulu, ikan dan tangkapan lain akan mudah didapat di sekitar pantai atau sejauh-jauhnya 200 meter dari bibir pantai. Namun setelah tercemarnya teluk Jakarta, nelayan harus berlayar hingga dua mil untuk mendapatkan tangkapan. Dikawasan teluk Jakarta yang telah tercemar, tangkapan amat sulit didapat.

Hal ini jelas merupakan beban tambahan bagi nelayan, karena nelayan mesti mengeluarkan biaya bahan bakar tambahan untuk jarak berlayar yang lebih jauh. Padahal, harga bahan bakar untuk menjalankan perahu semakin lama semakin mahal. Kenyataan ini menyebabkan banyak dari nelayan yang beralih profesi. Setelah tercemarnya teluk Jakarta, aktivitas nelayan diatas perahu bukan lagi menangkap ikan, namun ‘menangkap’ sampah. Memulung di teluk Jakarta adalah profesi yang kini banyak dilakukan nelayan. Hal diatas menjelaskan bahwa tercemarnya teluk Jakarta memiliki implikasi serius terhadap eksistensi ekologis di kawasan tersebut dan kesejahteraan masyarakat nelayan yang menggantungkan hidup pada teluk Jakarta.

Akar pencemaran dan kerusakan

Sebagian kalangan menilai bahwa tercemarnya teluk Jakarta disebabkan oleh limbah rumah tangga yang banyak dibuang di sungai-sungai yang mengalir ke teluk Jakarta. Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta misalnya, mengatakan bahwa tercemarnya teluk Jakarta disebabkan karena limbah rumah tangga yang dibuang di sungai yang mengalir ke teluk Jakarta.Teluk Jakarta harus menampung beban sampah sedikitnya 161 ton sampah setiap hari yang memeuhi area seluas 514 kilometer persegi. Perlu kita akui bersama bahwa hingga hari ini, pemerintah Jakarta belum mampu menyediakan fasilitas pengolahan limbah rumah tangga secara kolektif, sehingga limbah-limbah rumah tangga masyarakat Jakarta langsung masuk ke sungai-sungai dan langsung bermuara di teluk Jakarta.

Namun indikasi bahwa limbah rumah tanggalah yang merupakan sumber pencemaran dan rusaknya ekologis teluk Jakarta satu-satunya, janganlah kita terima secara bulat. Semestinya kita tidak menutup mata bahwa privatisasi kawasan pesisir Jakarta secara besar-besaran sejak 4 - 5 tahun lalu juga merupakan salah satu aktivitas yang juga berdampak pada pencemaran dan kerusakan ekologis teluk Jakarta. Privatisasi yang telah dan tengah berlangsung di teluk Jakarta tersebut sedikitnya berwujud pada aktivitas industri yang mengabaikan lingkungan dan reklamasi pesisir.

Industri: buang limbah sembarangan

800 buah pabrik industri yang beroperasi di sepanjang pesisir Jakarta dianggap oleh banyak kalangan masyarakat, akademisi, dan nelayan sebagai sumber pencemaran dan pengrusakan ekologi teluk Jakarta. M. Rudi Wahyono, direktur Indo Repro Indonesia pada tahun 2004 lalu sempat melakukan penelitian mengenai sumber utama pencemaran teluk Jakarta. Ia mengatakan bahwa sumber-sumber pencemaran tersebut pertama adalah unsur logam berat Fe (besi), Se (selenium), Co (kobalt) yang berasal dari industri pencelupan kain, cat, alat elektronik, logam/alloy, kendaraan bermotor dan pestisida. Logam-logam berat tersebutlah yang kemudian menjadi penyebab matinya ikan dan beragam biota laut lainnya. Kedua, di perairan teluk Jakarta ditemukan unsur sedimen (TSS) yang membuat air laut kian menjadi keruh. Hal ini akan menghambat masuknya sinar matahari dan mengambat proses fotosintesis yang harusnya dilakukan oleh banyak biota laut. Ketiga, adalah adanya POP (Presistent Organic Pollutan) yang berasal dari industri kimia. Limbah ini dapat menyebabkan kanker, cacat, dan penyakit kronis lain bilamana manusia mengkonsumsi ikan dan biota laut yang telah tercemar limbah tersebut.

Kecil kemungkinan jika mengendapnya berbagai limbah logam dan kimia di teluk Jakarta tersebut berasal dari limbah rumah tangga. Hingga hari ini ratusan pabrik industri masih beroperasi di kawasan teluk Jakarta dengan tanpa pengawasan yang ketat dari pemerintah. Nelayan bersamaan dengan aktivis lingkungan (WALHI) sempat beberapa kali melakukan investigasi terhadap pabrik-pabrik yang beroperasi disana. Dari investigasi tersebut ditemukan bahwa dari lima industri yang beroperasi di pantai Ancol, tiga diantaranya memiliki saluran pembuangan yang langsung mengarah ke laut (Sinar Harapan, 21 Mei 2004).

Reklamasi pesisir

Pencemaran dan pengrusakan teluk Jakarta juga di pengaruhi oleh reklamasi besar-besaran pesisir Jakarta. Reklamasi yang dilakukan sejak tahun 1995 pada dasarnya telah ditentang oleh ribuan masyarakat nelayan. Namun hingga saat ini, reklamasi masih tetap dilakukan bahkan dalam jumlah yang lebih masif. Reklamasi pantura misalnya, akan menimbun Teluk Jakarta dengan bahan urugan sebanyak 330 juta m3 dan seluas 2700 ha. Reklamasi inilah yang secara langsung berdampak pada kerusakan ekologis teluk Jakarta. Tak hanya menimbulkan kerusakan pada kehidupan ekologis di sekitar teluk Jakarta, reklamasi teluk Jakarta juga turut mempengaruhi keseimbangan ekologis kota Jakarta secara umum. Reklamasi tersebut telah merubah struktur hidrografis dan geografis yang telah berlangsung bertahun-tahun. Proyek reklamasi teluk Jakarta yang diperuntukan bagi pemukiman mewah dilengkapi dengan tanggul-tanggul yang tidak hanya menghadap ke laut, tapi juga menghadap kepedalaman Jakarta. Hal ini menyebabkan air hujan tidak lagi bebas mengalir ke laut atau rawa. Akibatnya, air hujan menggenang di bagian tengah kota Jakarta. Hal ini lah yang merupakan satu penyebab mengapa kawasan-kawasan seperti Cawang, Kalibata, Kampung Melayu, Tebet, dan kawasan lain di bagian tengah Jakarta, hampir setiap musim hujan tergenang banjir.

Reklamasi juga tak lepas dampaknya terhadap pemiskinan masyarakat Nelayan. Selain semakin berkurangnya hasil tangkapan karena rusaknya ekosistem teluk Jakarta, nelayan juga harus kehilangan tempat tinggal. Sedikitnya 2500 KK nelayan yang menempati desa-desa nelayan sepanjang teluk Jakarta dan sebagian besar telah lahir, besar, dan hidup bersama dengan Teluk Jakarta harus di gusur lantaran kekumuhannya dan dianggap sebagai sumber pencemaran.

Privatisasi: pangkal bencana teluk Jakarta

"The earth has enough for everyone's need, but not for anyone's greed": begitulah kira-kira kata Mahatma Ghandi. Keserakahan privat yang berselingkuh dengan kesewenangan otoritas dalam orientasi abadi mencari keuntungan materi sebesar-besarnya mengakibatkan terabaikannya hak publik dan keasrian alam. Jika mengacu pada pasal 33 UUD 1945 yang mengatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat, maka semesetinya kekayaan pesisir membawa keberkahan bagi kehidupan masyarakat, dalam konteks ini adalah nelayan. Namun kenyataannya tidaklah seideal sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi. Kekayaan teluk Jakarta, lebih banyak diperuntukan bagi kepentingan privat dalam rangka menyenangkan kelompok kecil masyarakat yang memiliki otoritas dan modal.

Di Teluk Jakarta ini, kehadiran negara dalam upaya mewujudkan kesejahteraan nelayan dan keasrian ekologis merupakan kenyataan yang ditunggu. Disini memang terdapat RT, RW, atau kelurahan. Namun disini pula, nelayan selalu saja kalah saat bersengketa dengan industri. Negara (pemerintah kota) belum menunjukan keberpihakan yang lebih pada lingkungan Teluk Jakarta dan ribuan nelayan yang menggantungkan hidup darinya. Ketika muncul pencemaran, nelayan-lah yang pertamakali disudutkan. Seolah seluruh mata tertutup dan bersama-sama menafikan eksploitasi pesisir dan teluk Jakarta berupa industrialisasi dan reklamasi yang terus menerus berlangsung hingga hari ini tidak berimplikasi pada rusaknya teluk Jakarta kita. Sedikitnya dua hal yang mesti segera pemerintah kota lakukan: menghentikan eksploitasi Teluk Jakarta (privatisasi yang mengabaikan hak publik dan hak alam) dan memberikan seluas-luasnya akses kepada nelayan tradisional dalam memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasarnya.

Sambil melakukan upaya advokasi yang terus menerus dan progresif dengan tujuan melahirkan kesadaran pengelola negara ini dalam menunaikan amanah untuk berpihak pada rakyat, peran nyata kita, meski sederhana, bukanlah tak berarti apa-apa. Mulailah kita menjalani hidup dengan kecintaan yang penuh pada lingkungan Jakarta kita. Hemat dan bijaksana dalam memenuhi kebutuhan hidup, tidak membuang sampah ke sungai, dan upaya sederhana lain. Jika dimulai oleh tiap-tiap kita, kemudian tiap-tiap kita mentransformasikan kesadaran individual kita kedalam sebuah kesadaran kolektif, sedikit demi sedikit, lambat laun, pencemaran dapat terminimalisasi. Mudah-mudahan Teluk Jakarta kita akan kembali biru dan nelayan kita tak malu untuk tersenyum lagi.